Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KELUARGA POLISI PUN MENGADU KE LBH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 26 Januari 1999

Jakarta, Kompas
Keluarga dua anggota Polri Serma (Pol) Suratman dan Serka (Pol) Supratman mengadu kasus penganiayaan yang dialami saat bertugas mengawasi aksi-aksi mahasiswa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pengaduan itu dilakukan karena mereka merasa tidak diperhatikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menerima pengaduan mereka sebelumnya.

Dwi Rusianah (istri Suratman) dan Irawati Kusumadewi (istri Supratman) datang ke LBH sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (25/1). Mereka diterima Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto dan Wakil Koordinator Kontras Irianto Subiakto.

Menurut Irawati, sebelum mendatangi LBH Jakarta, ia bersama Dwi Rusianah sudah pernah mendatangi Kontras agar kasus penganiayaan yang dialami suami mereka diperhatikan. "Tetapi, sampai sekarang belum ada tanggapan," katanya. Ia mempertanyakan, mengapa Kontras dapat menerima pengaduan mahasiswa secara benar-benar, tetapi kurang mau menanggapi pengaduan keluarga polisi. "Kayaknya (Kontras-Red) tidak mau tanggapi pengaduan saya. Saya ingin mahasiswa diadili," katanya seraya menambahkan, mahasiswa yang diduga menganiaya suaminya belum ditemukan.

Seperti diberitakan, Edward Taurus Karo-Karo dan Rudi Pahala Simatupang Siburian, dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang diduga menculik dan menganiaya Suratman sudah ditangkap dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, Kontras sudah menghubungi dan menanyakan kasus tersebut kepada Wakapolri Letjen (Pol) Nana S Permana. Kasus itu menyangkut proses penyelidikan oleh kepolisian. "Pertanyaannya, apakah kepolisian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Bukan ditanyakan kepada Kontras," katanya.

Bambang mengusulkan kepada keluarga tersebut agar menanyakan proses penyelidikan kepada kepolisian karena kasus itu menyangkut tindakan kriminal. Kontras tidak dapat menangani secara hukum kasus penganiayaan itu karena sudah menjadi kuasa hukum aktivis yang diculik. "Kontras tidak dapat begitu saja menangani. Nanti ada konflik kepentingan," katanya.
       
Tentara dianiaya
Sementara itu, saksi pelapor Pratu Djumbadi, Senin, dimintai keterangan di Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Ditserse Polda Metro Jaya. Akhir Desember lalu, prajurit anggota Batalyon Kavaleri tujuh Panser Khusus 71 itu melaporkan peristiwa perampasan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan sekelompok pemuda di halaman parkir RS Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan berlanjut di bagian belakang kampus UKI.

Kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Djumbadi menuturkan, tindakan kekerasan terhadapnya itu terjadi Jumat (18/12) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu ia menumpang bus Patas 6 jurusan Kampung Rambutan-Muara Karang karena akan bertugas di gedung Patra Kuningan. Setibanya di depan kampus UKI, banyak sekali pemuda mencegati kendaraan umum yang lewat. Menurut sopir bus, saat itu mahasiswa sedang mengadakan pemeriksaan terhadap penumpang bus untuk mencari aparat keamanan.

Seorang pemuda yang naik ke bus dengan cepat memepet dan merampas sangkur dan kemudian menariknya turun dari bus. Di bawah, puluhan pemuda telah menunggu dan kemudian membawanya ke halaman parkir RS UKI. Di sana ia dianiaya dan ditelanjangi hingga tinggal sepatu dinasnya yang terpakai.

Masih telanjang bulat, ia diarak keliling kompleks kampus hingga tiba di bagian belakang kampus UKI. Di sana para pemuda yang tidak diketahui persis mengenakan jaket almamater atau tidak itu terus menganiayanya hingga pingsan dan kemudian membawanya ke RS UKI. Baju seragam, dompet berisi uang tunai Rp 400.000 lebih dan sejumlah surat-surat penting, 23 butir peluru karet, magazine beserta tasnya juga mereka ambil. (bb/msh)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 399 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org