Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Keselamatan dan Keamanan Negara: SEBUAH JAWABAN ATAS BERBAGAI KERUSUHAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 1999

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Keselamatan dan Keamanan Negara akhirnya disampaikan Menhankam ad interim Jenderal Feisal Tanjung dalam rapat paripurna DPR, Senin 19 Juli 1999. RUU itu diajukan dalam satu paket bersama dengan RUU Rakyat Terlatih (Ratih).

RUU dibahas pada saat DPR dan pemerintah sedang dalam masa transisi. Legitimasi anggota DPR pantas dipersoalkan karena pemilu sudah dilangsungkan dan tinggal menunggu pensahan. Konfigurasi politik di parlemen dipastikan akan berubah.

Problem legitimasi DPR, masih ditambah dengan beban kerja DPR yang sangat berat. Berbarengan dengan pembahasan RUU Keselamatan Negara, DPR pun masih harus menyelesaikan tugasnya membahas sekitar 13 RUU. Sementara waktu yang tersedia praktis hanya sekitar dua bulan.

Tak bisa dibayangkan bagaimana Fraksi PDI dengan sebelas anggota mampu membahas secara benar dan sungguh-sungguh sebuah RUU dengan muatan yang begitu berat dan kompleks. Memang bisa saja anggota DPR tinggal mengamini apa rumusan pasal yang sudah diajukan pemerintah, tidak perlu repot-repot melakukan public hearing atau melakukan kajian akademis. Akan tetapi, tindakan demikian jelas bukan sikap yang bertanggung jawab.

Dalam konteks itulah, bisa dipahami jika Parliament Watch Indonesia (Parwi) dan juga organisasi hak asasi manusia, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU Keselamatan dan Keamanan Negara.

"DPR hendaknya tidak lagi harus tunduk pada keinginan pemerintah sebagaimana lazimnya praktik di negara demokrasi. Parwi juga melihat berbagai RUU diajukan pemerintah untuk dibahas DPR pada akhir masa tugasnya. Parwi mendesak DPR agar menahan diri dan tidak terpancing dengan berbagai tekanan dengan dalil membuat prestasi pada saat-saat terakhir," tulis Parwi dalam siaran pers yang ditandatangani Prof Kemal Roemawi (Presiden) dan Nabiel Makarim MPA MSM (Sekjen).

***

RUU Keselamatan Negara yang diajukan Pemerintah terdiri dari 7 bab dan 44 pasal. RUU itu dimaksudkan untuk mengganti UU No 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan Peraturan Pemerintah No 16/1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.

Lahirnya RUU Keselamatan Negara ini diilhami dengan berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir. Itu tampak, misalnya dalam bagian penjelasan RUU Keselamatan Negara yang dipertegas lagi dalam penjelasan Menhankam ad interim Feisal Tanjung di DPR, yang menyebutkan adanya ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia oleh gerakan federalis dan separatis, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan
Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Juga kerusuhan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Pontianak, Ketapang (Jakarta), Kupang, Ambon, dan Sambas. Namun dalam penjelasan RUU itu, tak dimasukkan misalnya soal kerusuhan massal 12-15 Mei 1998 yang telah meluluhlantakkan Jakarta, Solo dan kota lainnya. Juga, peristiwa penembakan mahasiswa di Semanggi berbarengan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Berkaitan dengan kedua peristiwa itu hingga kini tak jelas siapa yang harus
bertanggung jawab.

Feisal Tanjung di DPR juga mengatakan, akhir-akhir ini gerakan separatis Papua Merdeka di Irian Jaya, Gerakan Aceh Merdeka di DI Aceh makin meningkat aktivitasnya dengan menculik, membunuh, menembak aparat keamanan dan penduduk sipil, membakar kantor dan sekolah. Semua itu meresahkan masyarakat.

Negara bisa dikatakan dalam kondisi tidak aman, bahkan dapat meningkat menjadi keadaaan bahaya. Dalam keadaan biasa penyelenggaraan kesejahteraan harus diutamakan, tanpa mengabaikan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara. Sebaliknya, dalam keadaan tidak aman atau keadaan bahaya, penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara harus dikedepankan, tanpa mengabaikan penyelenggaraan kesejahteraan. Berdasarkan argumentasi itulah, maka pemerintah memandang perlu untuk membuat RUU Keselamatan dan Keamanan Negara.
***

RUU Keselamatan Negara, sebagaimana dikatakan peneliti LIPI Dr Syamsuddin Haris, bertentangan dengan semangat reformasi yang sedang berlangsung. Ketika reformasi bersemangat untuk membatasi kekuasaan presiden, RUU ini justru memberi perluasan kewenangan presiden. Ketika reformasi menghendaki penguatan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, RUU ini malah mengabaikan peran DPR dan memberikan penguatan atas lembaga bentukan presiden seperti Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH). Ketika angin reformasi menghendaki perlunya amandemen terhadap UUD 1945, RUU ini malah
menegaskan, perlunya ditegakkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara secara tegas menilai, RUU Keselamatan Negara itu amat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, pada saat yang bersamaan DPR dan Pemerintah sedang membahas RUU tentang HAM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam RUU tersebut, presiden diberi kewenangan untuk menyatakan sebuah wilayah dalam status "penanganan khusus", "darurat militer", atau "darurat perang." Abdul Hakim menilai, RUU tersebut cenderung memanipulasi keadaan dengan menempatkan status penanganan khusus sebuah daerah dalam status "keadaan biasa", bukan "keadaan bahaya". Padahal, kata Abdul Hakim, dalam penanganan khusus itu keadaannya darurat.

Menurut Abdul Hakim, dalam tahapan "penanganan khusus", "darurat militer", maupun "darurat perang", telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, larangan orang untuk memasuki sebuah wilayah, penutupan sebuah wilayah, serta pembatasan orang berada di luar rumah, pada sebuah daerah dalam status "penanganan khusus".

Dalam sebuah daerah berstatus "darurat militer" maupun "darurat perang", derajat pelanggaran HAM akan makin meningkat. Misalnya, bisa dibatasinya penerbitan; penguasaan perlengkapan pos, telekomunikasi, dan elektronika; pelarangan penyampaian pendapat di muka umum hingga mewajibkan seseorang bekerja untuk kepentingan pertahanan keamanan.                    
***

LALU bagaimana kontrol terhadap kekuasaan presiden?
Faktor inilah yang sebenarnya menjadi problem. Bagi Syamsuddin Haris, sebelum presiden menyatakan sebuah daerah dalam status "penanganan khusus", "darurat militer" atau "darurat perang", presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Sedang dalam RUU itu, pernyataan presiden tentang status sebuah wilayah bisa dinyatakan setelah mendengar saran dari Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), sebuah lembaga yang dibuat presiden. Ketua Harian DPKSH adalah Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) dengan anggota para menteri kabinet dan unsur-unsur masyarakat. "Itu 'kan sama saja presiden mendengarkan dirinya sendiri," kata Syamsuddin.

Untuk itu, Abdul Hakim menyarankan agar setelah presiden menyatakan status sebuah daerah, maka dalam waktu 1x24 jam, Presiden menyampaikannya kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Itu untuk menguji apakah penilaian presiden terhadap suatu daerah itu benar. "Jika DPR berpendapat
sebaliknya, pernyataan presiden itu harus dicabut," kata Abdul Hakim.

Abdul Hakim misalnya menyoroti kewenangan gubernur untuk melaporkan terjadinya kerusuhan SARA di daerahnya, kemudian meminta presiden untuk
menyatakan wilayah ditangani secara khusus. "Gubernur tidak bisa sepihak, harus mendapat persetujuan DPRD," katanya.    

Dalam berbagai kejadian memang tidak pernah jelas di mana peran serta masyarakat. Misalnya, dalam kasus Aceh, ketika beberapa pemuka masyarakat enyarankan agar Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) ditarik, Polri justru tetap mempertahankannya.                                          
***

SYARAT sebuah daerah bisa diberlakukan dalam keadaan darurat militer, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 RUU terkait, terasa amat longgar. Syarat itu dirumuskan dengan, Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer dinyatakan apabila keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam karena: (a) terjadi pemberontakan; atau (b) terjadi usaha-usaha nyata untuk memisahkan
sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan demikian hanya akan membuka represi aparat tanpa sebuah kontrol.

Dalam keadaan "darurat militer" itu, presiden berperan sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat sedang di daerah Penguasa Daerah Militer adalah komandan militer daerah yang tertinggi, serendah-rendahnya Komandan Korem. Ia dibantu gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Status "darurat militer" bisa ditingkatkan menjadi "darurat perang".

Melihat substansi RUU itu, Parwi menilai RUU Keselamatan dan Keamanan Negara merupakan pembelengguan demokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi. Menjelang Sidang Umum (SU) MPR pembahasan RUU ini akan menimbulkan kecurigaan, keresahan, dan kemarahan rakyat.

Pendekatan seperti itu tidak berbeda dengan pendekatan Orde Baru yang selama 32 tahun mempertahankan kekuasaan dengan dalil stabilitas untuk keberlangsungan pembangunan. Padahal, semangat reformasi menginginkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi demokratisasi dan penghormatan HAM serta partisipasi luas masyarakat. Maraknya berbagai kerusuhan di berbagai daerah seharusnya dicari akar masalahnya dan dicarikan jalan keluar, bukan
dijawab dengan melahirkan sebuah undang-undang yang kurang sejalan dengan semangat reformasi. (budiman tanuredjo)    



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 330 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org