Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU RAKYAT TERLATIH HARUS DITUNDA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 27 September 1999

Jakarta, Kompas
Rancangan Undang-Undang Rakyat Terlatih (RUU Ratih) yang sudah disetujui DPR, seharusnya juga ditolak karena "wataknya" lebih buruk dari UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), yaitu mencoba mengendalikan masyarakat sipil di bawah struktur komando TNI. Dengan ditangguhkannya UU PKB maka UU Ratih ini pun seharusnya ditangguhkan, karena secara subtansial kewenangan negara untuk melakukan mobilisasi masyarakat hanya bisa dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya.

Hal itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Sabtu (25/9), di Jakarta.     Lebih jauh, menurut Munir, UU Ratih menimbulkan kekhawatiran pada banyak orang sebagaimana orang juga mengkhawatirkan pembentukan Kamra (Kemanan Rakyat) dulu. Terbukti dalam menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa menentang UU PKB, Kamra digunakan untuk menghadapi mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penangguhan UU PKB, maka UU Ratih ini juga harus ditangguhkan dan diserahkan kembali kepada DPR.

"Secara otomatis, kalau negara tidak dalam keadaan bahaya, maka tidak ada keabsahan bagi negara melakukan wajib prabakti. Ketentuan-ketentuan dalam UU Ratih itu sendiri akan memunculkan bias kepentingan politik, sepanjang problem peran politik TNI dalam percaturan politik nasional belum clear. Oleh karena itu, sebaiknya UU ini pun ditangguhkan dulu pemberlakuannya," ungkapnya.

Harapan yang sama disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Asmara Nababan. Menurut dia, sebaiknya Presiden juga memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan perdebatan lebih jauh mengenai UU Ratih sebelum memberlakukannya, karena dalam proses pembahasan di DPR banyak kalangan masyarakat "lolos" memperhatikan UU tersebut.

"Sejak awal memang dengan begitu banyak RUU yang dimasukkan ke DPR, perhatian masyarakat tidak cukup untuk memperhatikan semua RUU itu. Dengan pembahasan yang serba cepat itu, otomatis partisipasi publik menjadi tidak ada," jelas anggota Komnas HAM itu.

Munir mengungkapkan, kelemahan paling mendasar dalam UU Ratih adalah ketentuan mengenai persyaratan dalam keadaan apa mobilisasi rakyat melalui Ratih itu bisa dilakukan. Meskipun dalam beberapa pasal, misalnya pasal 21 dan pasal 40, disebutkan prasyarat negara dalam keadaan bahaya, namun tidak ada batasan yang jelas mengenai kapan Ratih bisa diterapkan. (oki)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 380 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org