Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Keselamatan dan Keamanan Negara: LEBIH UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keselamatan dan Keamanan Negara hanya akan menguntungkan kepentingan penguasa dalam mempertahankan kedudukannya. Sebab dengan keberadaan UU Keselamatan dan Keamanan Negara, penguasa dapat dengan leluasa meredam gerakan sosial yang saat ini berkembang dalam masyarakat.

Demikian ditandaskan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Satya Arinanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/7). Dalam kesempatan terpisah, Ori Rahman serta Tommy S dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga meminta DPR menolak RUU Keselamatan Negara.

Sementara fungsionaris Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR, Zein Badjeber menandaskan, Dewan pasti tak akan menerima begitu saja RUU Keselamatan Negara yang disampaikan pemerintah. Dengan sekuat tenaga, DPR akan membahas dan memperbaikinya, sehingga sesuai dengan aspirasi rakyat. Tetapi keberadaan UU Keselamatan Negara tidak dapat ditunda, sampai negara betul-betul dalam keadaan terancam.

"Saya kira jangan menunggu negara tidak selamat. Sebelum negara mengalami keadaan yang sulit, lebih baik perundangannya dipersiapkan lebih dahulu. Kalau DPR yang akan datang menganggap UU tak perlu, ya bisa saja diganti. Keberadaan UU Keselamatan dan Keamanan Negara tak perlu dikhawatirkan," tegas Badjeber.
   
Keselamatan penguasa
Selain bisa digunakan untuk melegalisasi tindakan militer, kata Satya, RUU Keselamatan Negara itu dikhawatirkan akan digunakan untuk meredam gerakan sosial yang semakin meluas dan menggelinding bagaikan bola salju. Gerakan sosial yang semakin membesar itu pasti ditakuti penguasa. Padahal, gerakan sosial, adalah hal biasa dalam masyarakat yang mengalami pergeseran.

"Rakyat yang merasa tertekan akan melakukan perlawanan melalui gerakan sosial. Dalam jangka panjang, gerakan sosial ini memang bisa merubuhkan penguasa, bukan negara. Karena itu, jikalau mau disahkan, RUU itu harus diubah menjadi RUU Keselamatan dan Keamanan Penguasa," tutur ahli Hukum Tata Negara tersebut.

Menurut Satya, sebagian besar rakyat Indonesia tidak merasakan keamanan dan keselamatannya terancam. Sebab negara dibentuk bersama oleh rakyat yang secara teoritis terikat dalam kontrak sosial. Jika penguasa tidak memperhatikan kepentingan rakyat, bisa saja sewaktu-waktu rakyat menentukan nasib negara itu.

Kontras sepakat, RUU Keselamatan Negara itu juga mendefinisikan keamanan negara secara manipulatif untuk melindungi kepentingan penguasa dari gejala tuntutan perubahan. Dalam RUU ini tampak sekali penguasa bersikap apriori kepada rakyatnya. Bahkan, rakyat pun dapat dianggap sebagai sumber ancaman bagi negara. Ini mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.    

Tak sejalan
Satya mengutarakan, materi RUU Keselamatan Negara tidak sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights, yang menghargai freedom of movement (kebebasan untuk berpindah). Pasal 10 RUU itu menyatakan dalam rangka melaksanakan penanganan secara khusus, atas perintah Presiden, Panglima TNI dapat menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan tindakan, berupa (a) pelarangan sementara seseorang memasuki atau meninggalkan suatu wilayah tertentu, (b) penempatan sementara seseorang di luar daerah tempat tinggalnya, (c) pembatasan dan/atau penutupan wilayah dan (d) membatasi orang berada di luar rumah.

"Aturan itu bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan seseorang boleh bergerak ke mana pun. Keamanan dan keselamatan negara itu apa yang dimaksud? RUU itu tak menyebut dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan keselamatan negara itu sama dengan keselamatan penguasa, presiden dan para menteri? Negara tak dapat diklaim begitu saja," tegas Satya.

Sebaliknya, Badjeber mengakui, dalam keadaan tertentu bisa saja hak-hak warga negara dibatasi. "Pembatasan itu 'kan dilakukan dalam keadaan negara tidak normal. Tetapi untuk memutuskan masalah ini, ya perlu perbandingan dengan negara lain yang sudah mempunyai national security act," ujarnya.

Direvisi
Kontras memandang RUU Keselamatan Negara tersebut harus ditolak atau direvisi, terutama menyangkut definisi konsep keamanan, ancaman dan keselamatan negara di dalam konteks yang lebih konkret mengenai hubungan dengan luar negeri. Selain itu, perlu ditegaskan penempatan rakyat dan negara dalam RUU itu pula.

Badjeber mengemukakan, RUU Keselamatan Negara tidak perlu buru-buru ditolak. DPR akan berusaha merevisi, antara lain dengan memasukkan perlunya presiden mendengar masukan dari DPR - dan bukan dari Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) maupun Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), sebelum menyatakan keadaan khusus dan darurat.

"Dalam rangka memberdayakan rakyat yang diwakili Dewan, apakah konsep RUU Keselamatan Negara itu dapat diterima? Walau memerlukan kecepatan dalam membuat putusan, sebelum menyatakan keadaan darurat sebaiknya presiden perlu mendengarkan masukan dari DPR. Dewan bukan berarti harus seluruh 500 anggotanya, tetapi bisa diwakili komisi," papar Badjeber.

Ia mengingatkan, anggota DPR akan menjadi mayoritas anggota MPR mendatang. Kalau dalam pernyataan daruratnya dianggap presiden tidak konstitusional, DPR dapat meminta diadakan Sidang Istimewa (SI) MPR, sehingga presiden dapat dimintai pertanggungjawaban atas pernyataan keadaan khusus atau darurat tersebut. (oki/tra)     



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 231 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org