Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KORBAN KRUENG GEUKUEH MENJADI 31 ORANG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Mei 1999

Lhokseumawe, Kompas
Jumlah korban tewas pada peristiwa berdarah Krueng Geukueh Lhokseumawe, Aceh Utara, menurut laporan Tim Pencari Fakta (TPF) hingga Rabu (5/5) bertambah tujuh, sehingga seluruhnya menjadi 31 orang. Tambahan korban baru itu, kata Koordinator TPF, TS Sani, berdasarkan pengaduan masyarakat dan telah dicek silang dengan laporan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.

Korban-korban susulan ini adalah yang tewas saat peristiwa terjadi dan tidak dibawa ke rumah sakit, tetapi langsung dibawa warga ke rumah keluarga masing-masing. Sebelumnya diberitakan, sekurang-kurangnya 19 warga sipil tewas dalam bentrokan dengan tentara di Krueng Geukueh dan 81 lainnya luka-luka. (Kompas, 4/5)

Di Banda Aceh, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI A Rachman Gaffar mengungkapkan, selain provokator dalam negeri, bukan tidak mungkin pihak luar negeri ikut campur dalam berbagai kerusuhan akhir-akhir ini di Aceh. Hal itu dibuktikan dengan adanya markas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri.
    Seusai serah terima jabatan Komandan Korem 023/Kawal Samudera di Sibolga (347 km selatan Medan), Rabu, dari Kolonel (Inf) Haryanto achman kepada Kolonel (Inf) Lilik AS Sumarja, Pangdam mengatakan, kerusuhan yang melibatkan sekitar 10.000 massa di Lhokseumawe jelas akibat provokasi terhadap rakyat untuk menyerang markas Den Rudal 001 di Lhokseumawe. Buktinya, ada tembakan dari arah massa ke markas militer.
 
Polisi ditembak
Sementara itu, laporan lain dari Aceh Utara menyebutkan, Serka (Pol) Helmi, anggota Kepolisian Sektor Blang Jruen, Kecamatan Tanah Luas, tewas tertembak, Rabu, ketika sedang membayar rekening listrik. Sebelumnya, dua anggota Brimob juga tewas tertembak. Peristiwa itu membuat seluruh Polres berkabung.
    Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara, Letkol (Pol) Iskandar Hasan ikut mengantar jenazah anak buahnya ke pemakaman di kampung halaman korban, Bireun, 60 kilometer barat Lhokseumawe. Pihak kepolisian belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan itu.

Secara keseluruhan suasana Kota Lhokseumawe berangsur pulih, toko-toko sudah buka hingga pukul 19.00. Meskipun masih diliputi ketegangan, namun kendaraan umum mulai beroperasi lagi.

Di Banda Aceh, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto dan anggota Komnas HAM Prof Saparinah Sadli kepada wartawan meminta pemerintah secara transparan menjelaskan penyebab peristiwa itu agar masyarakat terhindar dari lanjutan pengaruh buruk.

Keduanya juga menyarankan aparat keamanan agar menghentikan penggunaan peluru dalam menjawab ekspresi rakyat Aceh dan rakyat di daerah lainnya, karena hal itu merupakan bentuk pelanggaran HAM. Penghapusan daerah operasi militer (DOM), bukan sekadar menarik pasukan, tetapi harus diikuti perubahan kultur di tubuh TNI.

"Jika kita menyelesaikan motifnya dengan kekerasan, sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa," tegas Bambang.

Sementara itu, Tim Komisi untuk Orang Hilang an Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menjelaskan, peristiwa 3 Mei tidak berdiri sendiri. Peristiwa itu berawal pada tanggal 1 Mei, ketika datang pasukan TNI dari detasemen peluru kendali (rudal) ke sebuah kenduri untuk warga fakir miskin di Desa Cot Murong, Kecamatan Dewantara. Wakil Gubernur Aceh, Bustari Mansur saat membezuk korban di RSU dr Zainoel Abidin, Banda Aceh, mengatakan, Pemda akan menanggung semua biaya korban insiden 3 Mei. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh pada hari sama mengirim surat kepada Presiden BJ Habibie meminta kasus itu segera dituntaskan.

Mustafaruddin, abang salah seorang korban mengatakan, peristiwa itu paling pahit baginya, sebab tiga dari 13 anggota keluarganya meninggal, dan 10 lainnya masuk rumah sakit.

Di Yogyakarta, Direktur PBHI (Perserikatan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Pusat Hendardi menyatakan, bentrokan antara TNI dan warga masyarakat bisa setiap saat muncul di Aceh, selama aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya masih terabaikan. Artinya, pencabutan DOM di Aceh bukan satu-satunya syarat untuk menenangkan masyarakat. Masih diperlukan pembenahan-pembenahan yang signifikan lainnya. (y/nj/oki/sp/top)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 516 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org