Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR dan Pemerintah: PERLU DIBERI MANDAT RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 02 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu memberi mandat kepada DPR dan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional yang belum diratifikasi. Tanpa ratifikasi dan melaksanakan Konvensi Internasional, RUU HAM dan Komnas HAM tidak banyak bermanfaat.

Hal tersebut dikatakan salah seorang peserta, sekaligus Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, dalam acara Roundtable Discussion yang diselenggarakan Komnas HAM bertema "Telaah Kritis terhadap RUU HAMdan Komnas HAM", di Jakarta, Kamis (1/7). Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut antara lain anggota Komnas HAM Sri Soemantri, praktisi dan anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR
Hadimulyo.

Dikatakan Munir, RUU HAM dan Komnas HAM perlu memberi mandat kepada DPR dan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional. Mandat itu perlu dirumuskan dalam pasal RUU tersebut.

Munir mencontohkan, pasal 8 ayat (2) RUU HAM dan Komnas HAM hanya memuat ketentuan mau mengakui HAM yang secara nasional sudah diakui atau diratifikasi. "Tetapi Konvensi Internasional yang sudah ada, tidak diakui," katanya.
   
Hal yang sama juga dikatakan anggota Komnas HAM Saparinah Sadli, yang dihubungi di sela-sela acara tersebut. Ia mengatakan, pemerintah dan DPR sebaiknya meratifikasi Konvensi Internasional secepat dan sebanyak mungkin. "Lebih baik secepatnya meratifikasi sebanyak mungkin. Dengan demikian, DPR justru mendorong terjadinya ratifikasi itu," katanya.

Ditambahkan Saparinah, jika sudah meratifikasi, negara yang bersangkutan wajib membuat UU yang tidak bertentangan dengan isi konvensi tersebut. Selain itu, dengan ratifikasi itu, ada kontrol internasional terhadap pelanggaran HAM dan upaya pemajuan HAM. Ia mencontohkan, dengan ratifikasi konvensi mengenai hak anak, semua anak harus sekolah. Oleh karena itu, kalau ada anak yang telantar dan tidak dapat bersekolah, negara sudah melanggar ketentuan konvensi tersebut.
 
Pelanggaran
Sementara itu Staf Pengajar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Eko Dahana Djajakarta yang juga menjadi penanggap aktif dalam diskusi mengatakan, dalam RUU HAM dan Komnas HAM juga tidak dicantumkan apa yang disebut sebagai pelanggaran, kejahatan HAM, dan sanksi terhadap negara yang melanggar HAM. Ia mencontohkan dalam pasal 90 RUU itu disebutkan pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran bagi setiap anak sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat intelektualitasnya.

Akan tetapi, menurut Eko, apa sanksi ataupun bentuk pertanggungjawaban publik oleh negara terhadap masyarakat jika tidak melaksanakan ketentuan tersebut, tidak dicantumkan.  (fer) 
    



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 431 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org