Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: OPERASI MILITER DI ACEH, DIKOMANDO DAN DILAPORKAN KE PUSAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 1999

Jakarta, Kompas
Sejumlah dokumen tertulis yang diperoleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menunjukkan bahwa operasi militer di wilayah Aceh dengan mengandalkan kekerasan bukanlah semata-mata merupakan ekses para aparat di lapangan. Penggunaan kekerasan dalam pelbagai bentuk operasi tersebut lebih merupakan praktik para prajurit di lapangan, atas pendidikan yang mereka peroleh di pendidikan ketentaraan. Para prajurit di Aceh dengan tertib melaporkan praktik atas pelajaran yang diterimanya kepada pimpinannya di pusat.

Hal tersebut ditegaskan Koordinator Kontras Aceh Munarman, Jumat (10/12), di Jakarta, sebagai sanggahan atas penjelasan sejumlah jenderal ketika memberikan keterangan kepada Panitia Khusus Aceh DPR belum lama ini. Dokumen yang diserahkan kepada Kontras itu, kopinya telah diserahkan Kontras kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman, belum lama ini.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Kontras, yang antara lain berbentuk laporan tertulis para prajurit kepada para atasan di Jakarta dan instansi pendidikan ketentaraan, mengenai operasi-operasi militer di Aceh yang mereka lakukan, paling tidak ada 20 operasi militer di Aceh yang dilakukan sepengetahuan para petinggi TNI di Jakarta.

Salah satunya, dijelaskan Munarman, adalah Operasi Jaring Merah VI 1994 yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Rencong '94. Operasi ini dilakukan di bawah kendali Panglima Komando Pelaksanaan Operasi Kodam Bukit Barisan, dan Satgas Rencong itu sendiri masih dibagi lagi dalam tim-tim dengan nama-nama khusus. "Keterlibatan Satgas Rencong ini didasarkan atas surat perintah dari Komandan Satuan Tertentu dalam TNI di Jakarta," ujarnya.

Munarman lebih jauh menguraikan, keterlibatan satgas-satgas semacam ini dilakukan secara periodik, sistematis dan atas kebijakan pimpinan tinggi ABRI waktu itu.     "Kenyataan itu dibuktikan dengan adanya laporan-laporan rutin dari pelaksana operasi kepada pemberi perintah, serta permintaan penghargaan kepada atasan oleh pelaksana operasi, setiap kali sebuah operasi sukses dijalankan. Laporan-laporan operasi lapangan di Aceh ini juga dijadikan salah satu materi pengajaran dalam pendidikan satuan tertentu dalam TNI," ungkap Koordinator Kontras Aceh itu sambil menyebut satu satuan tertentu di lingkungan TNI.

Atas dasar itulah, Munarman menegaskan, Kontras meminta pemerintah harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan menyeluruh terhadap semua penanggung jawab kebijakan dan operasi militer yang terjadi di Aceh. 

Kasus Pawang Rasyid
Dalam pelaksanaan operasi ini, tandas Munarman, kerapkali terjadi serangkaian tindakan pelanggaran HAM dalam kategori berat, seperti pembunuhan tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan dokumen laporan petugas di lapangan itu, Munarman menguraikan, pada tanggal 11 Juni 1995 anggota Satgas Rencong meluncurkan agen sebanyak dua orang ke arah Krung Geupah Kompleks selama 10 hari untuk mendeteksi GPK Aceh Merdeka (AM) kelompok Pawang Rasyid. Tanggal 17 Juni 1995 pukul 17.00, agen menemukan jejak dan menelusuri sampai akhirnya dari jarak 100 meter dapat melihat gubuk dan mendengar suara perempuan dan anak kecil.

Pada tanggal 18 Juni 1995, temuan ini dilaporkan kepada komandan yang bersangkutan, kemudian diteruskan secara berturut-turut kepada komandan yang lebih tinggi. Pada hari itu juga, Komandan Satgas Rencong 94 memberikan petunjuk taktik dan teknik penyergapan kepada bawahannya. Pada tanggal 20 Juni 1995, penyergapan dilakukan dan baku tembak terjadi yang menyebabkan enam anggota kelompok Pawang Rasyid tewas. Rincian korban adalah Pawang Rasyid, Saleh Maha, Muhammad Maureksa, Cut Fauziah, Nasrul (5 th), dan anak berusia tiga tahun yang tidak diketahui namanya.

Dalam laporan khusus yang dibuat oleh Dantim Pase-4, tewasnya enam korban penyergapan ini dipandang sebagai sebuah keberhasilan operasi, dan dimintakan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat kepada 12 anggota Sattis-A/Tdr yang ikut dalam operasi ini.

Pada tanggal 5 September 1995, melalui surat keputusan Komandan Kopassus Nomor Skep/76-12/IX/1995, sembilan dari 12 anggota operasi penyergapan Pawang Rasyid dinaikkan pangkatnya. (oki)     



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 797 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org