Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
"SUDAH DUA ANAK SAYA DIAMBIL, PAK"!

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 16 Juli 1999

"TOLONG, Pak. Tolonglah saya ... Saya sudah kehilangan satu, masak saya harus kehilangan satu lagi. Tolong, Pak. Lepaskan anak saya ...Masak dua anak saya diambil, Pak!"    

Rintihan Ny Rosmawati, warga Desa Blangmalu, Kecamatan Mutiara, Pidie, terdengar sungguh pilu meski diucapkan dengan kata-kata yang sederhana saja. Ibu berputra tiga itu, bulan Maret tahun 1998 lalu kehilangan putra keduanya yang berusia 24 tahun, ketika sekelompok tentara membawa anaknya pergi dari rumah. Waktu itu dibilang, anaknya "dipinjam" sebentar untuk ditanyai.

"Tetapi sampai sekarang saya sudah bertanya ke mana-mana, tidak ada yang tahu di mana anak saya itu," ungkapnya dalam seminar "Eskalasi Kekerasan dalam Praktik Kekerasan Negara di Aceh" di Jakarta, Kamis (15/7).

Belum lagi jelas nasib anak kedua itu, derita Ny Rosmawati bertambah lagi dengan kedatangan enam tentara yang menggunakan tiga sepeda motor ke rumahnya, pagi tanggal 2 Juli lalu. Kali ini, anak pertamanya yang berusia 29 tahun diambil paksa, ketika dia masih terlelap di tempat tidurnya. Oleh karena ada antena radio di atap rumahnya, putra Ny Rosmawati itu dianggap anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh para tentara dari Kodim (Komando Distrik Militer) Pidie.

Sebagai seorang ibu, Ny Rosmawati, langsung mencari anaknya ke Pos Komando Kopassus yang paling dekat dengan kediamannya. Dia menemui petugas bernama Tono, namun menurut petugas itu, anak Ny Rosmawati itu telah dibawa ke Rancung, Lhokseumawe. Markas Kodim pun dia datangi karena sempat mengetahui bahwa yang membawa anaknya bernama Soegianto, tetapi di Kodim dijawab bahwa prajurit bernama itu sudah tiga hari
tidak ada di markas.

"Saya terus menanyakan, dibilang tidak ada. Tetapi waktu saya terus meminta-minta, saya bilang tidak mungkin kalau Soegianto tidak ke markas, kemudian dibilang anak saya memang ada di situ tetapi tidak boleh dijenguk," tuturnya. Untuk mengantar baju saja, tambah Ny Rosmawati, dia tidak diperbolehkan.

Oleh karena tidak ingin kehilangan lagi seorang anaknya, Ny Rosmawati terus pulang balik ke kantor Kodim Pidie, tetapi pintu benar-benar tertutup rapat untuknya.

"Anak saya hanyalah karyawan PLN, tukang pasang tiang listrik. Tolonglah saya ini. Bapak-bapak kembalikan anak saya. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana anak saya," katanya.
 
Belum hilang
Kasus orang diambil secara paksa dan kemudian tidak jelas keberadaannya atau dalam wacana hak-hak asasi manusia dikenal dengan enforced dissappearance, memang belum hilang sama sekali. Padahal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sudah "memerangi" perilaku penculikan itu. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk mencatat warganya yang hilang kini telah tumbuh.

Selain kasus putra Ny Rosmawati, menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, hari Kamis (15/7), Kontras juga menerima laporan hilangnya 14 orang. Ke-14 orang itu, berdasarkan laporan warga yang menyaksikannya, "diambil" oleh anggota Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM).

Mereka yang diambil secara tidak sah tanggal 14 Juli itu adalah Marzuki (18), Ismail (32), Sulaiman (30), M Syarif (45), Ibrahim (30), M Jamil (27), Ansari (40), M Yunus (27), Solihin (25), seluruhnya warga Desa Tanjung, Kecamatan Matangpuli, Aceh Utara. Selain itu juga pada hari yang sama telah hilang Hasan (35), M Amin (45), M Nasir (30) dari Desa Tengku Dibanda, Kecamatan Matangpuli, serta Sarbaini (21) dari Desa Paran Cikeureu.

"Seorang lainnya Tengku Sukri, warga Lhoksukon, semula hilang tetapi sudah ditemukan ditahan di Polsek (Kepolisian Sektor) Lhoksukon. Sedangkan putra Bu Rosmawati itu setelah saya menelepon Komandan Kodim Pidie Letkol Iskandar, diakui berada di penahanannya. Dia ditangkap pasukan gabungan Polres (Kepolisian Resor) dan Kodim dan dipinjam untuk penyidikan Aceh Merdeka. Komandan Kodim menjanjikan akan memindahkan dia segera ke Polres," jelas Munir. 

Ribuan hilang
Adanya kasus-kasus pengambilan paksa orang, sehingga kemudian menjadi tidak jelas keberadaannya itu, dalam sejarah Aceh bukan kejadian aneh. Sepanjang sejarah penerapan DOM (Daerah Operasi Militer), ribuan rakyat Aceh telah menyatakan telah kehilangan anggota keluarganya. Rupanya, pencabutan DOM belum berarti hilangnya pula kasus-kasus pengambilan orang secara paksa tersebut.

Kekerasan yang dilakukan aparat di Aceh, memang bukan rahasia lagi di Aceh. Muhammad Amin yang sejak 1 Juli lalu harus mengungsi dari desanya bersama sekitar 6.200 warga dari enam desa lainnya, ke Kampus Politeknik Bukirata, Lhokseumawe, adalah juga saksi kekerasan aparat militer Indonesia di Aceh.

"Saya pernah mencoba kembali ke rumah, tanggal 4 Juli lalu, tetapi begitu pulang ke rumah banyak dari kami yang ditanya tentara. Kami orang desa, tak tahu apa-apa masalahnya. Kalau ada yang salah menjawab, kami dipukul. Karena itu, kami mengungsi ke Politeknik hingga sekarang," jelasnya.

Entah sampai kapan masyarakat Aceh masih harus menanggung derita, agaknya kita semua warga Indonesia harus bisa menjawabnya. (oki/ely)
     



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 494 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org