Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Operasi Satgas Wibawa 99 di Aceh 11 TEWAS, 32 LUKA, 170 DITAHAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 1999

Lhokseumawe, Kompas
Operasi Satgas Wibawa 99 di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (5/1) malam di Desa Pusong menangkap lagi 12 orang yang diduga keras anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga jumlah yang ditangkap seluruhnya jadi 170 orang. Semua tahanan masih diperiksa dan belum ada yang dilepas.

Sementara itu dari RSU Lhokseumawe diperoleh keterangan, jumlah korban yang tewas sejak dilancarkannya operasi itu akhir pekan lalu bertambah menjadi 11, dan luka tertembak 32 orang. Diduga masih ada korban tewas yang tidak dibawa ke RSU, melainkan ke rumah keluarganya.

Menurut Komandan Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Kol (Inf) Johny Wahab, dan Komandan Satgas Wibawa 99 Letkol (Pol) Iskandar Hasan, ke-12 orang itu ditangkap di masjid setempat yang dijadikan markas kegiatan mereka. Di masjid itu terdapat telepon, ruang kantor, serta pengeras suara, sedang letaknya dekat pantai dikelilingi pemukiman penduduk. Di dalam sebuah ruangan ditemukan sebuah mesin ketik, bendera GAM dan sejumlah dokumen.
   
Harus segera dihentikan
Namun Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Selasa, di Jakarta menilai, Operasi Wibawa 99 yang dijalankan ABRI di Aceh harus segera dihentikan, karena operasi itu cenderung membuat antipati masyarakat terhadap ABRI dan dukungan masyarakat terhadap ide-ide perlawanan semakin meningkat.

Pengusutan atas jatuhnya korban di kalangan militer dapat dilakukan sebagaimana tindak kriminal pada umumnya. Pemerintah dan ABRI juga perlu mempercepat proses rehabilitasi kultural, ekonomi dan politik masyarakat Aceh, melalui penghormatan hak-hak masyarakat untuk menilai kebutuhan dan model masyarakat Aceh sendiri. 

Kontras menilai, kondisi di Aceh justru merekomendasikan ABRI harus mempercepat penarikan pasukan non-organik, dan menutup Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe, serta tidak menggunakan kondisi Aceh sebagai pembenaran mempertahankan pasukan non-organik di Aceh. ABRI juga harus menuntaskan pengusutan terhadap kekejaman yang terjadi semasa dalam status daerah operasi militer (DOM), dan mengajukan para pelaku dan penanggungjawabnya ke muka pengadilan yang terbuka. "ABRI dan Polri harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban di kalangan rakyat Aceh selama operasi Wibawa 99, yang mengakibatkan setidaknya sembilan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka," ungkap Munir.

Dalam pertemuan itu, salah seorang mahasiswa Aceh yang sengaja datang ke Jakarta, Muharram, mengungkapkan, saat ini kondisi di Aceh sama seperti kondisi diberlakukannya DOM pada tahun 1989. (y/oki/nic)     



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 392 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org