Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PANGDAM V BRAWIJAYA: SEBAIKNYA PERWAKILAN SAJA KE SU MPR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 1999

Lamongan, Kompas
Sebaiknya pengerahan massa dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) awal Oktober nanti tidak dilakukan oleh partai politik (parpol), termasuk PDI Perjuangan. Sebab, jika tetap dilakukan, itu justru akan menimbulkan masalah baru. "Berbondong-bondong ke Senayan tidak perlu. Cukup hanya perwakilan saja," ujar Pangdam V/Brawijaya Mayjen Ryamizard Ryacudu kepada wartawan, Rabu (7/7), di Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten
Lamongan, Jatim.

Pengerahan massa dalam jumlah besar, katanya, tidak saja merepotkan dalam segi pendanaan transportasi dan penginapan selama berada di Jakarta. "Tetapi juga bagaimana penampungannya, 'kan merepotkan," ujarnya di sela-sela membuka Tentara Masuk Desa (TMD) Manunggal ke-61. Ryamizard mengatakan, program TMD tidak bermuatan lain-lain (politik-Red), melainkan untuk menyejahteraan masyarakat.

Dikatakan, pihak parpol termasuk PDI Perjuangan sebaiknya mempertimbangkan untung-ruginya dalam pengerahan massa ke Jakarta itu. "Kami selalu berkoordinasi dengan PDI Perjuangan Jatim agar mempertimbangkan baik-buruknya," ujarnya.

"Kegiatan-kegiatan pengerahan massa untuk kepentingan kelompok tidak perlu karena juga akan memancing kelompok lain bereaksi," ujarnya.

Bagaimana jika massa parpol tetap bersikeras datang ke Senayan, tanya wartawan. Ryamizard mengatakan, pihaknya tidak dapat mencegahnya karena itu hak mereka. "Bagaimana kami mencegatnya? Nanti dikatakan melanggar HAM. 'Kan nggak baik maksa-memaksa. Karenanya kami hanya berharap agar mereka pun mempertimbangkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," ujarnya.
   
Klarifikasi Pangdam V
Sementara itu, Wakil Koordinator Komite untuk Korban Kekerasan (Kontras) Dadang Trisasongko SH menyarankan agar "partai gurem" melakukan klarifikasi kepada Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu soal partai gurem menyimpan potensi kekacauan.

"Masalah ini harus jelas. Sebab tudingan itu akan menimbulkan gambaran negatif dan kecurigaan masyarakat terhadap partai-partai gurem yang kalah dalam pemilu. Di samping itu, sinyalemen itu menimbulkan ketakutan di masyarakat," katanya kepada pers di Surabaya, Selasa.

Pangdam V/Brawijaya pada saat serah terima jabatan Komandan Detasemen Intel Kodam V, Senin, menyatakan, parpol yang tidak memperoleh jumlah pendukung sebagaimana dipersyaratkan untuk menempatkan wakilnya di DPR maupun DPRD, bisa jadi membuat kegiatan yang menjurus ke arah terganggunya stabilitas keamanan. Mempunyai potensi besar membuat kekacauan di masyarakat.

Menurut Dadang, pernyataan Pangdam ini sebenarnya bersubstansi sama dengan pernyataannya saat kampanye bahwa ada provokator masuk Jatim. Lagi-lagi pernyataan itu tidak jelas. Skenario partai gurem hendak membuat kekacauan itu seperti apa. Yang terlibat itu partai apa saja. Lantas di mana posisi polisi sebagai penanggung jawab masalah tersebut.

"Saya melihat pernyataan yang tidak jelas itu malah menimbulkan ketakutan di masyarakat karena dihadapkan pada situasi yang kacau. Kalau pernyataan demikian sering disampaikan, tetapi tidak terbukti, ini akan memrosotkan kredibilitasnya," tegas Dadang. (tif/ano)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 285 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org