Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KEKERASAN TEWASKAN PULUHAN WARGA SIPIL ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Aksi kekerasan telah menewaskan puluhan warga sipil, termasuk mantan narapidana politik (napol) Teungku Bantaqiah, menyusul serangan aparat keamanan ke Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (23/7). Namun pihak TNI menyebutkan peristiwa itu terjadi dalam suatu kontak senjata.

Korban yang tewas dikuburkan secara massal di dua lokasi. Namun atas desakan masyarakat, Pemda Aceh Barat bersama pihak keluarga korban berencana membongkar kembali kuburan itu hari Rabu (28/7), untuk dikuburkan kembali secara Islam. Jumlah korban tewas masih simpang siur. Pihak militer mengklaim menemukan 31 mayat, Komnas HAM 38 mayat, Kontras menyebut angka 41.

Komnas HAM langsung mengecam tindakan yang dinilai represif itu. Sekjen Komnas HAM Clementino dos Reis Amaral menyatakan, "Itu sudah keterlaluan!"

Amaral mengatakan, Menhankam/Panglima TNI Wiranto harus mengambil langkah yang menunjukkan penghormatannya kepada rakyat Aceh dengan menghukum para pelakunya.

Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir kepada pers di Jakarta bahkan menduga bahwa operasi penembakan terhadap warga sipil itu merupakan operasi sistematik untuk memutus rantai-rantai yang mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi dilakukan dengan cara bumi hangus sehingga banyak warga sipil tak berdosa menjadi korban.

Kecaman juga datang dari 18 lembaga swadaya masyarakat dan kelompok mahasiswa se-Aceh dalam pernyataan bersama mereka kemarin.    
Dua kejadian

Berdasarkan informasi dari beberapa warga desa yang berhasil melarikan diri dengan berjalan kaki sehari semalam ke Takengon, Aceh Tengah, dan kemudian meneruskannya ke Lhokseumawe, jelas Munir, insiden itu terjadi Jumat siang di dua tempat terpisah yang saling berurutan. Kedatangan aparat militer ke desa itu merupakan lanjutan dari operasi militer di desa-desa sekitar Blank Puuk, Kuta Teungoh dan Babak Suah, sejak Selasa (20/7).

"Pasukan yang dikerahkan untuk operasi ini pada kejadian pertama menembak mati delapan petani di Krueng Beutong Ateuh. Para petani sedang mencari ikan dan udang. Pada kejadian kedua, aparat mengawalinya dengan meminta Kepala Desa Blang Meurandeh mengumpulkan warganya untuk pemeriksaan KTP, selepas Shalat Jumat," papar Munir.

Puluhan warga dikumpulkan ke kediaman Teungku Bantaqiah dan kemudian mereka yang laki-laki diperintahkan berbaris di lapangan. Oleh sebab yang belum jelas, menurut dia, aparat militer kemudian menembak Teungku Bantaqiah dengan dua kali tembakan, tetapi tidak mampu merubuhkannya.

Teuku yang pernah ditangkap tahun 1984 karena dituduh terlibat GAM tetapi kemudian dilepas, dan ditangkap kembali tahun 1990 sebelum kemudian diberi amnesti 22 Maret 1999 itu, kemudian ditembak dengan senjata pelontar granat hingga tewas. Sesaat setelah terbunuhnya Teuku Bantaqiah, militer memuntahkan peluru ke arah warga yang berbaris di lapangan.

"Kami sedang mengkonfirmasi kebenaran informasi bahwa Teuku Bantaqiah ditembak bukan dengan senapan biasa. Kemungkinan jumlah korban itu akibat tembakan tersebut. Untuk sementara diduga bahwa masyarakat mau melawan akibat penembakan Teuku Bantaqiah itu," jelas Munir.

Dilaporkan pula lebih 10 orang dibawa dengan truk dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Kawasan Beutong Ateuh kini dilaporkan berubah menjadi sepi. Banyak warga mengungsi ke desa sekitar.

Bupati Aceh Barat Nasruddin mengabulkan permintaan pihak keluarga korban untuk pembongkaran kembali dua lokasi kuburan massal di Beutong Ateuh itu. Abdullah Saleh, mewakili pihak keluarga korban menyampaikan permintaan itu kepada bupati. "Saya sudah sampaikan, pemda sangat berduka dan akan membantu proses pembongkaran dan penguburan kembali itu," kata Nasruddin.

Versi militer
Sementara Komandan Korem 012/Teuku Umar Kolonel Syarifuddin Tippe kemarin mengatakan, peristiwa itu terjadi dalam suatu kontak senjata. Satu peleton pasukan masuk ke kawasan Beutong Ateuh berdasarkan informasi adanya sipil bersenjata di sana. Sebelum tiba pada lokasi yang dituju, dua kali kelompok bersenjata tak dikenal menghadang, namun tidak ada korban jiwa.
   
Tiba di lokasi, balai pengajian dekat sebuah sungai di lereng pegunungan Bukit Barisan, pasukan disambut kelompok Bantaqiah. Menurut Komandan Korem, kelompok itu memiliki senjata api dan senjata tajam. Dalam kontak senjata, pasukan menewaskan 31 orang, termasuk istri Bantaqiah, sedangkan puluhan lainnya kabur dan terus dikejar hingga tertangkap. Dua pucuk senjata laras panjang (AK-56 dan AK-47) dan dua senjata genggam (Colt-38 dan FN-45) dapat dirampas. Di pihak militer, tak ada satu pun cedera atau tewas.    

Dalam siaran pers Puspen TNI yang diterima Kompas, Senin malam, disebutkan, tanggal 23 Juli pukul 11.30 terjadi kontak senjata antara regu patroli penindak kerusuhan massa (PPRM) dengan gerombolan bersenjata pengacau keamanan (GBPK) Aceh di sebuah ladang ganja pada perbukitan Desa Blang Meurandah Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat. Dalam kontak senjata ini satu magazin anggota PPRM terkena sasaran tembak dan mengalami kerusakan.

Mendapat tekanan PPRM, kelompok GBPK melarikan diri ke arah perbukitan menuju markas mereka. Namun tim patroli PPRM terus melakukan pengejaran. Ketika dikepung dan diminta menyerahkan diri, mereka melakukan penyerangan dengan melakukan tembakan dan bersenjata parang. Dalam keadaan terdesak dan terancam tim patroli PPRM terpaksa melakukan penembakan, sehingga di antara mereka tewas tertembak dan sebagian melarikan diri.

Setelah dilakukan pembersihan di TKP, ditemukan 31 orang kelompok GBPK meninggal karena tertembak, termasuk salah satu tokohnya Tgk Bantaqiah bin Tgk Hukum. Di samping itu disita 4 pucuk senjata api, 5 buah magazin AK, 100 butir amunisi AK dan sebuah HT 10-07N. Di tempat ini juga ditemukan 60 senjata tajam campuran jenis parang, belati dan rencong, serta sebuah antena Ringgo, 2 kg ganja kering, 1 kamera, 1 bundel dokumen. Markas mereka dikelilingi 10 ha ladang ganja dengan umur antara 1 minggu sampai empat bulan. 

Memalukan
Sekjen Komnas HAM Amaral menegaskan, penembakan terhadap warga sipil itu merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan.
"Apakah tidak ada cara lain? Kesalahan apa yang dilakukan rakyat? Kalau mereka memang dianggap mendukung GAM, 'kan ada hukum. Mengapa tidak diajukan saja ke pengadilan. Tidak boleh main tembak begitu saja. Ini tidak bisa kita terima. Bukan saja Komnas, rakyat Aceh dan mayoritas bangsa ini juga tidak akan bisa menerima ini? Ini bikin malu," tegas Amaral.

Delapan belas LSM dan kelompok mahasiswa se-Aceh juga menyebut tindakan militer/ PPRM itu brutal dan ekstrajudicial. Ke-18 kelompok masyarakat itu adalah Kontras Aceh, Forum LSM Aceh, Koalisi NGO Aceh, KIPP Aceh, Yayasan Cordova, YAB Aceh, Forum Peduli HAM, Walhi Aceh, Flower Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan Buruh Merdeka, KAPA, Saringan SULH, SMUR, KARMA, DEMA-IAIN, Farmida dan SPUR.

"Itu nyata-nyata dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Internasional Antipenyiksaan dan Kode Etik untuk Para Pejabat Penegak Hukum yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 47/133 pada 18 Desember 1992 dan 34/69 pada 17 Desember 1979," demikian pernyataan mereka.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Ali Yafie di Jakarta kemarin mengatakan, jika pihak militer dan pemerintah meminta bantuan dalam menyelesaikan kasus Aceh, MUI siap memberi bantuan lewat pendekatan kultur dan agama. "Jika diminta pihak terkait, MUI siap membantu penyelesaian kasus Aceh melalui pendekatan kultural dan keagamaan, tetapi kita tidak mau jalan sendiri," kata KH Ali Yafie. (nj/oki/mba/vik)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 410 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org