Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM Ingatkan Presiden-DPR Soal UU Peradilan Militer

Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010

JAKARTA--Sebanyak lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI agar memberi perhatian terhadap reformasi TNI dengan mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer.

Siaran pers dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, menyebutkan, lima LSM yang mengingatkan hal itu adalah Kontras, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Praxis, dan The Human Rights Working Group (HRWG).

Menurut kelima LSM itu, terdapat sejumlah alasan mengapa revisi UU Peradilan Militer perlu diagendakan kembali. Beberapa alasan tersebut antara lain adalah agar masalah-masalah hukum anggota TNI dan purnawirawan dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah hukum yang benar.

Sebagai contoh, peristiwa "pengepungan" rumah Brigjen TNI (Purn) Herman Sarens Sudiro (79) oleh aparat dinilai tak memiliki landasan hukum kuat yang dilandasi adanya upaya tarik-menarik antara sikap institusi TNI dan keluarga Herman mengenai kewenangan penyidik Polri atau Polisi Militer.

Menurut lima LSM itu, hal tersebut mengindikasikan ketidakjelasan fungsi penyidik yang semestinya menjadi salah satu mandat dari revisi UU Peradilan Militer. Kelima LSM tersebut juga berpendapat, tindakan hukum militer atas kasus Herman dinilai tidak relevan karena berada dalam yurisdiksi peradilan militer tetapi berada dalam yurisdiksi peradilan umum.

Apalagi, lanjut mereka, Herman sendiri telah pensiun selama 25 tahun yang mengubah statusnya menjadi warga sipil biasa. Sepanjang Herman tidak melanggar tindak pidana militer sebagaimana dalam KUHP Pidana Militer, maka Polri yang semestinya berwenang untuk melakukan penyidikan.

LSM juga mengapresiasi upaya penegakan hukum dalam rangka pengembalian aset-aset TNI yang diduga dikuasai dan atau dikelola bukan untuk kepentingan TNI sebagai institusi, termasuk melalui penggunaan upaya paksa atas perintah peradilan.

Selain itu, kalangan LSM tersebut menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pengembalian aset-aset yang disalahgunakan oleh perorangan TNI atau eks TNI, termasuk aset-aset negara yang digunakan untuk kepentingan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, segala bentuk penertiban itu harus ditempuh sesuai kaidah hukum yang benar dan tidak diskriminatif.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 310 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org