Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MPU: Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM

Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 2010

Terkait permintaan penghapusan hukum cambuk terhadap para pelanggar syariat di Aceh oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dengan alasan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pun angkat bicara.

Ketua MPU Aceh, Tgk Prof Dr H Muslim Ibrahim kepada Analisa Rabu (3/2) mengatakan, masalah cambuk sesuatu hal yang dibenarkan Agama Islam dan disetujui Mahkamah Agung Indonesia, karena itu tidak ada ada alasan lagi disebut melanggar HAM.

Apalagi dalam diskusi yang dilakukan MPU dengan para ahli di bidang HAM termasuk salah seorang warga Negara Jerman yang ikut menyusun kovensi tentang HAM di PBB, dimana disebutkan sesuatu ketentuan yang disepakati oleh komunitas masyarakat secara bersama-sama tidaklah melanggar HAM.

"Dengan prosedur tertentu seperti rapat musyawarah dan diperbolehkan qanun itu tidak melanggar HAM," tegas Muslim.

Muslim menyebutkan, dalam penjabaran international qanun cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM, bahkan qanun ini telah di setujui Mahkamah Agung (MA) untuk diberlakukan. Karenanya, sekarang marilah sama-sama mempelajari lebih mendalam mana yang melanggar HAM dan mana hukum Islam yang boleh diberlakukan.

Panggil Gubernur

Pada awal pembuatan qanun ini, Gubernur Irwandi Yusuf pernah dipanggil oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menjelaskan pelaksanaan hukum cambuk. Pada waktu itu dikirim salah seorang perwakilan dari Aceh, namun setibanya di sana PBB tidak merasa puas, kemudian PBB mengutus rombongan perwakilannya salah satunya berasal dari Jerman untuk bertemu dengan Ketua MPU Aceh.

Pertemuan dengan MPU berlangsung selama dua jam, kebetulan pada waktu itu Muslim Ibrahim sendiri menjelaskan semua prosedur dan pelaksanaannya. Sehingga perwakilan yang diutus PBB menjawab, hukuman cambuk di Aceh tidak melanggar HAM.

"Selama ini pihak asing salah persepsi menanggapi hukuman cambuk di Aceh," kisah Muslim mengutip perbincangan pada pertemuan itu.

Dijelaskan, bila Mahkamah Agung sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap keadilan di Indonesia telah menyetujui qanun ini, maka hukuman tersebut telah sah diberlakukan tanpa bertentangan dengan peraturan mana pun.

Karena sebelum disahkan semua ketentuan akan dikaji terlebih dahulu secara mendalam supaya tidak terjadi kontroversi ke depannya. "Jadi tidak perlu dipertentangkan masalah hukum cambuk ini," tegas Muslim. (irn)



Wilayah terkait:


Dilihat : 239 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org