Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KELUARGA YUN HAP MOHON PERLINDUNGAN KE KONTRAS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 September 1999

Jakarta, Kompas
Keluarga almarhum Yap Yun Hap (22), bukan seperti ditulis Kompas kemarin, Lo Yun Hap- mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tewas akibat tembakan brutal aparat mendatangi sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka memohon perlindungan dan ditegakkannya keadilan hukum.

"Saya tak tahu hukum. Tetapi, saya tahu Indonesia negara hukum. Saya mohon supaya ditegakkan keadilan dan pelakunya ditindak. Teman-teman anak saya di UI pun merasa kurang puas," kata Yap Pit Sing, ayah almarhum, ketika diterima Koordinator Kontras, Munir di Jakarta, Senin (27/9).

Yap datang ke Kontras bersama Ho Kim Ngo (50, ibu), Yun Yie (19) dan Liana (10), keduanya adik almarhum, yang didampingi Fesan Gustano Razak alias Kokom, mahasiswa UI, mengatakan, menyesalkan tindakan aparat. "Anak saya tak berdemonstrasi lagi dan sedang makan roti, tetapi diberondong peluru. Saya tak habis pikir. Saya kurang terima," ujarnya sambil meneteskan air mata.

Menanggapi pengaduan keluarga Yun Hap, Munir mengatakan, Kontras akan mengadvokasi dan mengusut keadilan terhadap peristiwa tewasnya Yun Hap dan enam korban lainnya. Kontras sebagai tim awal dan akan membentuk tim yang lebih luas untuk menanganinya. "Jadi, bukan hanya Kontras yang akan memperjuangkan penegakan keadilannya, tetapi juga lembaga lain, seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), pengacara UI dan lainnya," ujarnya.

Menurut Munir, langkah yang akan dilakukan Kontras adalah pengumpulan data dengan menginvestigasi lebih detail, termasuk persiapan saksi sebagai upaya tuntutan pertanggungjawaban.

Kemudian, melaporkannya kepada penyidik dan menuntut pertanggungjawaban aparat. "Ini penting dilakukan supaya tidak menambah sekian banyak persoalan yang tak terpecahkan, seperti penanganan kasus Trisakti atau Semanggi. Kita khawatir jika kasus-kasus ini tidak terungkap, tindak kekerasan lain akan terulang
kembali," tegasnya.

Peradilan umum
Tentang upaya hukum yang akan dilakukan Kontras, Munir mengatakan, pihaknya akan memikirkan kerangka hukum yang berbeda dari sebelumnya. Kalau menurut hukum normatif, gugatan memang ditujukan kepada peradilan militer. Tetapi, kalau pakai konsep hak asasi manusia, meskipun militer yang melakukan, harus dibawa ke peradilan umum.

"Jadi, yang akan diperjuangkan sekarang adalah tindak kekerasan seperti ini dibawa ke peradilan umum. Sebab, jika dibawa ke peradilan militer, secara struktur komando, sulit memperoleh keadilan hukum," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Puspom salah satu institusi juga akan menerima laporan investigasi yang sifatnya menggugat kejujuran pemerintah untuk memberi informasi kepada masyarakat. Apalagi kejujuran informasi tentang peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan aparat, berbeda-beda. "Misalnya, Kapuspen TNI menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah prajurit yang stres di Jakarta. Ternyata Kapolda ngomong yang lain. Jadi, ini menunjukkan gejala ketidakjujuran informasi. Ini tak bisa dibiarkan," tegas Munir. (oki/smn) 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 309 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org