Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SAAT AMANKAN SU MPR, JANGAN TERJEBAK KEKERASAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 September 1999

Jakarta, Kompas
Aparat keamanan diingatkan untuk tidak terjebak pada tindak kekerasan dalam pengamanan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) pada 1-3 Oktober ini.

"Pengerahan 685 satuan setingkat kompi (SSK, satu SSK sekitar 100 personel-Red) untuk disiagakan, memposisikan rakyat akan mengganggu jalannya sidang. Padahal, rakyat mengerti dan memahami kapan dia harus berdemo atau tidak," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir di Jakarta, Senin (27/9).

Sebagaimana pernyataan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, untuk mengamankan SU MPR disiagakan 685 SSK dari kalangan militer dan sipil. Rinciannya adalah 165 SSK Polri, 375 SSK dari tiga angkatan, 119 SSK Kamra, 17 SSK Hansip, dan sembilan dari Pemda DKI, yakni DLLAJ, Dinas Kebakaran dan Dinas Kebersihan.(Kompas, 27/9)

Menurut Munir, pelaksanaan SU MPR hendaknya disikapi secara wajar. Aman-tidaknya itu, kata Munir, tergantung bagaimana anggota MPR mampu mengkomunikasikan dinamika politik rakyat dengan produk politik yang dihasilkannya.

"Justru itu, yang diperlukan adalah bagaimana membuka komunikasi politik agar rakyat ikut berpartisipasi menentukan arah kebijakan politik di masa depan," ungkapnya.

Untuk menghindari terputusnya komunikasi politik dengan rakyat, kata Munir, semua kebijakan yang akan diambil MPR terlebih dahulu disosialisasikan ke publik agar diketahui secara luas sehingga ada ruang bagi rakyat untuk mengontrolnya. "'Kan tidak lucu jika SU MPR ditunda hanya karena rakyat mengamuk," tegasnya.
   
Perlu sensitivitas
Di sinilah, kata Munir lebih lanjut, dibutuhkan sensitivitas SU MPR terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan rakyat dengan mempertimbangkan psikologi politik yang ada dalam pikiran rakyat. "Terus terang, rakyat pun tidak mau protes kalau kebekuan politik yang diderita selama ini bisa diatasi atau dicairkan," tegasnya.

Hal senada diungkap Noel, juru bicara Forum Kota (Forkot). "Sepanjang produk SU MPR yang dihasilkan sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat, pasti didukung. Tetapi kalau bertentangan, rakyat pasti menggugat sampai ada perubahan," katanya.

Noel menegaskan, sesungguhnya rakyat tak pernah menghendaki kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Jika menjelang SU MPR ini rakyat menggugat RUU PKB dicabut, itu karena anggota DPR yang produk Orde Baru itu tak memiliki sensitivitas terhadap aspirasi rakyat, kata Noel. (smn) 



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 344 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org