Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Soal Penembakan Krueng Geukeuh : MPR/DPR HARUS MINTA PERTANGGUNGJAWABAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 13 Mei 1999

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin atas minimnya komponen negara yang mempertanyakan penembakan warga Aceh di Krueng Geukeuh. Seharusnya, MPR dan DPR mengambil inisiatif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap penembakan yang terjadi di Aceh, karena hal itu merupakan amanat Sidang Umum MPR sendiri mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Munir saat menjelaskan temuan akhir Kontras atas penembakan warga di Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh Utara, Rabu (12/5), di Jakarta.

"Sampai saat ini kemauan MPR/DPR mempertanyakan kepada pemerintah tidak ada. Kami melihat kalaupun tidak ada inisiatif MPR/DPR terhadap masalah ini, bagaimanapun juga proses politik pertanggungjawaban pemerintah dalam Sidang Umum yang akan datang pembantaian di Aceh itu harus dipertanyakan," tandas Munir.

Ia menambahkan, Kontras prihatin karena sangat kecil komponen negara yang mempertanyakan kejadian itu secara tegas. Di sisi lain, aparat keamanan juga sama sekali sudah tidak bisa dikoreksi, sehingga harus ada keputusan politik yang jelas dari MPR/DPR terhadap tindakan ini. "Aceh tidak bisa diselesaikan dengan pola hanya menyatakan keprihatinan dan menyantuni keluarga seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Menurut Pimpinan Kontras itu, beberapa korban yang takut untuk ke rumah sakit di Lhokseumawe menjadi persoalan sendiri, sehingga beberapa korban memilih ke Banda Aceh. "Kontras dalam beberapa hari ini akan melakukan evakuasi terhadap beberapa korban yang tidak mungkin dioperasi di Aceh, ke Jakarta. Situasi ini membutuhkan perhatian yang lebih, akibat konsentrasi aparat yang begitu luas," katanya.

Melihat kondisi masyarakat dan korban yang memprihatinkan, terutama disebabkan kurangnya biaya pengobatan bagi para korban, Kontras di Jakarta maupun Banda Aceh akan mengadakan Tenda Keprihatinan untuk mengumpulkan dana bagi korban Krueng Geukeuh, 18-21 Mei 1999. Dana sumbangan dari masyarakat juga bisa disumbangkan ke rekening Bank BCA Cabang Teuku Umar, atas nama Iqbal Farabi, Nomor 338-0082887.
 
Manuver
Menurut Munir, Kontras melihat perkembangan terakhir di Aceh itu merupakan percobaan untuk mengalihkan perhatian dari pertanggungjawaban atas penembakan puluhan warga, ke soal pelemparan granat di Pangkalan Rudal di Markas Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

"Warga masyarakat di wilayah Pangkalan Rudal sudah mengungsi dan wilayah itu sudah kosong sejak tanggal 3 Mei sore. Karena itu, baik manuver yang menyatakan masyarakat menembak terlebih dulu, ataupun ada provokasi, ataupun pernyataan tentang granat ini, menurut Kontras, adalah praktik defensif untuk upaya memperoleh dukungan bahwa tindakan yang kemarin bisa dibenarkan," tegas Munir.

Munir meragukan peristiwa peledakan granat di sekitar pangkalan rudal dilakukan oleh anggota masyarakat. (oki)



Wilayah terkait:


Dilihat : 466 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org