Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PANGLIMA TNI DIGUGAT SOAL PENCULIKAN AKTIVIS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 September 1999

Jakarta, Kompas
Setelah tidak mendapatkan keadilan melalui proses hukum pidana, lima orang yang mewakili korban dan keluarga korban penculikan akhirnya menggugat secara perdata Panglima TNI Jenderal Wiranto. Perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (16/9). Kelima orang yang menyampaikan gugatan tersebut adalah Nezar Patria (korban), Ny Tuti, Nurhasanah, Riwan Nefo, Said Alkatiri (keluarga korban).

Pada sidang yang diisi dengan pembacaan gugatan itu, korban penculikan dan keluarga korban penculikan menggugat Panglima TNI untuk membayar ganti rugi Rp 1,5 milyar, dan meminta pengadilan agar memerintahkan Panglima TNI untuk memberikan penjelasan dan kemudahan informasi yang benar tentang keberadaan 13 korban penculikan yang belum kembali.

Pada sidang yang dipimpin hakim ketua Muhammad Saleh itu, Lukmanuh Hakim dari Tim Pengacara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang membacakan gugatan, juga meminta pengadilan memerintahkan Panglima TNI memberikan penjelasan dan tindak lanjut mengenai pelaksanaan hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang merekomendasikan peradilan militer bagi tiga perwira yang terbukti terlibat penculikan tersebut. Sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan.

Hakim menguraikan, berdasarkan pengaduan dari keluarga korban penculikan dan saksi, serta laporan korban penculikan ke Puspom, maupun laporan kepada Kontras, diperoleh laporan bahwa sejak April 1997 sampai bulan Mei 1998 telah terjadi penculikan yang menimpa 22 orang. Dari ke-22 orang itu, sembilan orang telah dikembalikan.

Tindak penculikan dan penghilangan orang dengan paksa tersebut, lanjut Hakim, kemudian diketahui dilakukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang melibatkan beberapa instansi militer dan Polri. Atas desakan dari keluarga korban penculikan dan juga masyarakat luas, Presiden BJ Habibie memerintahkan agar ABRI (sekarang TNI) menuntaskan pengusutan kasus orang hilang tersebut. Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI untuk mengungkap dan menuntaskan pengusutan kasus orang hilang. (oki) 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 483 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org