Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SOAL PENYIKSAAN, PENGAKUAN KORBAN TAK CUKUP

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 Januari 1999

Jakarta, Kompas
Kolonel (CHK) Rettob Abdullah, Ketua Tim Penasihat Hukum 11 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar mempertanyakan, apakah memang ada bukti yang cukup bahwa selama dalam masa penculikan telah terjadi penyiksaan terhadap para aktivis politik.

"Pengakuan korban saja tak cukup menjadi bukti. Harus ada alat bukti," kata Rettob kepada pers usai membacakan eksepsi di Mahkamah Militer Tinggi Jakarta, Kamis (31/12). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kol (CHK) Susanto, Rettob menyampaikan eksepsi atas dakwaan Oditur Militer Tinggi Kol (CHK) Harom Wijaya terhadap anggota Tim Mawar yang diketuai Mayor (Inf) Bambang Kristiono.     Sementara, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir kepada pers mengatakan, soal tidak adanya alat bukti penyiksaan berupa visum et repertum sebenarnya tak relevan
dipersoalkan karena dakwaan tidak menyangkut penyiksaan.

"Bila diduga ada penganiayaan dan tak ada alat buktinya, oditur seharusnya tidak melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pengadilan. Seharusnya dikembalikan ke Puspom untuk dicarikan alat bukti, baru dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Tidak munculnya soal penyiksaan dan penganiayaan dalam dakwaan oditur militer menjadi kontroversi dalam sidang kasus penculikan itu. Karena para aktivis politik yang telah dibebaskan, dalam kesaksiannya kepada publik mengaku disiksa dengan berbagai cara, seperti disetrum, dibenamkan dalam bak air, dan ditidurkan di balok es. 

Tidak jelas
Dalam sidang kemarin, Kapten (Inf) Djaka Budi Utama tidak hadir karena sakit. Sementara dalam eksepsinya, Rettob menilai, dakwaan Oditur tidak menunjukkan adanya perbedaan rumusan dakwaan antara dakwaan penculikan dan dakwaan perampasan kemerdekaan, sehingga dakwaan itu menjadi tidak jelas dan kabur. Dakwaan oditur tidak sah dan harus dibatalkan.

Sebelumnya, Oditur Militer Tinggi Kol (CHK) M Harom Widjaya bersama Kol (CHK) M Suratman mendakwa para anggota Tim Mawar yang dipimpin Mayor (Inf) Bambang Kristiono (terdakwa I) telah melakukan penculikan. Oditur menjerat para terdakwa dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pelanggaran pasal 328 soal penculikan diancam hukuman 12 tahun penjara.

Kepada pers, Rettob mengatakan, dakwaan oditur tidak jelas dan lengkap. Penekanan pasal 328 KUHP itu adalah masalah penculikan. Syarat penculikan orang harus ditangkap di tempat tinggalnya, atau tempat tinggal sementaranya secara melawan hukum dan di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau membuat orang sengsara.

"Kalau perampasan (pasal 333 - Red), orang diambil di mana saja, diborgol, ditutup matanya, dibawa pergi lalu tidak sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Itu namanya perampasan kemerdekaan orang lain," tegasnya. Namun, menurut Rettob, dalam dakwaan oditur, kedua pasal tersebut dirumuskan dengan perbuatan yang sama. 

Seharusnya di Palembang
Rettob juga mengungkapkan, perkara atas nama terdakwa IV Kapten (Inf) Yulianus Selvanus, Kapten (Inf) Untung Budi Harto (V), Kapten (Inf) Dadang Hendra Yudha (VI), Kapten (Inf) Djaka Budi Utama (VII), Kapten (Inf) Fauka Noor Farid (VIII), Serka Sunaryo (IX), dan Serka Sigit Sugianto (X) tidak berdasar untuk diperiksa di Mahmilti II Jakarta.

Para terdakwa, demikian Rettob, secara bersama-sama dan atas perintah terdakwa Mayor Bambang Kristiono telah menangkap aktivis Andi Arief di Bandarlampung. Jadi, khusus untuk penangkapan Andi Arief yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa adalah Mahkamah Militer I-04 Palembang karena locus delicti atau tempat tindak pidana dilakukan adalah di Bandarlampung, bukan di wilayah Mahmilti II Jakarta atau Mahmilti I-Medan.

Sementara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Marzuki Darusman mengatakan, persidangan di Mahmil sekarang ini seharusnya bisa mengakses hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dengan mengakses hasil temuan DKP diharapkan dapat diperoleh kepastian soal bagaimana keterlibatan orang perorangan dalam kasus penculikan serta status 13 orang yang masih hilang.

"Kita memang masih menghadapi suatu peradilan yang janggal, karena yang dilakukan suatu peradilan militer terhadap 11 anggota Kopassus yang sudah dibatasi penuntutannya hanya terhadap ke-11 itu, sementara pengetahuan masyarakat sudah lebih jauh dari itu," ungkap Marzuki kepada pers di Jakarta, Kamis (31/12). (oki/bb)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 511 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org