Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PAPAN "REFERENDUM" DILUMURI CAT HITAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 1999

Banda Aceh, Kompas
Papan  "referendum"  yang selubungnya  dibuka Deklarator Partai Kebangkitan  Bangsa  KH Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais Rabu lalu, hari Jumat (17/9) pagi terlihat  telah  dilumuri  cat  berwarna  hitam.  Pelumuran cat itu  menyebabkan   tidak  seluruh  tulisan  terbaca.  Sejumlah  kalangan memprotes  hal  tersebut, dan menyatakan tindakan itu sebagai suatu upaya memancing emosi rakyat.

Papan  nama itu letaknya  sekitar  10  meter  dari menara depan Masjid  Raya  Baiturrahman. Gus Dur dengan  isak tangis, didampingi Amien  Rais  dan  sejumlah ulama membuka selubung papan itu setelah melaksanakan doa bersama ribuan umat di masjid.

Kalangan  ulama menganggap  pelumuran  cat hitam pada papan itu sebagai suatu cobaan dari  pihak yang tidak mengerti persoalan Aceh. Ketua  Himpunan Ulama Dayah Aceh, Teungku Ibrahim Bardan menyerukan masyarakat untuk tidak terpancing dengan aksi tersebut.

Sementara  kalangan mahasiswa dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  menyatakan, aksi itu  merupakan  suatu bentuk teror terhadap konsep-konsep damai yang berkembang dalam masyarakat.

Paling Keras    
Pernyataan  para ulama Aceh  yang  menuntut  diselenggarakannya referendum  untuk Aceh, merupakan  pernyataan  paling  keras  dalam sejarah perlawanan ulama Aceh. Hal itu menunjukkan bahwa para ulama sudah  sampai  pada  putusan  bahwa  mereka  tidak mungkin berharap penyelesaian yang selama ini diinginkan akan tercapai.

Pandangan tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk  Orang  Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, Jumat, di Jakarta.

Sementara  itu,  laporan  anggota-anggota   Kontras  dari  Aceh menunjukkan  masih  berlangsungnya praktik-praktik kekerasan aparat kepolisian  terhadap  warga  sipil. Pada  insiden Minggu (12/9), di Kluet Utara, ketika terjadi razia oleh orang-orang berpakaian sipil yang tidak dikenal, sembilan  orang hilang  dalam  razia  itu. Tiga di antaranya kemudian ditemukan tewas, dan satu sudah kembali.

"Kami   melihat  bahwa  dalam  konteks  persoalan  ini,  gejala kekerasan  di  Aceh secara simultan  memang masih berlangsung terus. Ini  cermin bahwa  penarikan  Pasukan  Penindak  Rusuh Massa (PPRM) di  Aceh tidak secara langsung berkaitan dengan berkurangnya tindak kekerasan,  atau  mengubah   proses  operasi  yang  berlangsung  di sana, dan hanya mengurangi jumlah konsentrasi pasukan," jelas Munir. (nj/oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 271 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org