Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS DESAK DPR BENTUK TPF UNTUK KASUS AMBON

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 15 September 1999

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak DPR segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia, untuk bersama-sama mencari fakta yang sebenarnya dari konflik yang terjadi di Ambon. Selain itu, Kontras menuntut pertanggungjawaban Menhankam/Panglima TNI dan Kapolri atas tindakan aparat di lapangan berupa penembakan langsung terhadap penduduk sipil di sekitar Pos Kota dan Masjid Al-Fatah Ambon.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Divisi Legal Kontras, Ori Rahman, dan staf Divisi Legal Kontras, Umar Attamimi, Selasa (14/9), di Jakarta. Sementara Asosiasi Pembela Islam (API) dalam siaran pers yang ditandatangani Hamdan Zoelva (ketua) dan Ismail Pelu (sekretaris) kemarin menyebutkan, penembakan yang dilakukan aparat keamanan di depan Masjid Al-Fatah Ambon adalah tindakan kekerasan yang telah melanggar batas-batas perikemanusiaan.

API mengimbau aparat keamanan dapat bersikap netral dalam menjaga keamanan dan tidak harus terjebak dalam konflik serta menghindari keberpihakan yang selama ini terlihat. Aparat juga diimbau menghindari penembakan langsung ke masyarakat tanpa mengikuti prosedur kepatutan yang pada akhirnya semakin memperbesar konflik dan menimbulkan banyak korban di kalangan rakyat sipil.

Membacakan pernyataan Kontras, Ori menjelaskan, perkembangan kasus Ambon semakin tidak menentu, dan eskalasi penggunaan kekerasan menunjukkan peningkatan karena aparat keamanan pun bertindak di luar batas kepatutan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di sana.

Kejadian terakhir yang jelas-jelas menunjukkan ketidakmampuan aparat mencegah konflik yang semakin luas di Ambon, terjadi pada 10 September di sekitar Pos Kota dan Masjid Al-Fatah. Upaya aparat membubarkan massa dengan gas air mata disertai tembakan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Penembakan tersebut, ungkap Ori, merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan karena pada saat itu tidak ada konflik massa yang memperkuat alasan militer untuk melakukan penembakan. Peristiwa itu menyebabkan 10 orang meninggal dan 48 orang luka berat dan luka ringan. (oki/bdm)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 220 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org