Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS AKAN SERAHKAN DOKUMEN KE KPP HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 Desember 1999

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menyerahkan dokumen tertulis yang menjadi hasil temuan para relawannya di Timor Timur kepada Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timtim, setelah mendapatkan persetujuan dari para sumber pemberi dokumen tersebut. Dokumen tertulis yang akan diserahkan itu antara lain satu bundel dokumen penggajian para milisi di berbagai tempat di Timor Timur, dokumen surat-menyurat milisi dengan pimpinan aparat keamanan di berbagai tempat, serta kesaksikan-kesaksian sejumlah orang.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir, Rabu (15/12), di Jakarta. "Kontras sudah memiliki dokumen tersebut tetapi selama ini kami menghormati orang yang memberikan dokumen ini kepada kami, yang tidak memperbolehkan dokumen itu diperlihatkan kepada pihak lain, termasuk Komnas HAM. Akan tetapi melihat perkembangan kasus Timtim akhir-akhir ini, mereka yang memberikan dokumen ini akhirnya setuju agar dokumen itu dijadikan bahan untuk proses hukum pelanggaran HAM di Timtim," jelasnya.

Munir yang juga anggota KPP HAM Timtim, menjelaskan, dari hasil investigas Kontras juga ditemukan sejumlah tempat yang diidentifikasi penduduk Timtim sebagai tempat penguburan sejumlah korban pembunuhan milisi dan anggota TNI, di beberapa tempat di Timtim.

"Kontras telah memberikan fakta ini kepada komisi penyelidik nasional maupun internasional, namun kami tidak bisa melakukan konfirmasi lebih jauh karena kami tidak mempunyai otoritas untuk melakukan pembuktian dengan penggalian kuburan-kuburan itu," ungkapnya.

Mengenai sejumlah argumen yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI di Timtim selama Januari hingga masa Sidang Umum MPR 1999, adalah dalam kerangka pelaksanaan tugas negara, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sangat tidak mungkin negara menugaskan TNI untuk melakukan berbagai tindak kekerasan dan penghancuran.

"Sesuai perjanjian New York tentang pelaksanaan jajak pendapat di Timtim yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia, TNI dan Polri berkewajiban menjaga ketertiban dan perdamaian. Fakta bahwa yang terjadi justru penghancuran dan kekerasan, justru membuktikan bahwa para perwira TNI dan Polri gagal mengemban kewajiban itu. Kegagalan para perwira yang bertugas dan bertanggung jawab ini harus juga diartikan sebagai kegagalan melaksanakan tugas negara," jelas Munir. (oki)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 309 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org