Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PRESIDEN SIAP BERHENTI ATAU DIBERHENTIKAN * Kapolda Metro Jaya: Yang Tembak Yun Hap Bukan dari Truk

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 26 September 1999

Jakarta, Kompas
"Presiden Bacharudin Jusuf Habibie menyatakan kesediaannya untuk diberhentikan atau berhenti secara konstitusional oleh badan yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR)," demikian ungkap Mendikbud Juwono Sudarsono kepada pers di Istana Merdeka, Sabtu (25/9) sore.

BJ Habibie pada Sabtu siang secara mendadak memanggil beberapa menteri dan pejabat tinggi untuk membahas situasi keamanan di Jakarta, terutama setelah terjadinya kerusuhan pada dua hari terakhir (23-24 September).

Para pejabat yang dipanggil, antara lain, Menko Polkam Feisal Tanjung, Mendikbud Juwono, Wakil Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Roesmanhadi, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Mayjen (Pol) Noegroho Djajoesman, serta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto tidak tampak dalam acara itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hankam/TNI Mayjen Sudrajat secara terpisah menyatakan, TNI dan Kepolisian RI meminta maaf atas terjadinya insiden penembakan di depan Rumah Sakit Jakarta, Jumat (24/9) malam, dan menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Yap Yun Hap (22). Mayjen Sudrajat berjanji, insiden berdarah itu akan diusut tuntas dan diharapkan mahasiswa tidak menanggapinya dengan emosi yang terbakar, melainkan tetap mengedepankan dialog.

Tergantung MPR
Setelah memimpin pertemuan yang dimulai pukul 12.35 selama 2,5 jam, melalui Juwono Soedarsono, kemudian Presiden Habibie menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga tujuh korban yang meninggal tanggal 23-24 September itu.

"Semua kalangan yang tidak setuju dengan beliau diminta untuk menyerahkan hal ini kepada para anggota MPR hasil Pemilu 7 Juni," kata Juwono yang diminta presiden untuk menjelaskan pertemuan itu.

Juwono kemudian mengutip penegasan Presiden Habibie, "Jangan gunakan momen apa pun juga, misalnya kasus Bank Bali, Timor Timur, apalagi penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) untuk membenarkan tindakan di luar hukum, tindakan yang bersifat pengerahan massa, karena tindakan ini cenderung untuk mendorong musibah."

Mendikbud berulang kali menegaskan kesediaan Presiden Habibie untuk mundur asal hal itu dilakukan secara konstitusional.

"Presiden tidak berkeberatan untuk diberhentikan asal dilakukan secara konstitusional. Jangan atas nama demokrasi, reformasi, memaksakan kehendak," kata Juwono mengutip pernyataan Presiden.

Kepada mahasiswa, dosen dan lembaga swadaya masyarakat, Presiden juga mengemukakan bahwa ia siap dikritik ataupun diunjuk rasa, asal semua kegiatan itu dilakukan secara tertib, aman dan demokratis.

Tak ada yang disalahkan
Presiden Habibie mengatakan, dalam peristiwa musibah selama beberapa hari terakhir ini, tidak ada satu pihak pun yang perlu disalahkan atau ditunjuk sebagai pemicunya.

Karena itu, Presiden meminta warga kampus, terutama para mahasiswa dan pengajar, untuk bersikap waspada sehingga kampus tidak disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketika ditanya tentang pernyataan polisi bahwa mantan Mentamben Prof Subroto ikut terlibat dalam mendorong mahasiswa untuk berunjuk rasa, Juwono mengatakan, itu baru merupakan dugaan Polri.

Ia juga menyebutkan, memang ada isu bahwa pada Jumat malam, sejumlah anggota TNI dari Pasukan Pengendali Huru Hara (PHH) telah menembak secara membabi-buta terhadap mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman. "Tidak mungkin terjadi penembakan oleh aparat dari atas truk," kata Juwono. Ditambahkan, ada bukti bahwa sebuah mobil yang berada di belakang truk TNI itu yang justru melakukan penembakan.

Kapolri Jenderal Roesmanhadi kemudian menambahkan keterangan Mendikbud itu dengan mengatakan bahwa sebuah mobil tipe Kijang yang berada di belakang truk PHH itu yang diduga melakukan penembakan.Dikatakan, peristiwa penembakan itu sedang diteliti aparatnya.

Minta maaf
Mayjen TNI Sudrajat menyatakan, TNI dan Polri sangat menyesalkan insiden tersebut. "Atas nama TNI dan Polri, saya meminta maaf," katanya.

Soal antisipasi aparat keamanan terhadap kemungkinan meletusnya aksi massa memprotes peristiwa itu, Kapuspen mengatakan, aparat keamanan siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Namun demikian, diharapkan para pimpinan gerakan mahasiswa dapat tetap berkepala dingin menyikapi kejadian mengenaskan itu dan mampu mengendalikan massanya agar tidak melanjutkan aksi-aksi massa. "Kita kedepankan dialog. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan jika kita berbicara baik-baik," katanya ketika dihubungi Sabtu.

Sudrajat mengatakan, anggota aparat keamanan pun ada yang tewas dalam tugas pengendalian aksi massa itu, dan puluhan luka-luka. "Peristiwa ini menyedihkan kita semua," katanya.

Menurut dia, yang paling ditakutkan adalah peristiwa tewasnya mahasiswa itu digunakan oleh pihak ketiga, yang ingin mengacaukan situasi demi kepentingan kelompoknya. "Jika itu yang terjadi, masyarakat lagi yang menjadi korban. Tolong ini disadari," katanya.

Kapuspen menjelaskan, risiko profesi hampir sama di mana-mana. Menurut dia, dalam sistem militer, bisa saja di antara sekian banyak prajurit ada yang stres, dengan faktor penyebab yang sukar dijelaskan dan kompleks. "Itu pula yang mungkin terjadi pada Jumat malam itu. Hal itu akan diusut tuntas oleh kesatuan yang sedang bertanggung jawab saat itu, seperti Kapolda, Kapolres, dan Kodim," kata Sudrajat.

Bukan dari tentara
Secara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Mayjen (Pol) Drs Noegroho Djajoesman mengatakan, penembakan yang menyebabkan tiga orang tewas-di antaranya Yun Hap-bukan dari truk tentara. "Saya mendapat informasi, ada kendaraan lain yang mengikuti truk aparat. Dari situlah tembakan dilepaskan," kata Noegroho dalam jumpa pers di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Sabtu petang. Dalam jumlah pers itu Kapolda didampingi Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen Djaja Suparman dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Namun, tambahnya, sudah dibentuk sebuah tim untuk mengusut peristiwa tersebut. Kepada para keluarga korban tewas, Noegroho menyatakan ikut berduka cita. "Tim tersebut diketuai Wakil Kapolda Brigjen (Pol) Sutanto," kata Noegroho. Anggotanya terdiri dari Kodam Jaya, reserse dan intel Polda Metro Jaya, dan Polisi Militer (Pom).

Noegroho menyatakan, tidak seorang aparat keamanan pun dilengkapi peluru tajam dalam tugas menangani aksi unjuk rasa mahasiswa itu. Setiap senjata yang dipakai aparat, kata Noegroho, telah diperiksa oleh para komandan pasukan, mulai dari komandan unit sampai komandan tertinggi di Polda Metro Jaya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak  Kekerasan (Kontras), Munir, yang sampai Sabtu dinihari berada di RSCM, memastikan bahwa peluru yang ditembakkan ke tubuh Yun Hap, adalah peluru tajam dari kaliber 5,6 mm.

"Peluru itu ditembakkan ke bahu kiri dan hampir menembus leher bawah sebelah kanan, tetapi proyektilnya tidak sampai keluar karena tertahan di jaringan kulit paling luar. Dokter di rumah sakit dengan mudah bisa mengambil proyektil peluru itu," jelasnya.

Seruan MUI
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan terjadinya tindak kekerasan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban dalam aksi protes menentang Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).

Sekretaris Umum MUI, HA Nazri Adlani dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu, membacakan Taushiyah (seruan) MUI dan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam tingkat pusat.

MUI dan pimpinan ormas Islam menyerukan kepada seluruh umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia sepantasnya memikul tanggung jawab untuk menyukseskan Sidang Umum MPR. (drm/oki/yul/rts/yns/Antara) 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 265 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org