Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENYELESAIAN KASUS ACEH TIDAK ADA KEMAJUAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Langkah penyelesaian masalah Aceh tidak menunjukkan kemajuan berarti tanpa adanya keberanian pemerintah mengambil keputusan untuk menarik pasukan militer dari Aceh. Selain itu, pemerintah seharusnya juga mempertemukan berbagai pihak yang menjadi kekuatan riil di Aceh, dan berdialog dengan mereka.

Hal itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, di Jakarta, Jumat (9/7). Dikatakan Munir, perkembangan situasi di Aceh dari hari ke hari menunjukkan semakin rumitnya masalah dan semakin besarnya akibat buruk dari kekacauan yang terjadi.

Di beberapa wilayah, seperti Aceh Utara, Timur, dan Pidie, tampak tidak ada aktivitas warga yang bisa dijalankan secara normal. Sementara berbagai peristiwa kekerasan terus saja berlangsung tanpa adanya pananganan yang berarti dari pemerintah.

Menurut Munir, langkah penyelesaian masalah Aceh tidak menunjukkan kemajuan yang berarti tanpa adanya keberanian pemerintah mengambil keputusan menarik pasukan. "Sampai saat ini, tidak ada satu pun keputusan politik pemerintah yang dipandang bertanggung jawab dan berani bagi penyelesaikan masalah Aceh," katanya.

Munir menambahkan, kebijakan politik itu dapat dilakukan dengan mempertemukan berbagai kekuatan riil di Aceh, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berdialog. Kalau kebijakan ini mau diterapkan, masih ada lembaga fungsional dalam masyarakat yang dapat diterima masyarakat setempat dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti misalnya birokrasi sipil.

Pendekatan militer dengan mengerahkan pasukan, jelas Munir, tidak dapat menyelesaikan masalah Aceh. Ini berkaitan dengan kebijakan yang didominasi militer sehingga kekuatan riil di Aceh dilihat sebagai kekuatan separatis yang harus dihadapi dengan kekerasan.

Akibatnya, tambah Munir, munculnya bermacam ekses negatif bagi masyarakat, seperti perkosaan, penculikan, penyiksaan, dan penangkap-an. Kontras sendiri masih terus mengumpulkan data mengenai korban pemerkosaan tersebut. (fer)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 263 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org