Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bentrokan Bersenjata di Aceh : TIGA PPRM TEWAS, 20 LUKA TEMBAK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 1999

Lhokseumawe, Kompas
Bentrokan bersenjata kembali pecah di Aceh. Sedikitnya lima anggota PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) tewas serta 20 orang lainnya mengalami cedera berat, dalam suatu penghadangan yang dilakukan gerilya Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) di Desa Rheng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, Senin (19/7) dini hari.    

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Markas Besar Kepolisian Brigjen (Pol) Togar M Sianipar, kemarin, di Jakarta, mengingatkan bahwa Polri dan Pemerintah RI tidak mengenal apa yang dinamakan GAM, yang akhir-akhir ini banyak disebut-sebut media massa. Bagi Polri, mereka adalah gerombolan pelaku tindak kriminal yang disebut Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan (GBPK).

Peristiwa penghadangan pada hari Senin dini hari itu menewaskan tiga anggota PPRM bermula ketika dua truk yang bermuatan pasukan PPRM bergerak menuju posnya di Meureudu.

Pasukan ini baru saja menolong mengangkut 12 rekannya yang mengalami cedera ketika truk yang mereka tumpangi terguling di Desa Raya, Kecamatan Trienggading, Minggu sekitar pukul 18.00. Para anggota PPRM yang mengalami kecelakaan itu dirawat di rumah sakit umum Sigli. Sedang tiga orang terpaksa diangkut ke Banda Aceh.

Sekembalinya dari sana, atau hanya 500 m menjelang Kepolisian Sektor (Polsek) Meureudu (2,5 km Jalan Raya Banda Aceh - Medan), tiba-tiba dua iring-iringan truk PPRM itu dihadang sekelompok orang bersenjata sekitar pukul 02.00. Tembak-menembak berlangsung lebih dari 30 menit. Warga sekitar mengatakan, sebelumnya terdengar beberapa kali dentuman keras. Diperkirakan pihak AGAM menembakkan GLM, senjata pelontar granat, dan kemudian disusul tembakan AK-47.
 
Tiga tewas
Komandan Korem 011/Lila Wangsa, melalui Kepala Seksi Penerangan Korem Lettu Eddy Heriyanto, menyebut tiga korban tewas dan 22 luka tembak. Belum ada laporan mengenai korban yang jatuh di pihak AGAM.     Namun sumber Kompas di Korem 011 menyebut korban tewas lima orang, seorang di antaranya anggota Brimob, selebihnya dari Batalyon Infantri (Yonif) 113 Aceh Utara. Tiga nama yang sudah diketahui adalah Prajurit Dua (Prada) Heru Syafrizal, Prada U Pasaribu, dan Prajurit Satu (Pratu) Sutanto. Sejauh ini 16 anggota PPRM dirawat di RSU Sigli.

Sejak pukul 07.00 - 09.30 kemarin, helikopter TNI AD kelihatan mondar-mandir di udara. Sedikitnya ada lima sorti penerbangan, yang masing-masing dengan tiga helikopter.  Kesemua pesawat ini untuk mengevakuasi korban dari Rumah Sakit Umum Sigli ke RS Korem 011/Lila Wangsa dan serta membawa pasukan bantuan.
    Situasi Desa Rheng Krueng dan Kecamatan Meureudu kemarin tampak sangat mencekam. Nyaris tidak ada toko atau kios yang buka. Warga desa sendiri memilih lebih baik di rumah. Beberapa tempat yang dianggap mencurigakan telah digeledah aparat keamanan.

Juru bicara AGAM Wilayah Pidie Abdulrazak kemarin malam mengatakan, kontak senjata terjadi ketika empat anggota AGAM yang sedang dalam perjalanan menjenguk pengungsi yang dianiaya TNI di Meureudu, kepergok PPRM. Tembak-menembak tak terhindarkan. Kemudian terdengar ledakan di atas truk militer tersebut.

"Komandan lapangan kami mengatakan, sedikitnya 16 orang PPRM terbujur kaku. Sedang 14 lainnya cedera berat," ujar Abdulrazak. Ditambahkannya, di pihak AGAM tidak terdapat korban.

 Sementara itu ratusan warga Dayah Tanoh, Kecamatan Gleumpang Tiga, Kabupaten Pidie, kini dicekam ketakutan setelah, Minggu siang, puluhan anggota TNI melakukan sweeping. Tindakan ini dilakukan aparat keamanan setelah sehari sebelumnya sebuah bus Aceh Tengah dibakar orang tidak dikenal di desa tersebut, atau di Km 132-133 lintas Banda Aceh-Medan. 

Polri tak kenal GAM
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, Kepala Dinas Penerangan Polri Brigjen (Pol) Togar M Sianipar mengatakan, Polri dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk menyelesaikan persoalan di Aceh, Polri akan mengambil tindakan tegas dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Brigjen (Pol) Togar M Sianipar didampingi Kepala Kepolisian Daerah Aceh Kolonel (Pol) Bahrumsyah dan mantan Komandan Satuan PPRM Kolonel (Pol) Ridhwan Karim di Jakarta, Senin. Konferensi pers yang digelar Mabes Polri itu dimaksudkan untuk menanggapi wawancara eksklusif sejumlah media massa dengan para pimpinan GAM.

Menurut Sianipar, Daerah Istimewa Aceh adalah bagian integral dari wilayah kesatuan Indonesia, sehingga Polri akan konsisten memberlakukan setiap produk hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Polri tidak akan mentolerir setiap kegiatan yang berupaya memisahkan diri dari wilayah kesatuan RI.
    Dalam kesempatan itu Kapolda Aceh Kolonel (Pol) Bahrumsyah membantah adanya ketakutan masyarakat pada aparat keamanan atau anggota PPRM. Menurut ia, ketakutan itu memang sengaja diciptakan oleh GBPK dengan mengintimidasi, mengancam, dan meneror masyarakat agar mereka mengungsi. "Setiap kali PPRM mau tiba, mereka selalu mendahului kami dengan menakut-nakuti masyarakat agar mereka mengungsi," katanya.

Setelah masyarakat mengungsi, mereka kemudian memutarbalikkan fakta bahwa seolah-olah anggota PPRM melakukan pencurian dan perampasan harta benda yang tertinggal. Pemutarbalikan fakta itu bisa dilakukan dengan baik oleh GBPK karena sekarang ini mereka sedang berada di atas angin.
    Salah satu bukti bahwa masyarakat sebenarnya tidak takut kepada aparat keamanan itu adalah kenyataan bahwa mereka mengungsi justru ke kota-kota di mana anggota PPRM berada.     Meski demikian, sampai sejauh ini Polri dengan dukungan dari satuan lainnya menilai masih mampu menyelesaikan persoalan Aceh.
Jumlah personel PPRM sekarang ini sekitar 2.000 orang.

Bahrumsyah merinci ada tiga kategori dalam GBPK. Pertama, mereka yang tidak ingin berbuat brutal. Kedua, kelompok preman yang memanfaatkan peluang dari banyaknya pengungsi. Ketiga, mereka yang simpati kepada GBPK karena takut dan diintimidasi. Termasuk kelompok ketiga itu adalah banyak pengusaha Aceh yang terpaksa memberikan bantuan keuangan karena tidak mau terancam.

24 hilang
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihat, meningkatnya operasi militer di wilayah Aceh belum juga dikoreksi, meskipun tuntutan dan kritik dari berbagai kalangan semakin meningkat.

Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir, Senin, di Jakarta. Dikatakan, sampai Senin ini, Kontras mencatat 24 nama orang-orang yang "hilang" setelah dibawa aparat keamanan.    

Melihat bahwa berbagai suara kritis di dalam negeri untuk menghentikan kekerasan di Aceh tidak ditanggapi pemerintah dan jajarannya, Kontras sudah menyiapkan untuk membawa empat warga Aceh ke subkomisi HAM PBB bulan November mendatang.

Koordinator Kontras itu menjelaskan, peristiwa penangkapan yang bisa dikatagorikan juga penculikan, terjadi tanggal 17 Juli 1999 di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie terhadap empat mahasiswi, dan seorang sopir mobil PMI bernomor polisi BL 113. Keempat mahasiswi itu adalah Ainal Mardhiah (IAIN Ar Raniry), Sulastri (Unsyiah), Desriana (Unsyiah), Cut Aja Nafisah (IAIN Ar Raniry), sedangkan sopir ambulan bernama Aiyub Hasan (29). (mt/y/nj/msh/oki)
     



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 685 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org