Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SIDANG PENCULIKAN DIADUKAN KE UTUSAN KOMISI HAM PBB

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 06 Februari 1999

Jakarta, Kompas
Persidangan kasus penculikan yang dalam pandangan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) semakin lebih mengarah pada proses pembentukan opini pembenaran dilakukannya penculikan, diadukan ke utusan Working Group on Arbitrary Detention (WGAD/kelompok kerja penahanan sewenang-wenang) Komisi HAM PBB yang tengah berada di Jakarta. WGAD menyetujui dan mendukung langkah untuk menghadirkan utusan International Commission of Jurist (ICJ) pada persidangan kasus penculikan. Hal itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Jumat (5/2), di Jakarta.

Munir menjelaskan, hari Jumat ini Kontras bertemu utusan WGAD dan telah menyampaikan beberapa hal tentang peradilan kasus penculikan untuk menjadi perhatian mereka. Pertemuan dengan WGAD itu mengkonsentrasikan kepada pembahasan hubungan antara peradilan militer dengan upaya membuktikan tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenangnya, dan keterlibatan institusi yang harus bertanggung jawab terhadap 13 korban lain yang masih hilang. Pihak WGAD mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan kasus ini untuk menjadi perhatian bersama dengan working group penghilangan orang.

Alasan penculikan
Menurut Munir, ada empat hal dari persidangan kasus penculikan yang seharusnya tidak terjadi dalam suatu proses peradilan. Pertama, proses persidangan secara keseluruhan tidak menunjukkan arah untuk membuktikan fakta-fakta di sekitar kasus penculikan. Justru yang terjadi adalah membangun suatu image umum bahwa memang ada alasan bagi tindakan penculikan tersebut.

Kedua, lanjutnya, Kontras melihat belum ada keputusan politik dan hukum dari ABRI maupun pemerintah untuk mendorong dan menempatkan pejabat pada struktur komando ke pengadilan. Peradilan yang sekarang berlangsung merupakan bagian dari skenario besar untuk tidak menyeret struktur komando ke atas. Hal itu tampak dari pilihan-pilihan saksi yang diajukan.

Ketiga, saksi-saksi korban yang menolak memberikan keterangan justru digunakan sebagai alasan produktif bagi hakim untuk menolak upaya pentingnya membuktikan hubungan interaktif antar-institusi dalam kasus penculikan.

Keempat, oditur militer dan majelis hakim cenderung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan mereka yang menjadi saksi korban. (oki)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 349 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org