Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pasukan Perdamaian PBB ke Timtim : SEBAIKNYA TAK DIPIMPIN AUSTRALIA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 14 September 1999

Jakarta, Kompas
Pasukan pemelihara perdamaian PBB (peacekeeping force/PKF) dalam melaksanakan tugas di Indonesia harus betul-betul memperhatikan harga diri bangsa Indonesia. Bila tidak, pasukan itu tidak akan optimal dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, berbagai kalangan di Indonesia tidak menginginkan Australia dilibatkan, apalagi menjadi pimpinan pasukan perdamaian, karena selama ini dianggap tidak netral dan tidak bersahabat terhadap Indonesia.

Demikian antara lain pendapat sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk Komisi I DPR, yang dihubungi secara terpisah, Senin (13/9), sehubungan rencana pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur.

Mantan Panglima  United Nations Emergency Forces (UNEF) dari 1976 hingga 1980 di Timur Tengah Letjen (Purn) Rais Abin menjelaskan, pasukan PBB dalam melaksanakan tugas di Indonesia harus betul-betul memperhatikan harga diri bangsa Indonesia. "Saya kira, Sekjen PBB Kofi Annan paham betul akan hal ini," katanya.

Menurut dia, adalah hal yang realistis kalau Indonesia tidak menginginkan Australia dan Selandia Baru sebagai kekuatan yang dominan bahkan memimpin Pasukan PBB. "Dua negara itu over-reacting. Seolah dirinya adalah juara hak asasi manusia. Padahal Australia bermasalah dengan suku Aborigin, sikapnya yang show of force, TNI tidak suka itu," katanya tajam.

Soal pemimpin dalam Pasukan PBB ini, Rais Abin menekankan, harus berasal dari negara yang paling netral. "Jangan sampai ada prasangka sebelum bertugas terhadap pemimpinnya," katanya. Ia sendiri mengusulkan Thailand sebagai pemimpin.

Mantan Panglima UNEF II itu belum dapat memperkirakan bagaimana posisi TNI dalam pasukan PBB itu. Namun, tidak bisa dibayangkan pasukan PBB itu tanpa bantuan TNI. "Kelompok pro-integrasi itu hanya bisa dikendalikan oleh TNI. Kalau mereka ditinggal begitu saja mereka bisa mata gelap karena merasa dikhianati. Walaupun demikian, TNI tidak bisa berperan dalam struktur komando," katanya seraya menambahkan TNI harus berkaca diri, mengapa permasalahan Timtim tidak selesai dalam 23 tahun.
   
Tidak netral
Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang secara terpisah menilai, pihaknya dapat memahami langkah Pemerintah Indonesia mengundang pasukan perdamaian PBB. Tetapi mereka berharap pasukan perdamaian PBB yang diundang bisa bersikap netral. Untuk itu, mereka sama-sama menolak kehadiran Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Golkar masih menambahkan Kanada dan Portugal yang dinilainya tidak netral.

Tandjung berharap, pasukan perdamaian PBB dapat berkonsultasi dengan TNI dengan alasan TNI menguasai medan di Timtim. Dan apabila pasukan perdamaian PBB sudah melaksanakan tugasnya di Timtim dengan menciptakan keamanan dan ketertiban, kata Tandjung, pihak PBB dapat mengembalikan masalah keamanan ini kepada TNI. "Sesuai perjanjian tripartit di New York, sampai Sidang Umum MPR Timtim masih berstatus terintegrasi ke dalam Indonesia," kata Tandjung.

Sedangkan Yusril menilai, ada indikasi kuat Australia ingin memecah Indonesia karena Indonesia menjadi ancaman terbesar buat Australia. "Saya melihat Partai Buruh yang berkuasa mempunyai semangat yang kurang bersahabat," tegas Yusril di Ujungpandang, Selama ini, katanya, pemerintah bersikap lunak dan baik hati terhadap Australia. Melihat sikap Australia belakangan ini, sudah saatnya pemerintah bersikap lebih ofensif terhadap Australia.

Komisi I: Tolak Australia
Komisi I DPR - yang membidangi persoalan hankam dan hubungan luar negeri - mengutarakan bisa memahami keputusan Presiden Habibie yang mengizinkan pasukan perdamaian PBB datang ke Timor Timur. Namun dalam pasukan perdamaian itu sebaiknya tidak berasal dari Australia, dan negara-negara lain yang mempunyai kepentingan di Timtim.

"Australia harus ditolak. Selain itu, pasukan perdamaian PBB sebaiknya tidak berasal dari negara-negara yang menunjukkan memiliki kepentingan terhadap Timtim, seperti Selandia Baru, Portugal dan Amerika Serikat," tegas Ketua Komisi I DPR Ny Aisyah Aminy kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Aisyah Aminy menegaskan, kalau tentara Australia dan negara-negara yang berkepentingan lain tetap masuk ke Timtim, dikhawatir justru akan menimbulkan persoalan baru, karena sebagian masyarakat Timtim sudah menunjukkan ketidaksukaan pada pasukan negara tertentu, termasuk Australia.

Wakil Ketua Komisi I Farida Syamsi menambahkan, sebagai negara yang akan menerima kedatangan pasukan perdamaian PBB, Indonesia bisa mengajukan penolakan terhadap negara yang akan masuk ke Timtim. "Kalau Indonesia menolak Australia atau negara tertentu, ini bukan alasan mengada-ada. Ini juga sesuai dengan hukum internasional. Bahkan, Indonesia yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB pun pernah ditolak di Angola, Afrika, karena pertimbangan tertentu. Dan, ini harus dihormati," jelasnya.    

Pengaruh elite
Pengamat politik dari Institute for Policy and Community Development Studies Dr Kusnanto Anggoro mengatakan, sentimen anti-Australia bisa menguat karena sentimen nasionalisme diangkat oleh elite politik Indonesia, seperti pernyataan Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara elite Australia, seperti PM John Howard dan Menlu Alexander Downer terlihat agresif karena ingin lebih
populer pada pemilu mendatang.

Hal senada diungkap Ketua jurusan hubungan internasional FISIP-UI Hariyadi Wirawan. Menurut Hariyadi, temperamen publik sering kali disebabkan oleh pernyataan elitenya. "Saya melihat sentimen ini hanya sesaat. Tidak ada niat pemerintahan Australia maupun Indonesia untuk memperburuk hubungan. Itu terjadi semata karena tekanan publik saja," ujarnya.

Hariyadi dan Kusnanto sepakat, masyarakat akan sulit menerima kehadiran pasukan perdamaian PBB dari Australia. "Mungkin lebih baik bila pasukan PBB lebih didominasi oleh negara ASEAN atau Asia saja. Dari segi psikologis, hal ini sangat penting," tegas Hariyadi.

"Kalau pun negara ASEAN, melihat agama masyarakat Timtim yang sebagian besar Katolik, saya lebih suka pasukan PBB nanti dipimpin tentara Filipina," tegas Kusnanto.

Ujian bagi Australia
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Zarkasih Nur setuju bila Australia diberi kesempatan untuk datang ke Timtim. "Ini sekaligus tes sejauh mana Australia bisa berbuat untuk Timtim. Selama ini dia hanya bisa mencela, tetapi belum teruji kemampuannya menghadapi persoalan Timtim," katanya.

Selain itu, lanjut Zarkasih, ada ikatan historis antara rakyat Australia dan Timtim. Saat Perang Dunia II rakyat Timtim banyak membantu tentara Australia. "Untuk kepentingan Timtim, kita harus melihat dari perspektif rakyat Timtim. Jangan melihat dari perspektif Indonesia," ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan. Menurut Hasibuan, terciptanya keamanan di Timtim menjadi prioritas utama, sehingga tidak relevan untuk mempermasalahkan keterlibatan pasukan Australia. "Serahkan saja semuanya kepada PBB," katanya.

Sedangkan pimpinan Kontras Munir berpendapat, dalam penentuan penugasan dan komposisi pasukan pemelihara perdamaian PBB, Indonesia masih punya posisi tawar karena DK akan bersidang berdasarkan persetujuan perjanjian Tripartit antara Indonesia, Portugal, PBB. Namun biasanya Dewan Keamanan akan menghindarkan pasukan yang bisa berkonflik dengan penduduk sekitar, misalnya pada kasus Yugoslavia dihindarkan adanya pasukan Rusia, di Rwanda dihindarkan ada pasukan Perancis. (drm/pep/mba/rus/tra/ely/oki/myr)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 297 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org