Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
ANP Beri Perhatian Munir

Sumber: Detikcom | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Reporter: Eddi Santosa

detikcom - Den Haag, Algemene Nederlands Persbureau (ANP) ikut memberi perhatian atas meninggalnya Munir. Otoritas Schiphol tidak menangani pemeriksaan jenazahnya.

"Pejuang HAM Indonesia meninggal di pesawat," bunyi judul pemberitaan kantor berita Belanda, ANP. Berita tersebut disiarkan pada jam 14.55 waktu setempat atau jam 19.55 WIB.

Pada bagian lain disebutkan, "Seorang aktivis penting HAM Indonesia meninggal dunia Selasa dalam pesawat yang menuju Amsterdam. Munir berangkat dari Jakarta Senin. Penyebab kematiannya belum diketahui," demikian ANP.

Pihak Marechaussee yang dihubungi ANP menyatakan bahwa memang benar Munir meninggal dalam pesawat. "Penyebab kematiannya masih diselidiki. Hasilnya belum bisa diharapkan hari ini atau Rabu," kutip ANP.

Bukan Otoritas Schiphol

Sementara itu siang ini detikcom mendapat konfirmasi dari Otoritas Bandara Schiphol bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam urusan pemeriksaan jenazah Munir.

"Dalam hal seperti ini Otoritas Schiphol tidak terlibat sama sekali. Itu menjadi urusan maskapai bersangkutan dan aparat negara berwenang, dalam hal ini satuan Marechaussee. Kami hanya mengurusi manajemen bandara," demikian jurubicara Schiphol mengatakan.

Keterangan ini memperkuat informasi Sales Manager Garuda, Tony Ali, seperti diberitakan detikcom siang sebelumnya.

Di Belanda, urusan pengawasan di perbatasan (bandara sebelum checkpoint imigrasi dianggap wilayah internasional, red) merupakan wewenang pasukan khusus Marechaussee, yang dulu masyhur dalam Perang Aceh itu.

Dalam hal terjadi penyelundupan atau tewasnya orang asing sebelum memasuki teritorial Belanda dll, kewenangannya ada pada pasukan khusus tersebut. Pasukan elit penjaga perbatasan dan kadang diterjunkan dalam huru-hara itu juga dilengkapi dengan unit forensik. (es)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 284 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org