Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
UTUSAN RAKYAT ACEH BERUSAHA TEMUI HASAN TIRO DI SWEDIA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 29 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Lima utusan rakyat Aceh awal pekan ini berangkat ke Stockholm, Swedia, untuk menemui Presiden Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) Hasan Tiro, guna menjajaki penyelesaian masalah Aceh melalui jalan perundingan. Hal itu disampaikan wakil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mengikuti pertemuan di Bangkok, Nezar Patria, setibanya kembali di Jakarta, Rabu (28/7).

Namun hingga Rabu malam pukul 21.00, pertemuan tersebut belum dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya, Hasan Tiro masih keberatan berdialog. Akhirnya, tim beranggota lima orang itu hanya bertemu sejumlah orang Aceh di sebuah tempat di Stockholm. Hasan Tiro dikabarkan keberatan dialog tanpa adanya pihak ketiga atau badan dunia yang menjembataninya.

Sekjen Majelis Pemerintahan GAM, Teungku Don Zulfahri via telepon semalam kepada Kompas mengatakan, pada prinsipnya pertemuan-pertemuan informal dengan orang-orang Aceh di Swedia hanya bersifat silaturahmi biasa tanpa menyinggung persoalan mendasar yang diinginkan Tim Aceh tersebut.

Tim utusan rakyat Aceh itu terdiri atas Prof HM Yusuf Hanafiah, HM Nurnikmat, Ibrahim, Abdul Kamal, dan Abdullah Yahya. Mereka difasilitasi Pemda DI Aceh untuk berdialog dengan Hasan Tiro. Dialog itu sebagai suatu langkah memecahkan persoalan Aceh yang dianggap makin kusut.
   
Pertemuan perdana
Lima utusan rakyat Aceh itu sebelumnya bertemu dr Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan ASNLF pada acara International Forum for Aceh (IFA) di Bangkok, Sabtu (24/7). Namun dalam pertemuan itu masih ada perbedaan prinsip antara kedua pihak, sehingga disepakati agar kelima utusan itu menemui langsung Hasan Tiro di Swedia.

Menurut Nezar Patria, yang juga putra Aceh, pertemuan antara wakil ASNLF dan wakil masyarakat Aceh itu merupakan pertemuan pertama. Pertemuan antara kedua belah pihak dilakukan secara informal, di luar agenda pertemuan resmi IFA, dan tertutup untuk wartawan.

"Dalam konferensi pers, dr Zaini menjelaskan bahwa sudah ada persamaan antara utusan masyarakat Aceh dengan dirinya dalam artian sama-sama ingin menyelesaikan masalah Aceh. Namun dia juga menyatakan ada perbedaan, karena ASNLF berpendapat satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah Aceh lepas dari Indonesia. Sedangkan utusan rakyat Aceh belum menjawab mengenai soal itu," jelas wakil Kontras yang sempat menjadi korban penculikan tersebut.

Nezar melanjutkan, dari situlah kemudian disepakati agar kelima utusan rakyat Aceh itu berangkat ke Stockholm untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Hasan Tiro. "Malam itu juga mereka langsung berangkat," katanya.

Pertemuan IFA di Bangkok lebih banyak mengungkap persoalan-persoalan kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Aceh, yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk jaringan lembaga-lembaga internasional untuk membantu soal-soal kemanusiaan di Aceh.    

Kain kafan
Sementara itu, sebanyak 15 bal kain putih, Rabu pagi, diangkut ke Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat, oleh sebuah tim yang akan membongkar kuburan massal 31 korban penembakan Jumat pekan lalu.

 Tim yang terdiri atas keluarga korban dan beberapa staf pemda setempat bergerak ke Beutong pukul 09.00. Hingga tadi malam, belum ada komunikasi dengan kantor bupati di Meulaboh, karena sulitnya hubungan radio. Fasilitas telepon tak ada sama sekali. Jarak yang harus ditempuh ke Beutong Ateuh dari Meulaboh sekitar enam jam perjalanan melalui jalan tak beraspal di Pegunungan Bukit Barisan.

Direncanakan kuburan massal itu dibongkar. Setelah diperlakukan secara Islam, jenazah akan dikuburkan kembali. Di antara korban penembakan, terdapat Teungku Bantaqiah, mantan narapidana politik yang dipenjara 20 tahun dan mendapat pengampunan pemerintah tiga bulan lalu.

Dari London, kantor berita AFP kemarin melaporkan, Deplu Inggris menuntut Pemerintah Indonesia segera mengadakan penelitian terhadap dugaan penembakan oleh militer terhadap warga sipil di Aceh hari Jumat itu. Pejabat Deplu, Geoff Hoon mengatakan, ia "terperanjat mendengar insiden" di Aceh Barat itu.

"Saya berharap Pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika terbukti masyarakat sipil tidak bersenjata itu melakukan kekerasan di luar batas-batas hukum, mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan," kata Hoon. Dalam pernyataannya, Hoon mengharapkan semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin.    

Perhatian elite politik
Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, menyatakan prihatin dengan kurangnya perhatian para elite politik, tokoh-tokoh politik, dan partai politik terhadap tragedi yang dialami masyarakat Aceh.

Itu bisa menjadi petunjuk, katanya, tentang tidak adanya kemauan para elite politik di masa datang untuk menghapuskan semua kebijakan represi, politik teror dan politik antikemanusiaan. Kecenderungan tersebut bisa menjadi pertanda kemunduran politik nasional di masa datang, yang tampaknya akan semakin mengabaikan perlindungan terhadap rakyat.

Tidak adanya penyikapan yang tegas dari parpol-parpol besar terhadap persoalan Aceh, menurut Munir, terjadi akibat kekhawatiran bahwa penyikapan yang tegas dalam soal Aceh akan mengganggu konsesi-konsesi politik mereka dengan TNI, baik dalam urusan pemilihan presiden maupun proses-proses politik setelahnya.

Hari Selasa (27/7), Solidaritas Korban Kekerasan Negara (SKKN) menemui F-ABRI DPR dan meminta F-ABRI mendesak Panglima TNI melakukan upaya-upaya perundingan dalam menyelesaikan masalah Aceh, karena cara-cara kekerasan yang dilakukan dalam operasi militer hanya menambah jumlah warga masyarakat yang menjadi anggota atau simpatisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Jika cara-cara kekerasan ini terus dilakukan, menurut mereka, TNI sendiri yang akan menghadapi kesulitan karena yang dihadapi bukan lagi sekelompok orang GAM melainkan masyarakat Aceh. 

Tidak menentu
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kepolisian RI Brigjen (Pol) Togar M Sianipar menjelaskan, keamanan di Aceh makin tidak menentu, menyusul baku tembak antara aparat keamanan dan Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan (GBPK), Jumat (23/7) lalu itu. Sianipar menegaskan, dengan kondisi demikian, tidak mungkin anggota PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) yang berkekuatan sekitar 1.350 orang ditarik dari Aceh.

Ia juga mengatakan, arus pengungsian masyarakat yang terjadi bukan karena alasan takut semata, tetapi karena rekayasa. Terbukti para pengungsi ini tidak mau menerima bantuan dari pemda setempat.

"Besar kemungkinan di tengah pengungsi itu ada anggota GBPK yang menyamar, namun masyarakat takut melaporkannya karena ada ancaman pembunuhan," kata Sianipar. (oki/rr/nj/vik/AFP)     



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 377 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org