Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
REPRESI APARAT MASIH BERLANJUT DI ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 1999

Jakarta, Kompas
Pendekatan nonmiliteristik untuk menyelesaikan kasus Aceh sebagaimana disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid ternyata tidak diimplementasikan di lapangan. Kekerasan demi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil masih terus terjadi, bahkan dalam eskalasi yang cenderung meningkat daripada sebelumnya.

Demikian menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Rabu (8/12), melalui para juru bicaranya, yaitu Munarman (Kontras Banda Aceh), Munir (Koordinator Badan Pekerja Kontras). Mereka didukung pengakuan lima aktivis kemanusiaan yang menjadi korban kekerasan aparat di wilayah Bakongan, Aceh Selatan.

Operasi militer, menurut mereka, kini bergeser dari wilayah pantai timur Aceh ke wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan, dan intimidasi pun semakin mengarah dari masyarakat biasa kepada para aktivis kemanusiaan.

"Kami memandang kekerasan aparat di Aceh itu sebagai indikasi pembangkangan pihak TNI/ Polri terhadap keputusan politik yang telah dikeluarkan presiden. Pembangkangan itu memperlihatkan watak dominatif militer dalam perpolitikan Indonesia, bahkan setelah pemerintahan baru terbentuk sekalipun. Keputusan-keputusan politik Pemerintah RI terbukti tidak dapat mengontrol TNI secara institusional," ungkap Munarman.

Dia menambahkan, operasi-operasi aparat keamanan kini banyak dilakukan di desa-desa di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Karena itulah, pengungsian warga banyak terjadi di sana sehingga konsentrasi bantuan kemanusiaan kini mengarah ke wilayah tersebut.    

"Namun ketika bantuan kemanusiaan itu dilakukan, terjadi penangkapan-penangkapan, salah satunya terhadap enam orang Tim Relawan Kemanusiaan dari South Emergency for Atjeh (SEFA), Biro Kemanusiaan Wahana Komunikasi Mahasiswa dan Pemuda untuk Aceh (Wakampas), dan Yayasan Bersama di Bakongan, Aceh Selatan," jelas Munarman.

Dianggap provokator
Beberapa korban pada peristiwa yang terjadi 18 November itu, Muhammad Dinar (26), Ahmad Fadli (21) dan TAF Haikal, mengungkapkan, mereka ditangkap aparat keamanan dan kemudian mendapatkan berbagai penyiksaan karena dianggap sebagai provokator. Kartu pengenal mahasiswa dan surat tugas tim kemanusiaan, tidak dipedulikan aparat keamanan tersebut, bahkan mereka disekap di sebuah ruangan tertutup dan mendapatkan berbagai siksaan, baik pemukulan dengan popor senapan, ditendang, ditampar, sampai disuruh minum air kotor. Sebelum dibebaskan, mereka pun disuruh berdiri di depan bendera Gerakan Aceh Merdeka dan kemudian difoto.

Para korban mengidentifikasikan pelakunya adalah orang-orang berseragam loreng, dan tempat mereka ditahan selama sekitar satu hari satu malam adalah Markas Koramil Bakongan. Sebelum dibebaskan, mereka pun sama-sama mendapatkan ancaman untuk tidak melaporkan apa yang sudah mereka alami kepada orang lain, karena jika kejadian itu sampai bocor maka mereka akan dibunuh.

"Pekerja kemanusiaan saja sampai diperlakukan begitu, bagaimana masyarakat awam. Kami hadir untuk membantu masyarakat, tetapi begini kami diperlakukan. Anda semua bisa membayangkan bagaimana masyarakat kami di Aceh sana diperlakukan," ungkap Haikal, yang matanya masih hitam lebam dan ujung bibirnya harus dijahit  beberapa jahitan.

Munir menegaskan, tindakan penganiayaan terhadap pekerja kemanusiaan tergolong sebagai kejahatan HAM kategori berat. Penganiayaan beserta kasus-kasus sejenis nyata-nyata kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM dengan mengundangkan UU No 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya, tidak Manusiawi dan Menjatuhkan Harkat Kemanusiaan.

Ia menambahkan, jika melihat data kekerasan di Aceh sepanjang 1999, maka ada gejala pola operasi yang melahirkan kekerasan yang bersifat spesifik. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 455 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org