Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Masalah Aceh : KARENA MENDAGRI TIDAK BICARA,AKIBATKAN TNI MELAWAN RAKYAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 16 Juli 1999

Jakarta, Kompas
Karena Menteri Dalam Negeri tidak berbicara apa-apa soal Aceh, maka masalah Aceh menjadi persoalan TNI melawan rakyat Aceh. Dengan kata lain, lemahnya pengaruh sipil di pemerintahan, menjadikan pengaruh militer lebih mengemuka, sehingga penyelesaian lebih dilakukan dengan cara militer.

Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengemukakan hal itu pada "Seminar Sehari Eskalasi Kekerasan dalam Praktik Kekerasan Negara di Aceh", yang diselenggarakan Kontras, Kamis (15/7), di Jakarta.

Dalam seminar sehari itu antara lain disebutkan, dominasi militer dalam pemerintahan menyulitkan penyelesaian masalah Aceh, karena masalah Aceh kini cenderung menjadi masalah antara TNI dengan rakyat Aceh. Akibat dari dominasi militer ini, pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Aceh dilakukan dengan mengirimkan pasukan bersenjata. Padahal sepanjang sejarah, rakyat Aceh tidak pernah bisa ditaklukkan dengan senjata. Pendekatan lewat budayalah yang bisa membuat rakyat Aceh diberi pengertian.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara Muhammad Amin mewakili rakyat Aceh yang melakukan pengungsian, wakil masyarakat Aceh Teuku Amir Hussein, pengamat budaya Prof Dr M Junus Melalatoa, sosiolog Otto Syamsuddin Ishak, dan  Seminar juga diisi dengan kesaksian Ny Rosmawati, yang dua anaknya diambil paksa oleh militer di Aceh karena dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), presentasi melalui rekaman video dari Tengku Abdullah Syafiie Di Matang, Panglima Angkatan Perang Aceh Merdeka wilayah Pidie, serta Ny Nurmasita sekitar kasus-kasus perkosaan.

Para pembicara sependapat, menuntut penarikan seluruh pasukan TNI dan Pasukan Penindak Rusuh Massal (PPRM) dari Aceh, karena kehadiran mereka lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Aceh. Amin yang mewakili pengungsi, menyatakan, tidak berani kembali ke rumahnya karena dia pernah mencoba kembali ke rumah tetapi kemudian diinterogasi PPRM dan tentara, yang kerapkali memukul bila jawabannya dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. "Sebelum tentara dan PPRM itu ditarik, kami tidak akan kembali ke rumah," ungkapnya. 

Tak kenal menyerah
Menurut Munir, penyelesaian masalah Aceh menjadi terkesan sulit karena dominasi militer dalam lingkaran pemerintahan sekarang ini. Hal itu terlihat dari peran Menhankam/Panglima TNI yang sangat dominan dalam penanganan Aceh. Sementara suara-suara masyarakat sipil yang diwakili sejumlah menteri lainnya tidak terdengar sama sekali.    

Akibatnya, penyelesaian masalah dilakukan dengan cara militer, yaitu mengirimkan pasukan untuk berperang. Padahal sejarah menunjukkan bahwa rakyat Aceh tidak pernah mengenal kata menyerah dalam konflik senjata dengan Belanda, pemerintahan Orde Lama, bahkan Orde Baru.

Prof Junus mengingatkan, keputusan Pemerintah Pusat RI memberikan status Daerah Istimewa bagi propinsi Aceh tahun 1959, merupakan buah pemahaman kultural, setelah selama enam tahun pemerintah pusat gagal dengan kebijakan represif meredam gejolak DI/TII Aceh. Subtansi keistimewaan tadi menyangkut agama, adat dan pendidikan, yang secara historis punya dasar dan akar yang kuat.

"Namun berbeda dengan Yogyakarta dan Jakarta yang status istimewa dan khususnya ditetapkan dengan undang-undang, status istimewa untuk Aceh tidak pernah dibuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan mengatur secara tegas apa-apa yang menjadikan Aceh istimewa itu dalam undang-undang," jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Otto Syamsuddin Ishak mengungkapkan, kehadiran militer dan represi yang mereka lakukan di Aceh terkait dengan rente
ekonomi dan rente politik yang mereka peroleh. Oleh karena itu, sulit bagi pihak militer untuk keluar dari Aceh.

Dari sisi rente ekonomi, semasa Daerah Operasi Militer (DOM) dan sesudahnya tentara menjadi sangat berkuasa, mendapatkan dana-dana "pengembangan masyarakat" dari industri-industri besar, mengontrol tender, dan merampas harta benda masyarakat melalui operasi-operasi. Sedangkan dari sisi rente politik terlihat dari kenaikan pangkat prajurit-prajurit yang menunaikan tugas di daerah-daerah berklasifikasi DOM. 

Pemerintah tak setuju
Samsudin dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjelaskan, Komnas HAM sebetulnya sudah mengajukan usulan agar pemerintah membentuk komisi Truth and Reconciliation seperti di Afrika Selatan. Artinya, semua persoalan pelanggaran HAM di Aceh harus diakui dan dibawa ke pengadilan dulu. Akan tetapi, pemerintah tidak setuju dengan usulan tersebut.

Banyak pembicara pada seminar meminta agar persoalan Aceh diselesaikan pihak ketiga dari luar Indonesia. Hal itu didasari alasan karena rakyat Aceh sudah tidak mau dibohongi terus-menerus oleh pemerintah pusat di Jakarta. "Jika dalam persoalan Moro, Indonesia bisa menjadi mediator antara Filipina dan Moro, mengapa dalam soal Aceh kita juga tidak meminta Malaysia, PBB atau negara-negara lainnya untuk menjadi mediator," ungkap beberapa pembicara.

Namun, Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid, dalam kesempatan terpisah ke-pada pers, Kamis, menyatakan tidak setuju bila persoalan Aceh diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga di luar In-donesia. "Kita bisa menyelesaikannya sendiri," kata Gus Dur, panggilan akrab deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.    

Gus Dur menyesalkan jatuhnya korban dan kekerasan yang terjadi di Aceh. Sementara menanggapi kehendak masyarakat Aceh agar PPRM ditarik mundur, Gus Dur menyarankan agar membicarakan hal itu dengan berbagai pihak. "Dan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah Aceh adalah dengan mengadakan referendum," sarannya.    

Gus Dur menyatakan, untuk sementara menunda kunjungannya ke Aceh karena situasi yang ada saat ini sangat emosional. "Tidak menguntungkan untuk upaya mencari persamaan atau pertemuan pendapat. Tetapi kalau sekarang saya tidak jadi ke Aceh, bukan berarti saya diam. Saya tetap berupaya mencari pemecahan dengan diam-diam. Saya akan tetap berbicara dengan orang-orang Aceh, di mana tempatnya, saya tidak mau bilang," katanya.

Kepada Kompas beberapa waktu lalu, Gus Dur menjelaskan, rencana kepergiannya ke Aceh tanggal 17-18 Juli untuk bersilaturahmi dengan Tengku Sabil di Meulaboh. "Beliau umurnya sudah 83 tahun, datang ke pernikahan anak saya. Kunjungannya harus saya balas, Jadi sama sekali tidak ada urusan dengan politik," ungkapnya. (oki/ely)      



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 799 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org