Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LEMAH, KONTROL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN MILITER

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 Oktober 1999

Jakarta, Kompas
Kontrol  masyarakat  terhadap  kebijakan  dan  tindakan militer dalam  kehidupan  masyarakat  sipil  sangat lemah. Ini karena tidak adanya rule of conduct militer yang dipublikasikan secara rinci dan jelas  kepada  masyarakat. Selain itu, kontrol terhadap aparat yang bersalah  melakukan  tindak  pidana  juga  dihambat  dengan  adanya intervensi  birokrasi  kekuasaan  militer  dalam  lembaga peradilan melalui lembaga perwira penyerah perkara.

Demikian  rangkuman  pendapat  Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk  Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir dan pengamat  Centre  for  Strategic  and  International Studies (CSIS) Kusnanto  Anggoro  yang  dihubungi di Jakarta, Jumat (1/10). Mereka dihubungi menanggapi berbagai kasus kekerasan yang dilakukan aparat militer yang tidak pernah terungkap secara jelas.

Menurut   Munir,   secara  politis,  kekuasaan  militer  sangat mendominasi   kehidupan   masyarakat.  Akibatnya,  perangkat  hukum menjadi  subordinasi  kekuasaan  dan tidak memiliki kemandirian dan resistensi  untuk  mewujudkan  keadilan.  "Akibatnya,  pengungkapan kasus  kekerasan  oleh  alat  negara melalui proses hukum yang fair tidak pernah terjadi," katanya.

Selain  itu,  lanjut Munir, dominasi militer dalam pemerintahan juga   kuat.   Hal  itu  misalnya,  terlihat  dari  adanya  pejabat pemerintahan  yang  berasal dari kalangan militer. Oleh karena itu, secara makro, proses demokratisasi dan pembagian kekuasaan (sharing power)  sangat  penting untuk membongkar dominasi militer tersebut. Pembagian  kekuasaan  itu  menyangkut  menghidupkan fungsi parlemen untuk  mengontrol  penguasa,  pemberdayaan  lembaga  peradilan, dan
mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan.

Hal  yang sama juga dikatakan Kusnanto. Menurut dia, selama ini rule  of  conduct  dari  militer  tidak  jelas,  tak rinci, dan tak terpublikasi  sehingga  masyarakat  tidak dapat mengontrol apa yang seharusnya  dilakukan militer dan dilakukan masyarakat. Ini membuat terjadinya  kesenjangan  antara  pimpinan  militer dengan aparat di lapangan.  Dengan  demikian,  aparat  militer di lapangan cenderung tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. 

Kusnanto  memperkirakan, militer memang membuat rule of conduct itu   tidak   jelas,  rinci,  dan  terpublikasi.  Dengan  demikian, kekerasan yang dilakukan aparat di lapangan dapat dikatakan sebagai "kesalahan  prosedural".  Oleh  karena  itu,  militer harus memberi pertanggungjawaban  publik  (public  accountalibility) mengenai apa yang   menjadi   kebijakan  sehingga  lebih  dapat  dikontrol  oleh masyarakat.
 
Papera
Ditambahkan  Munir, kasus kekerasan yang dilakukan aparat tidak pernah  terungkap  karena  adanya  lembaga perwira penyerah perkara (Papera) dalam peradilan militer. "Sembilan puluh persen kasus yang melibatkan  militer  macet dan tidak terlaksana karena Papera tidak menyetujui," katanya.  

Munir  menjelaskan,  berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang (UU)  No  31/1997  tentang  Peradilan  Militer,  disebutkan perwira penyerah   perkara   adalah  perwira  yang  oleh  atau  atas  dasar Undang-Undang  ini  mempunyai  wewenang  menentukan  suatu  perkara pidana   yang   dilakukan  prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  yang  berada  di  bawah  wewenang  komandonya diserahkan kepada  atau  diselesaikan  di  luar  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan  adanya  lembaga  tersebut,  menurut  Munir,  intervensi kekuasaan militer dalam proses hukum aparat yang bersalah melakukan tindak pidana sangat besar.

Selain itu, menurut Munir, dalam peradilan militer, tidak jelas hubungan  oditur  dengan hakim. Kedua-duanya berada pada institusi, yaitu  Babinkum  (Badan  Pembinaan  Hukum)  TNI.  "Sulit dipisahkan posisi  hakim  atau  oditur  karena berada dalam satu institusi dan komando,"  tuturnya.  Oleh  karena  itu,  jika kasus kekerasan yang dilakukan  aparat  dapat terungkap dan diusut, lembaga Papera harus dihapus.  Aparat  yang  melakukan  tindak  pidana langsung diproses menurut KUHAP dan KUHP.

Peradilan militer, jelas Munir, hanya berfungsi untuk memeriksa aparat  yang  bersangkutan berkaitan dengan masalah disiplin, yaitu apakah ada kesalahan prosedur dari sistem komando. Kalau ada tindak pidana,  pelaku  diproses menurut aturan hukum pidana dan diperiksa dalam peradilan umum. (fer)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 229 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org