Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Calls for Aceh to Stop Caning Offenders

Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010

Banda Aceh. The Aceh government should put an immediate stop to caning as a punishment for breaching Islamic Shariah law because it amounts to torture and is not internationally acceptable, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence said on Monday.

“The Aceh government should seriously consider other directives that govern corporal punishment, that is the universally acknowledged basic human rights principles,” said Hendra Fadli, chairman of the Aceh branch of the commission, known as Kontras.

“The caning sentence in Aceh can be classified as a systemic violation of basic human rights,” he said. “To avoid the consequences [of such violations], the Aceh government must immediately issue a policy to stop corporal punishment in the form of caning.”

Hendra’s call follows the public caning of a farmer, Syahrul, 40, in Jantho, Aceh Besar, on Friday, after he was found guilty of gambling. Three of Syahrul’s more daring associates managed to escape from their cells 15 minutes before the caning was to be carried out.

Hendra said caning not only violated basic human rights, it was also in breach of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia is a signatory to. The covenant opposes all forms of torture and other cruel, inhumane and degrading punishments.

In 1992, the United Nations Human Rights Committee called for the covenant to include cruel criminal penalties, including stoning, lashing and the caning of children, he said.

“This ban is based on the argument that the only suitable criminal punishment in this modern civilization is imprisonment,” he said.

Makmur Ibrahim, head of the Aceh government’s public relations and legal affairs office, responded by saying that caning as punishment was regulated by Qanuns (Islamic regulations) passed in 2002, which are law in Aceh, part of its special right to implement Shariah.

“Interested or opposing parties should file for a judicial review with the Supreme Court,” he said, adding that the Supreme Court had the power to outlaw caning.

“But no part of the community or nongovernmental organization has filed for judicial review,” Makmur said.

He said that another way to seek to abolish the punishment was to file for a legislative review by the Aceh Council of Representatives.

“The change can also be achieved through executive review with strong pressure on the government to revise the Qanuns. But so far there has been no objection to the caning sentence from the community,” Makmur said.

“We haven’t taken the ulemas [Muslim religious leaders] into account. They would disagree with a caning ban. Only Kontras has voiced this demand.”



Wilayah terkait:


Dilihat : 203 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org