Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Lebih Jauh Dengan : MUNIR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 03 Januari 1999

PENGANTAR REDAKSI
IBARAT roket, dalam waktu setahun namanya langsung dikenal jutaan orang  penduduk  Indonesia.  Munir, nama yang singkat dan tidak biasa untuk  umumnya  orang  Indonesia  yang  bernama panjang, kini menjadi sosok  yang  sulit  dilepaskan dari soal kekerasan. Visi dan sikapnya yang  tegas  menolak segala bentuk kekerasan, menjadi air penyejuk di tengah  "bara api" tindak kekerasan yang muncul di berbagai tempat di Indonesia belakangan ini.

Tidak  mengherankan  bila  kiprah  bapak muda kelahiran Malang, 8 Desember  1965-bersama  Komisi  untuk  Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  (Kontras)  yang  resmi  berdiri 21 April 1998-menghasilkan beberapa penghargaan, antara lain Suardi Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen  (AJI)  dan  Yap  Thiam  Hien dari Yayasan Studi Hak Asasi Manusia  (Yapusham).  Dalam  kapasitas  pribadi, suami dari Suciwati, yang  juga  pernah aktif membela hak-hak kaum buruh, dan ayah Soultan Alif  Allende,  yang  baru berusia tiga bulan ini, dinobatkan sebagai Man of The Year 1998 versi majalah Ummat.

Ditinggal  ayahnya  sejak  1978,  Munir  sejak  kecil telah akrab dengan  kerja  keras.  Ketika  anak-anak  SD  dan SMP lainnya membeli mainan  dari  toko,  Munir  membuat  sendiri mobil-mobilan dari kayu. Bahannya  diambil  dari  sebuah  pabrik  pembuat raket yang berada di belakang rumahnya di Malang, Jawa Timur.

"Kelas  enam  SD saya sudah bisa buat senapan peluru gotri, pakai pentil  sepeda  motor. Waktu itu tren di Batu, anak kecil-kecil sudah bisa   buat   senapan.  Akhirnya  polisi  ngelarang  seluruh  penjual alat-alat  sepeda  untuk  menjual pentil sepeda ke anak kecil, karena itu bakal jadi senapan," kenangnya.

Sebelum  bergelut  dengan  persoalan hukum, tindak kekerasan, dan pelanggaran   hak   asasi   manusia  (HAM),  alumnus  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, yang lulus tahun 1990 ini, juga pernah bekerja di  perusahaan  persewaan  sound  system.  Perusahaan  ini memberinya keterampilan  menjadi  juru servis perangkat elektronik. Dunia bisnis pun sudah lebih dulu digelutinya, dari membuat dan menjual antena UHF, menjual  sepatu,  sampai menjual parabola yang salah satunya dipasang di  halaman  gedung  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

"Karena  dasarku  dari  pedagang,  ya  pikirannya  jadi pedagang. Obsesinya  punya toko. Tetapi namanya pedagang kecil, ya obsesi punya tokonya  juga  toko  kecil.  Tetapi  ketika  SMA  saya  dengan  sadar menyerahkan  diri  pada  jurusan.  Kalau  tidak berhasil ke IPA, saya ingin  ngambil  hukum,  kalau masuk IPA mau ke teknik. Pada waktu itu saya  tidak  punya pandangan sedikit pun tentang profesi hukum karena saya  tidak  pernah  kenal  satu pun sarjana hukum dalam hidup saya," ungkap pengacara yang masih bersepeda motor bebek itu.

Di  bidang  hukum,  ia  merintis  kariernya  dari  volunteer  LBH Surabaya  sejak  1989,  Ketua  LBH Surabaya Pos Malang (1991), Kepala Bidang  Operasional  LBH  Surabaya (1993-1995), Direktur LBH Semarang (1996),  dan  Sekretaris  Bidang  Operasional  YLBHI  (1996). Sebelum melejit  lewat  kasus  penculikan  sejumlah  aktivis, Munir pun sudah tampil sebagai kuasa hukum keluarga Marsinah, kuasa hukum warga Nipah (Madura),  kuasa  hukum  Sri  Bintang  Pamungkas, kuasa hukum Muchtar Pakpahan,  dan  masih  banyak  lagi  perkara yang hampir semua berbau politis.    

Pengalaman demi pengalaman menangani berbagai kasus itu, bukannya membuat  Munir  semakin  yakin  akan profesi kepengacaraan. Dia lebih memilih  jadi  aktivis.  "Saya  semakin  tidak  ingin jadi pengacara, termasuk  di  LBH  ini  pun.  Menurut saya pengacara ini profesi yang ideal,  tetapi  tidak  boleh orang hidup bergantung pada profesi ini. Kepelesetnya banyak," katanya.

Agaknya,  karena  itu  pulalah, Munir bahagia saja hidup di rumah "petak"  di  kawasan Prumpung, Cipinang, Jakarta Timur. Dia tak punya ruang  kerja.  Ruang  makan  pun  menyatu dengan ruang tamu dan ruang keluarga.  Hiburannya  hanyalah  sebuah  akuarium berukuran 1,5 meter kali 40 cm, tinggi 60 cm, yang didalamnya berisi ikan arwana perak.

Berikut  perbincangan  Kompas  dengan  Koordinator  Badan Pekerja Kontras  itu,  seusai penobatan dirinya menjadi tokoh tahun ini versi Ummat

SEPANJANG  tahun  1998, Anda sudah menerima berbagai penghargaan. Apa makna penghargaan-penghargaan yang Anda terima itu?
Sebetulnya itu lebih tuntutan orang dibanding sebuah penghargaan. Karena  apa yang kami lakukan di Kontras itu boleh dikata masih baru. Penghargaan  semacam  itu saya kira terlalu besar. Ini lebih tuntutan orang.  Kami juga tahu benar bahwa harapan orang menjadi begitu besar terhadap  peran  kami.  Itu  memang  jadi  beban.  Tetapi  saya  agak menghibur  diri,  meskipun  tuntutan  orang begitu banyak, orang juga harus  tahu bahwa saya orang yang terbatas. Tidak bisa selalu seperti apa yang diinginkan orang.

Apakah  Anda membayangkan kerja Kontras akan menjadi seperti ini. Maksudnya ada militer yang diadili?    
Tidak.  Pada  waktu itu bayangan kami malah Soeharto tidak turun-turun  dan  kami  dilibas.  Hitungan  kami  seperti  itu. Akan tetapi kemudian  kami senang setelah ada kejadian Mei (Soeharto turun karena aksi  mahasiswa-Red).  Sesudah  itu  semua ketegangan-bahwa kami akan
kena-langsung turun.

Melihat tuntutan masyarakat begitu besar, apa yang kira-kira akan diupayakan Kontras?
Pertama,   sebetulnya  baru  minggu  lalu  Kontras  merefleksikan kembali  peran  satu  tahun  dan  merumuskan  kembali  apa yang harus dilakukan.   Kesimpulannya,   Kontras   mengambil  keputusan  menjadi  organisasi yang bersifat permanen dan secara bertahap akan diupayakan mandiri  dari  YLBHI  maupun  organisasi pembentuknya dulu. Targetnya satu tahun ke depan adalah proses pemandirian kelembagaan.

Kedua,  kinerja  organisasinya.  Kami  akan melibatkan lebih luas kelompok  masyarakat, khususnya mereka yang berada di lingkaran kasus pelanggaran  HAM.  Kemarin  organisasinya lebih berbentuk satuan aksi atau  gugus  tugas,  yang  sebetulnya tidak dipersiapkan untuk menata diri  menjadi  sebuah  organisasi  permanen,  yang  banyak  menangani persoalan  seperti sekarang. Sekarang kami mengubah dari satuan gugus tugas  menjadi  satuan  organisasi  yang  lebih  luas,  tetapi  tetap menggunakan  prinsip  volunteer.  Tidak  ada  para pengurus, yang ada adalah  koordinator  para  volunteer,  dan para volunteer yang dibagi
dalam berbagai divisi.

Ketiga,  Kontras  akan mendorong terbentuknya keanggotaan Kontras di beberapa wilayah penting di Indonesia. Misalnya meneruskan ide-ide pembentukan   Kontras   di   Aceh,  Dili,  Jayapura,  ataupun  Komisi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Lampung di Lampung.

Memimpin  organisasi  seperti  Kontras  jelas tidak mudah, paling tidak modal awal harus ada keberanian dan siap berkorban. Komitmen di tubuh  Kontras  sendiri  bagaimana, apa semua memang katakanlah sudah "siap mati"?

Kontras  itu  awalnya  KIP  HAM (Komite Independen Pemantau HAM), yang  awalnya  bekerja  tak  jauh  seperti  LBH,  tetapi lebih banyak melakukan  kampanye.  Akhir  Februari  1998  kami  mulai  rapat untuk membentuk  organisasi  yang idenya antikekerasan. Begitu keputusannya membentuk  Kontras, separuh dari organisasi yang bergabung di KIP HAM mengundurkan  diri  karena  tidak  siap.  Dari  16 organisasi menjadi delapan organisasi yang siap.    

Ada dua alasan mengapa waktu itu banyak yang mundur. Mereka tidak siap  vis a vis berhadapan langsung dengan aparat. Kedua, lembaga ini bisa   menduplikasi   pekerjaan   masing-masing.   Teman-teman   yang menyiapkan  diri  itu  setuju  dengan ide Kontras semacam ini. Dengan pertimbangan  itu,  kemudian ada tarik ulur di dalam, misalnya ketika menghadapi  minggu-minggu  awal  Mei, ada internal kontrol dari dalam yang menuntut kami untuk lebih melunak.

LEBIH  ke pribadi Anda, orang banyak bertanya bagaimana Anda bisa seberani ini, sepertinya tidak ada beban apa-apa?
Menurut  saya  pribadi,  saya  bukan orang yang berani. Cuma kami lebih  melihat situasi ini butuh reaksi yang lugas. Reaksi yang lugas itu  kemudian  harus ditampilkan dalam bentuk seperti apa. Karena itu kami juga menghitung konteks, situasinya seperti apa.

Apa  Anda  mengadakan  perubahan  dalam diri Anda sendiri sebelum menjadi koordinator Badan Pekerja Kontras?
Sebenarnya  perubahan  dalam  diri  saya hanya sedikit. Dulu saya bukan  campaigner  (juru  kampanye),  tetapi orang lapangan. Waktu di lapangan  dan tidak pernah tampil di media massa itu pun, saya pernah diancam Kodam untuk dijadikan sosis. Tetapi pada waktu itu saya sudah hitung.  Waktu  saya  dipindah  ke  Jakarta,  saya berpikir pekerjaan seperti  apa  yang bisa dilakukan di Jakarta. Lalu muncullah tampilan campaigner.

Di  Kontras  ini situasinya harus dihadapi dengan lugas, meskipun dengan konsekuensi tertentu. Saya sendiri justru meyakini benar bahwa dengan bersikap lugas, orang sulit melakukan sesuatu dengan kita.

Lebih mudahnya, formulasi lugas itu apa?
Pertama,  penyampaian informasi sangat terbuka. Dalam kasus orang hilang itu telanjang betul siapa yang diculik, siapa yang menculik.
Kedua,  dalam menyikapi semua reaksi negara, kami juga lugas saja dan  tidak  berusaha menafsirkan terlalu sulit. Prinsip kami, sebagai satu bentuk mempersoalkan kekerasan, masyarakat yang paling bawah pun harus  mengerti mengenai persoalan itu, bukan hanya negara yang harus diberi penjelasan.
Ketiga,  Kontras  memilih  pola  lugas yang bersifat artikulatif. Artinya, ketika banyak orang tidak mampu untuk bersuara karena langit ketakutan  begitu besar, Kontras kemudian mengartikulasikan ketakutan mereka   dengan   pernyataan   yang   lebih   bersifat  terbuka.  Itu mengakibatkan mereka menyambung hubungan empati dengan kami.

Sejauh  ini  bagaimana  tingkat  ancaman  yang  Anda atau anggota Kontras lain hadapi? Dan bagaimana menyikapinya?    
Yang  gampang  tadi  malam  (Senin,  28/12).  Saya sedang bertemu mahasiswa  di  rumah,  kaca  rumah saya diketapel orang hingga pecah. Pertemuan  langsung  bubar. Tetapi itu risiko biasa, karena teror itu bisa  muncul  dalam  berbagai hal, dan itu tergantung penafsiran kita itu  teror  atau bukan. Kalau saya yakin benar, kita bisa menafsirkan itu  bukan  sebagai  teror.  Misalnya  kalau rumah dilempar orang itu belum tentu bermaksud teror, tetapi mungkin karena suara di pertemuan
itu terlalu keras.

Tetapi ketika kita beranggapan terlalu berlebihan terhadap reaksi negara  dan karena itu kita menafsirkan teror, maka itu adalah teror. Walau  demikian,  bentuk  yang  jelas-jelas  teror juga ada, misalnya motor  tiba-tiba  dipepet  orang,  dicaci-maki.  Orang  menelepon dan mengancam  akan membom juga ada. Tetapi sepanjang orang masih meneror dalam bentuk begitu, artinya mereka tidak akan melakukan.

Sejauh ini bagaimana sikap istri Anda?
Setahu  saya,  istri  saya lebih berani dibanding saya. Dia lebih berani  dan  lebih  siap.  Lebih berani, dalam artian dia yang paling sering  menafsirkan  sesuatu secara ringan. Dia biasa mensimplifikasi satu  persoalan  yang  seolah-olah berat, sehingga kalau ngobrol sama dia menjadi ringan, ditafsirkan dengan gampang.

Istri  saya 'kan tidak berpendidikan tinggi, pendidikannya biasa. Dia representasi masyarakat umum yang menafsirkan Kontras. Maka kalau saya  membuat  statement,  pasti  saya  tanya  dia dulu. Kalau begini gimana?  Cara  dia  menafsirkan  itu  gambaran apakah masyarakat umum menangkap tidak maksudnya, atau masyarakat umum menganggap itu kurang berani, tidak tegas atau apa.

Dengan  kepopuleran  Anda,  pasti banyak godaan ekonomi yang Anda hadapi?
Godaan  ekonomi  itu  saya melihatnya ada simpati masyarakat yang melihatnya  secara  tidak  tepat. Misalnya orang melihat saya ini kok tidak  pantas  menggunakan sepeda motor. Sebetulnya kalau saya terima juga  bisa,  tanpa  konsesi apa-apa. Tetapi justru lebih banyak orang yang  menunggu untuk memaki-maki, kalau saya menerima itu. Saya sadar benar  tentang  itu.  Setiap  perubahan  diri kita akan diamati orang sangat  besar. Jadi, sensitif, meskipun banyak orang yang bersimpati, ada  yang  menawari  rumah  gratis,  ada  dealer  mobil yang menawari mobilnya  dengan  harga  yang terserah saya menentukan, seribu rupiah pun tidak apa-apa asal ada syarat jual beli.

Saya  tidak  mau  menerima,  karena  itu  nanti  menjadikan  bias terhadap saya dan tim. Saya merasa harus menjaga moralitas tim. Kalau moralitas  timnya  kacau, disorientasi menguber yang begitu-begituan, hancur  organisasi  ini.  Termasuk  penghargaan-penghargaan ini, sama mewahnya  dengan  hal yang bersifat materiil itu. Makanya, saya lebih senang kalau yang dihadiahi itu Kontras daripada saya sendiri.

OBSESI  Anda sendiri apa setelah misalnya 11 anggota Kopassus ini diadili?
Sebenarnya  obsesi  jangka panjang adalah ada satu proses di mana bukan   saja   kasus   kekerasan,   tetapi   semua  kasus  kekerasan, dipertanggungjawabkan  secara  politik.  Itu  ruangannya  'kan  ruang perubahan  politik.  Cuma sayangnya, perubahan politik kita ini belum secara  otomatis  membuka  ruang  untuk  mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan kejahatan kemarin.

Kedua,  kita  juga  belum  punya  ruang untuk merehabilitasi para korban.  Misalnya orang yang di tahun 1965 keluarganya terkena bantai, sampai  sekarang keluarganya masih ketakutan, rehabilitasi psikologis tidak  ada.  Keluarga  korban Priok saja berapa orang yang telepon ke sini,  janjian mau datang tetapi enggak jadi karena takut, ada teror, dan sebagainya. Tidak ada proses rehabilitasi situasi sama sekali.

Pertanggungjawaban politik itu untuk kurun waktu berapa lama?
Kalau menurut saya sampai 32 tahun Soeharto berkuasa. Waktu Orde Baru mulai naik itu 'kan ada satu proses politik pembantaian, yang itu harus dilihat sebagai sesuatu yang riil. Siapa yang bermain dan memicu konflik horisontal di bawah sampai bantai-membantai antarkelompok masyarakat, juga harus dilihat sebagai problem, bukan sekadar membangun emosi pertikaian zaman itu.

Bagaimana Anda melihat tanggapan pemerintah terhadap pernyataan yang Anda lontarkan atau pernyataan Kontras?
Reaksi pemerintah terhadap kasus penculikan ini hanya sebatas populisme pemerintah yang sedang menghadapi krisis kepercayaan. Artinya, bukan bergerak dari satu kesadaran bahwa kasus semacam ini tidak boleh diulang, dan bahwa ini satu kesalahan sangat mendasar. Kalaupun itu diakui mendasar dan merupakan kesalahan, itupun hanya bagian dari populisme. Akibatnya karena reaksinya bersifat populis, mereka tidak akan mengorbankan terlalu banyak pada diri sendiri.

Apakah Anda menilai pemerintah sudah sampai pada tingkatan tidak peduli lagi dengan tanggapan masyarakat?
Ada kesan mereka beranggapan masyarakat itu bisa dimanipulir pemahamannya, untuk menerima sedikit pasrah terhadap sikap mereka. Mereka tahu kalau masyarakat juga tahu, tetapi mereka mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa masyarakat tidak tahu. Yang kedua, mereka sadar betul bahwa masyarakat protes terhadap mereka, tetapi mereka juga tidak mau semakin malu.

Ada kesan bahwa kalau ini diungkap, kejujuran ini justru menimbulkan rasa malu yang besar, menurunkan kredibilitas di depan masyarakat. Kira-kira ini yang ingin dijaga.

Ketiga yang saya tahu persis, ada kekhawatiran menular. Kalau ini dibuka secara jujur, kemudian yang lain latah ingin dibuka semua. Ini memang yang sudah sejak awal ditakutkan aparat. Dalam pertemuan informal mereka kerap ngomong, wah kalau begini bisa semua jenderal masuk penjara dong. Ada kekhawatiran begitu yang sebetulnya terlalu berlebihan.

Kalau melihat banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas, jalan keluar seperti apa yang ada dalam pemikiran Anda?
Basis umumnya dulu. Kita yakin benar bahwa semua kasus pelanggaran HAM mulai dari Semanggi, Aceh, Priok bahkan 1965, tidak akan tuntas sepanjang belum dipenuhinya syarat politik bernegara. Ini urusannya bukan memecahkan kasus per kasus, tetapi bagaimana negara ini mampu menyelesaikan dan memperlakukan proses pertanggungjawaban terhadap proses kekerasan politik yang selama ini sudah berlangsung. Kita harus membuat komitmen bersama agar itu tidak lagi terjadi.

Sebuah bangsa itu perlu pemberhentian, sebuah halte, untukduduk bersama, nongkrong. Sekarang kita itu belum sampai di tempat pemberhentian itu. Perubahan yang Mei kemarin itu belum menjadi jeda untuk orang duduk bersama melihat itu. Ada konfigurasi konflik elite, persaingan di dalam, keinginan dominatif, dan macam-macam yang mengakibatkan keinginan untuk duduk bersama, melihat permasalahan kemarin, menjadi lemah.

Satu-satunya cara agar orang duduk bersama adalah ketika ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang kemarin, dan membangun kembali proses perbaikan. Itu ruangnya adalah akomodasi politik, baik melalui misi Gus Dur, atau lainnya. Itu ide tawaran penting, karena kalau orang duduk bersama dan menyadari ini salah, akan jauh lebih baik ketimbang dimaki-maki baru mengakui ini kesalahan. Saya tidak begitu optimis, sampai Juni (pemilu) akan bisa beres.

Mungkin nanti pemerintahan pasca Pemilu dengan kemauan yang cukup besar dan dukungan masyarakat. Bisa saja mereka menduplikasi langkah yang dilakukan di Afrika Selatan dengan Komisi Kebenaran atau model Korea Selatan. Langkah-langkah itu bisa, karena ukuran keberhasilan pemerintah reformasi pasca pemilu adalah mampu menyelesaikan persoalan ke belakang, bukan saja mengatasi kondisi ekonomi. Persoalan luka politik ini harus diberesi. Oleh karena itu orang tidak perlu terlalu risau kasus mana yang dibuka dan kasus mana yang tidak dibuka, karena itu harus disadari bahwa semua kasus akan bermuara pada titik yang sama.

Maka untuk melihat kembali kesalahan yang kemarin, tidak sajapara elite politik di atas yang harus duduk bersama, tetapi juga para korban juga perlu duduk bersama.

Ketika orang di Aceh curiga sama agama tertentu, orang Timtim curiga dengan agama tertentu, Kupang terhadap agama tertentu, itu 'kan belum sampai di titik kita memenuhi prasyarat suatu masyarakat yang bisa duduk bersama melihat ini kesalahan, dan kita menjadi korban bersama. Prasyarat solidaritas horisontal itu belum terjadi.*

"Pada waktu itu bayangan kami malah Soeharto tidak turun-turun dan   kami dilibas."
"Menurut saya pribadi, saya bukan orang yang berani ... istri saya   lebih berani dibanding saya."
"... motor tiba-tiba dipepet orang, dicaci-maki, Orang menelepondan mengancam akan membom juga ada."



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 304 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org