Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PELIK, PENUNTASAN MASALAH SANTET

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 1999

Ciamis, Kompas
Peliknya menuntaskan masalah santet, teluh dan sejenisnya di Indonesia; karena di satu sisi santet tidak dikenal dalam hukum pidana maupun perdata, sementara di sisi lain santet ada dalam realitas sosial masyarakat, dipercaya dan sangat mengakar. Kasus santet yang tidak tuntas akan menimbulkan dendam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat umum.

"Yang dikhawatirkan, dendam ini suatu saat bisa saja meledak dan memicu aksi balas dendam dan konflik di masyarakat. Selama tidak ada penyelesaian yang tuntas, selamanya akan ada dendam dan aksi balas dendam. Apalagi mengingat santet begitu mengakar di masyarakat," ujar Wakil Koordinator Kontras Dadang Trisasongko dan penasihat Kontras MM Billah di Ciamis, Senin (4/10), dalam sarasehan mengenai penyelesaian kasus santet di Ciamis selatan.

Acara ini juga dihadiri Bupati Oma Sasmita, Dandim 0613 Letkol (Inf) Chairul Fasya, Kapolres Letkol (Pol) Martono, Kajari Sudiyanto serta alim ulama dan tokoh masyarakat.

"Kuatnya kepercayaan masyarakat tentang santet ini serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah medis menyebabkan perut kembung pun dikira disantet. Bahkan orang meninggal yang belum ketahuan penyebabnya, juga dikira disantet. Biasanya dalam kasus seperti ini keluarga korban langsung menuding orang yang diduga mempunyai ilmu atau yang punya persoalan dengan korban sebagai biangnya. Celakanya, masyarakat luas ikut dilibatkan seperti halnya di Ciamis," ujar Billah.

Hal ini diakui Letkol (Pol) Martono. Menurut dia dalam kasus Ciamis, faktor pendidikan yang rendah, kemiskinan dan kurangnya komunikasi antarmasyarakat membuat masyarakat makin mudah diprovokasi untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet. "Rendahnya pengetahuan tentang agama dan hukum, juga menyebabkan masyarakat begitu mudah main hakim sendiri," ujar Martono. (ren) 



Isu terkait:


Dilihat : 216 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org