Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
YLBHI, ICW, KONTRAS ADAKAN "POLLING" CALEG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 24 Mei 1999

Jakarta, Kompas
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama-sama membentuk lembaga Komite Pemantau Legislatif (KPL). Lembaga baru tersebut akan menjaring suara-suara masyarakat mengenai para calon legislatif (caleg) melalui polling yang dilaksanakan 24 Mei-24 Juni 1999. Sasaran polling ini adalah para pembaca koran, majalah, tabloid yang ada di daerah dan Ibu Kota, hasilnya akan diserahkan kepada parpol dan Komisi Pemilihan Umum.

Hal itu dijelaskan pimpinan YLBHI Bambang Widjojanto, Jumat (21/5) di Jakarta. Dia menjelaskan, polling ini diadakan untuk melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan caleg yang layak, bersih dari aspek kejahatan, korupsi, kejahatan politik dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, untuk mensosialisasikan gagasan mengenai standar etika bagi penyelenggara negara atau bagi mereka yang mendapat kepercayaan publik, sebagai bagian dari kampanye legislasi leadership code.

"Kita juga ingin lembaga legislatif yang bersih dari praktik korupsi, sehingga memiliki kredibilitas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Serta mengantisipasi terjadinya abuse of public trust dari anggota DPR," tambah Bambang.

KPL banyak mengadopsi kriteria layak caleg dari konstitusi Thailand dan leadership code Papua Niugini, antara lain tidak pernah memerintahkan atau melakukan kejahatan/kecurangan politik, tidak pernah menggunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat, tidak memiliki gagasan atau pikiran yang mendukung tindak kekerasan, tidak pernah dipidana, diberhentikan atau dipindahkan karena korupsi.

Untuk penyaluran polling ini, KPL membuka pos di Jl Diponegoro 74 Jakarta 10320 atau melalui e-mail di "icwmail@icw.or.id" atau "ylbhi@ylbhi.org". (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 497 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org