Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Nurcholish Madjid tentang Pemerintahan Baru : TETAP PEMERINTAHAN SEMENTARA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 10 Mei 1999

Jakarta, Kompas
Pemerintahan akan datang yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 7 Juni 1999 harus dipahami sebagai  pemerintahan sementara yang bertugas mengantarkan Indonesia kepada demokrasi yang sebenarnya. Selama lima tahun, pemerintahan baru ini harus melakukan hal yang direkomendasi banyak orang untuk bisa memperbaiki keadaan demokrasi di Indonesia, seperti amandemen UUD '45 serta menyiapkan pemilu yang lebih demokratis.

Hal itu disampaikan Cendekiawan Nurcholish Madjid, ketika menyampaikan pandangan-pandangannya sebelum deklarasi berdirinya Crisis Center, Jumat (7/5), di Jakarta.

Bersama sejumlah tokoh lainnya, antara lain Ahmad Sobary, Christine Hakim, Atmakusumah, Karlina Leksono, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Soetandyo Wignjosoebroto, MM Billah, Frans Magnis Suseno, Mudji Sutrisno, Tamrin Amal Tomagola, Nurcholish duduk dalam "Dewan Tokoh" Crisis Center. Lembaga Crisis Center ini dibentuk oleh Kontras, YLBHI dan parpol-parpol yang mempunyai kepedulian terhadap semakin merebaknya kekerasan, dan akan memusatkan diri pada pencegahan dan penyelesaian konflik-konflik antarparpol di Indonesia.

Nurcholish menjelaskan, kekerasan yang muncul akhir-akhir ini jelas merugikan dan melawan prinsip kemanusiaan."Di sini harus ada tindakan sengaja, tidak boleh dilepaskan kepada penyelesaian seadanya, seolah-olah biarkan saja dan nanti akan selesai sendiri. Kita harus intervensi, perlu penerangan-penerangan, misalnya kita introdusir istilah keadaban politik," ujarnya.

Menurut dia, kekerasan yang merebak akhir-akhir ini bisa dilihat sebagai suatu bentuk "mabuk merdeka" yang tidak dewasa, sebagai akibat dari meledaknya perasaan yang tersumbat selama 30 tahun di bawah tekanan rezim Soeharto. 

Tiga gelombang
Meminjam istilah Alvin Tofler, Indonesia sekarang ini persis berada dalam tiga gelombang sekaligus. Sebagian besar dari kita masih berada di gelombang pertama, yaitu pertanian. Sebagian sudah mulai masuk ke gelombang kedua yaitu industri, dan sebagian kecil sudah masuk gelombang ketiga yaitu informatika.

"Waktu Alvin Tofler datang ke rumah saya bersama istrinya, menurut dia pergeseran dari gelombang satu ke gelombang lain bisa menimbulkan krisis yang dahsyat. Dia menggambarkan perang sipil di Amerika dulu adalah pertemuan antara gelombang pertama yaitu selatan dan gelombang kedua yaitu utara. Kita barangkali tidak akan mengalami pengalaman Amerika, namun krisisnya mengendap dalam tiap-tiap pribadi kita. Yaitu bahwa kita semuanya mengalami perubahan sosial yang cepat, sehingga kita semua mengalami gejala-gejala yang dalam psikologis disebut sebagai dislokasi, disorientasi, deprivasi relatif yang membuat kita
jengkel dan mudah menjadi radikal," jelas Nurcholish.

Oleh karena itulah, Nurcholish menegaskan, bangsa Indonesia harus berani mengakui bahwa sebagian dari kita masih berada di gelombang pertama, dan ini harus dihitung agar supaya mendapatkan gambaran lebih luas. Pluralitas itu adalah kenyataan di Indonesia, tetapi belum sampai pada pluralisme.

Menurut Nurcholish, pluralisme adalah suatu kesediaan secara sejati untuk terlibat dalam perbedaan tetapi masih dibingkai oleh keadaban. Oleh karena itulah pluralisme tidak sama dengan pluralitas.

"Indonesia itu pada kenyataannya pluralitas, tetapi apakah pluralis itu lain. Pluralis itu pandangan positif, suatu keadaban. Saya lihat mungkin karena tertekan dan terkungkung selama 30 tahun itu, yang muncul lebih dulu adalah tidak adanya keadaban politik itu. Perbedaan digarap dengan kekerasan dan berlaku hukum umum yang disebut pertengkaran keluarga. Pertengkaran kalau berlangsung di dalam keluarga lebih sengit dari pertengkaran lain, itulah contohnya PKB dan PPP, PDI. Ini terjadi di mana-mana," ungkapnya.

Sementara itu, dijelaskan Bambang Widjojanto dari YLBHI, Crisis Center atau Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian (Lerai) akan mengambil peran sebagai mediator untuk menjembatani dialog-dialog antar-parpol selama dan setelah pemilu. Di samping itu, lembaga yang akan dikomando oleh Munir ini, juga akan membuat peringatan dini yang akan menjadi mekanisme preventif terjadinya konflik. (oki)     



Wilayah terkait:


Dilihat : 376 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org