Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KOTA AMBON RUSUH LAGI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 21 September 1999

Ambon, Kompas
Suasana tenang yang sudah tercipta sejak awal bulan ini di Kota Ambon dan sekitarnya, Senin (20/9), kembali ternoda oleh pertikaian antarmassa di Kampung Rinjani, Desa Ahuru. Lima warga tewas dan lebih 40 orang luka-luka.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Mayor (Pol) M Budi Tono menjelaskan, petang hari sebelumnya pertikaian juga terjadi di Pelauw, Kepulauan Haruku (gugus Lease). Data yang diterimanya kemarin, tercatat dua warga tewas.

Menyusul pertikaian berdarah itu, rapat pleno perdana DPRD Ambon-periode keanggotan 1999-2000 yang sedianya digelar Senin kemarin langsung dibatalkan. Rapat untuk memilih pimpinan Dewan itu batal karena kantor Dewan dinilai rawan oleh sebagian anggotanya.

Menurut laporan, pertikaian itu meletus sejak pukul 05.30 yang didahului aksi provokasi berupa pembakaran satu rumah. Aksi itu memancing warga berhamburan ke luar rumah hingga terjadi pertikaian.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Kolonel (Pol) Bugis M Saman etika dikonfirmasi soal pertikaian di Rinjani, kemarin siang, mengaku belum mendapat laporan rinci. Seperti biasa, Kapolda kembali meminta warga agar menahan diri dan jangan mudah terprovokasi.

Sementara mantan anggota MPR, ZJ Apituley kepada wartawan mengatakan, kerusuhan di Ambon dan sekitarnya dimainkan elite politik tingkat nasional. Buktinya, provokator yang ditemukan di tingkat pusat maupun di daerah tidak pernah diumumkan secara transparan.

"Selama ini disebut-sebut ada provokatornya, tetapi tak pernah diumumkan transparan. Kerusuhan yang berkepanjangan selama delapan bulan ini merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam penyelesaian dan membiarkan rakyat di Maluku menderita," katanya.

Tim pencari fakta
Sementara itu, Komisi untuk  Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, sudah seharusnya DPR hasil Pemilu 7 Juni 1999  mengambil langkah konkret untuk membangun kedamaian seluas-luasnya bagi masyarakat Ambon dalam jangka panjang. Untuk itu DPR perlu segera membentuk Tim Pencari Fakta kasus Ambon yang independen untuk dapat mengungkapkan akar konflik dan merumuskan bentuk penyelesaiannya.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan ketua-ketua partai, yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, PK, dan PKP, Jumat, koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, mengungkapkan, TPF itu selayaknya beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama, intelektual, serta LSM yang peduli terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia. (cal/oki)



Wilayah terkait:


Dilihat : 375 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org