Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bentrokan di Krueng Geukueh : TNI TEGAS TERHADAP SEPARATIS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 05 Mei 1999

Lhokseumawe, Kompas
Komandan Korem 011/Lila Wangsa, Kolonel (Inf) Johnny Wahab mengatakan, TNI bertindak keras terhadap gerakan separatis. Tindakan aparat keamanan dalam peristiwa bentrokan di Krueng Geukueh sudah sesuai prosedur demi menyelamatkan instalasi peluru kendali yang jika meledak akan menghancurkan seluruh Kota Lhokseumawe.     Jhonny menyampaikan hal itu, Selasa (4/5). Menurut dia, selama ini tentara bersikap lunak dan tetap tidak menginginkan pertumpahan darah. "Masyarakat agar menghindari ajakan melanggar hukum dan janji-janji kosong dari provokator," tegasnya.

Di Jakarta, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI Jenderal Wiranto sangat menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga masyarakat dan tentara di Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Senin lalu. Pengusutan tuntas sedang dilaksanakan untuk mengetahui latar belakang dan sebab peristiwa.

Dalam bentrokan ini sekurang-kurangnya 19 warga sipil tewas, dan 81 lainnya luka-luka (Kompas, 4/5). Dengan demikian selama empat bulan pertama tahun 1999 ini dari serangkaian peristiwa bentrokan dan kerusuhan di Aceh, warga sipil yang tewas sudah mencapai 100 orang lebih. Jumlah ini meliputi penganiayaan tahanan di gedung KNPI Lhokseumawe, penembakan di Idi Cut, dan bentrokan di sekitar Markas Kepolisian Resor Aceh Utara. Keseluruhan memakan 40 korban tewas.

Sedangkan peristiwa di Krueng Geukueh menewaskan 24 warga sipil, serta 38 orang tewas akibat penembakan misterius. Di pihak aparat keamanan jatuh korban sedikitnya 15 orang, dua di antaranya anggota Brigade Mobil dan seorang perwira menengah marinir TNI AL.

"Saya sangat menyesalkan terjadinya masalah itu dan tentunya akan mengusut tuntas. Nanti akan ada penjelasan resmi. Kita tidak menginginkan adanya kesimpangsiuran berita, jadi nanti ada penyelidikan saksama tentang latar-belakang dan sebab peristiwa," kata Wiranto seusai serah terima jabatan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional di Jakarta, dari Marsda Kusbeni kepada Marsda Sony Rizani.
 
Peluru kendali
Di Medan, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen A Rachman Gaffar mengatakan, situasi di kota kecil Krueng Geukueh-15 km barat Lhokseumawe-dan sekitar Lhokseumawe sudah berhasil dikendalikan aparat. Sejumlah toko, perkantoran pemerintah dan swasta mulai buka kembali.

"Kita menyayangkan peristiwa itu. Namun, karena masyarakat simpatisan Aceh Merdeka dan kelompok Hasan Tiro ingin masuk ke markas Detasemen Peluru Kendali (Den Rudal) 001, tentu dicegah. Sebab, di tempat itu berbahaya, karena banyak rudal," kata Pangdam I di Markas Kodam I/BB didampingi Kapendam I/BB Letkol (Inf) Nurdin Sulistiyo, Selasa.

Suasana di RSU Lhokseumawe terlihat sibuk, para dokter dan perawat terus berjuang menyelamatkan 23 korban yang masih kritis. Di ruang Unit Gawat Darurat terbaring tujuh korban kritis. Jumlah korban tewas bertambah satu lagi sehingga seluruhnya menjadi 24 orang.


Korban kritis lainnya terpaksa dikirim ke RSU Banda Aceh dan Medan untuk menjalani operasi berat dan perawatan intensif. Direktur RSU Lhokseumawe, dokter Mulya A Hasjimy menyatakan kekhawatirannya atas persediaan darah dan obat-obatan yang terbatas.

Saat Bupati Aceh Utara Tarmizi Karim dan istri menjenguk para korban di RSU Lhokseumawe, dr Mulya menjelaskan bahwa Palang Merah Internasional (ICRC) perwakilan Lhokseumawe sudah datang melihat korban dan menyatakan berusaha membantu obat-obatan untuk membantu RSU.
 
Sikap Kontras
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membantah pernyataan Kapuspen TNI yang menyatakan kekerasan pasukan TNI dalam insiden terbaru di Lhokseumawe, karena adanya alasan kontak senjata warga sipil dengan tentara. "Fakta di lapangan tidak seperti itu, sementara korban tewas yang bisa dijumpai di rumah sakit bukan cuma 23 orang, tetapi 65 orang".

Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Selasa kepada wartawan di Jakarta. Berdasarkan pengamatan anggota Kontras di Aceh, hingga saat ini situasi di tempat kejadian dan beberapa kecamatan di sekitarnya masih diliputi ketakutan. Masyarakat juga masih diliputi kekhawatiran kasus seperti itu bakal terulang.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Indria Samego berpendapat, kehadiran TNI dan Polri di DI Aceh takkan efektif mengakhiri rentetan bentrokan sepanjang elite lokal tidak diberdayakan. Masalah utama yang mendesak sekarang adalah mengarahkan Polri mengusut tuntas pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. "Jika hanya mengandalkan kehadiran TNI dan polisi untuk mengatasi masalah, mustahil efektif," katanya.

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Utara Syaifuddin Ilyas menyatakan kesedihannya atas peristiwa di Aceh Utara. PPP mengimbau masyararakat tidak terpancing isu dan ajakan provokator, serta mengharapkan Panglima TNI mengusut kasus tersebut.

Pernyataan keprihatinan juga disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang ditandatangani Ketua H Salahuddin Wahid dan Wakil Sekjen H Saifullah Ma'shum. PKU menyayangkan jatuhnya korban di pihak warga sipil. "Pendekatan militeristik dalam penyelesaian kasus-kasus di Aceh sudah waktunya dihentikan agar masyarakat di sana terhindar dari trauma yang berkepanjangan," tulis DPP PKU. (y/gg/bb/oki/smn/nar/nj)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 533 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org