Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TINDAKAN REPRESIF TAK BISA HENTIKAN KEKERASAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 16 Februari 1999

Semarang, Kompas
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Munir menegaskan, tindakan represif tidak bisa menghentikan berbagai problem yang terjadi di Indonesia. Kekerasan hanya bisa diatasi dengan birokrasi yang kuat, didukung pemerintah yang mempunyai struktur komando dan kepercayaan dari rakyat.

"Eksperimen tindakan represif di Ambon juga gagal, terbukti kerusuhan di Ambon masih berlangsung hingga saat ini," kata Munir kepada wartawan di Semarang, Senin (15/2), seusai Seminar Budaya Kekerasan Sosial. Tampil sebagai pembicara dari Universitas Diponegoro (Undip) Satjipto Rahardjo, Darmanto Jatman, Satoto, serta Eko Budihardjo.

Selain itu, kata Munir, perlu dibangun komunikasi sosial yang menghidupkan fungsi kelembagaan sosial dan mempertemukan pandangan yang berbeda serta membangun posisi tawar-menawar sampai ke tingkat bawah. "Perlu ada kesepakatan formal di antara mereka yang memiliki basis sosial yang jelas. Ini yang penting, karena sekarang tidak ada organisasi yang mempunyai kekuatan sampai ke bawah. Implikasi massa mengambang masih menjadi problem besar di Indonesia, sehingga kalau terjadi kerusuhan tidak jelas organisasinya," katanya.

Oleh karena itu, Munir menilai untuk membangun basis masyarakat yang jelas perlu adanya ruang politik bagi masyarakat sehingga ada pengendalinya. Apalagi memasuki arena pemilu, pertikaian akan semakin rumit apabila tidak ada struktur sosial yang jelas.

Kerusuhan yang terjadi saat ini, menurut Munir, tidak semata-mata karena peran provokator, tetapi juga ada kerusuhan riil karena ledakan ketidakpuasan politik dari masyarakat. "Jika pakai teori dalang, semua kerusuhan akan dianggap ada dalangnya. Seolah-olah kita tidak ada masalah, yang bermasalah cuma provokatornya. Itu politik cuci tangan, tidak bisa begitu," tandasnya.

Munir mengibaratkan keadaan Indonesia bagaikan rumput kering yang terhampar di semua tempat, yang bisa dengan mudah terbakar di mana saja. "Seperti catatan saya tahun 1998 ada 250 kerusuhan yang terjadi di Indonesia, apa pun bisa membuat Indonesia rusuh," tambahnya.
       
Frustrasi
Sementara Satjipto Rahardjo menilai, kekerasan ada dua kategori yakni kekerasan eksternal dan ekpresif. Kekerasan eksternal sasarannya memperoleh materi, sedangkan ekspresif hanya ingin meluapkan dorongan jiwa. Diperkirakan, kekerasan yang dilakukan sekarang adalah tipe ekspresif, ini terkait dengan kondisi jiwa yang frustrasi.

Menurut Satjipto, sangat rasional sekali kalau seseorang menjadi frustrasi, karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kesulitan mencari pekerjaan, dan sebagainya.

"Pengikut Orde Baru juga bisa frustrasi, karena ia mengira telah melakukan pekerjaan yang benar dengan mengabdi kepada pemerintah Orba dan ternyata merupakan rezim yang banyak digugat," katanya.

Percaturan politik, seperti demokrasi telah menjadi medan peperangan di mana taruhannya menang atau kalah. Implikasi dari peperangan seperti itulah, Menurut Satjipto, menjadikan orang tidak bisa menerima kekalahan.

"Kita sadar bahwa masih banyak yang salah dalam pendidikan, kita mesti belajar berdemokrasi karena tidak benar bahwa kita sudah lama menjadi bangsa yang demokratis," tandasnya. (son) 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Dilihat : 290 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org