Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PARPOL JANGAN PANCING MASYARAKAT LAKUKAN KEKERASAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 25 Juni 1999

Jakarta, Kompas
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengingatkan, agar seluruh jajaran partai politik (parpol) jangan mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga tidak memancing masyarakat untuk kembali melakukan cara-cara yang selama 32 tahun digunakan rezim Orde Baru tersebut. Reformasi yang tengah digulirkan di segala bidang hendaknya juga menyentuh sikap dan perilaku, untuk tidak lagi mengedepankan cara-cara kekerasan.

Hal itu disampaikan Munir melihat adanya kecenderungan anggota-anggota parpol tertentu menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota parpol lainnya, sebagaimana diadukan pengurus Partai Rakyat Demokratik kepada Kontras, Kamis (24/6), di Jakarta.

Menurut pimpinan Kontras itu, parpol dan elite politik perlu belajar berpolitik secara fair. Oleh karena itu, parpol-parpol seharusnya memberikan kontribusi pada keadaan yang lebih aman, bukannya menarik basis-basis massanya untuk melakukan kekerasan karena hasil-hasil pemungutan suara yang "bermasalah", misalnya.
       
Pernyataan MUI
Munir juga mencermati pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang dikutip beberapa media massa, termasuk harian ini (Kompas, 24/6), tentang dugaan penculikan terhadap para ulama. "Kami merasa pernyataan seperti ini ada bahayanya, karena akan memicu penafsiran yang salah antara umat Islam terhadap peristiwa yang sebenarnya. Masyarakat tidak cukup tahu peristiwa yang sebenarnya, tetapi bisa mereaksinya bahwa ini adalah pertikaian yang berdimensi agama. Padahal seharusnya dilihat dalam konteks yang lain," katanya.

Menurut Munir, kalau benar Satgas PDI Perjuangan melakukan kekerasan, seharusnya hal itu dilakukan secara proporsional, yaitu bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan itu harus ditindak, dan tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menindak mereka yang melakukan kekerasan. "Yang harus dihindari sekarang adalah munculnya elemen-elemen atau pikiran yang menganggap ini adalah konflik agama," jelasnya. (oki)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org