Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KOMNAS HAM BERSIAP BENTUK KPP HAM ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 08 Desember 1999

Jakarta, Kompas
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersiap membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus Aceh guna mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat Aceh atas proses hukum pelanggaran HAM di Aceh. Khususnya, terhadap lima kasus yang siap diproses ke pengadilan koneksitas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, seusai rapat pleno bulanan Komnas HAM, Selasa (7/12), di Jakarta. Melihat tersangka pada kelima kasus tersebut hanya sampai perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel, Komnas menilai akan ada berbagai suara dari masyarakat Aceh yang mengharapkan kasus di Aceh ditelaah sampai tingkat pengambil kebijakan, bukan hanya pelaku di lapangan.

Baik sebagai Ketua Komnas HAM maupun sebagai Jaksa Agung, Marzuki mengaku telah menerima berkas dokumen setebal sekitar 400 halaman, sekitar perintah operasi militer di Aceh antara tahun 1994-1998 yang terkait juga dengan sejumlah pejabat tinggi militer di Jakarta, yang disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir.

Menurut Munir, dokumen itu menggambarkan bahwa operasi di Aceh terstruktur dari komando pusat di Jakarta. Yang dimaksud dengan Daerah Operasi Militer (DOM) oleh masyarakat dan operasi Jaring Merah 1 sampai 8 adalah resmi disebut dalam dokumen itu. Yang lebih mengejutkan, dalam dokumen itu disebutkan bahwa terbunuhnya masyarakat bukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai keuntungan dari operasi, dan penembakan terhadap rakyat biasa itu sudah disampaikan kepada Panglima, dan bahkan pelakunya kemudian memperoleh kenaikan pangkat karena dianggap sebagai prestasi.

"Dokumen itu menunjukkan bahwa operasi selama ini bukan hanya operasi bersenjata, tetapi juga operasi penyelusupan kepada rakyat dengan membentuk cuak-cuak, operasi mengeliminir peran pemimpin informal terhadap rakyatnya, juga mengeliminir fungsi agama sebagai alat resisten masyarakat," ungkap Munir.

Dengan adanya dokumen tersebut, menurut Munir, pengadilan koneksitas dengan dasar lima kasus tidak bisa dilakukan. Pemerintah harus mengulang kembali penyelidikan dengan berdasarkan komando operasinya, karena yang terjadi di Aceh bukan operasi setempat. Pemerintah pun harus mempercepat terwujudnya Peradilan HAM.
 
Akan dipelajari
Menanggapi dokumen itu, Marzuki mengatakan, dokumen itu akan dipelajari dan tentunya bisa menjadi bahan perkara. Nantinya bahan-bahan itu akan kita serahkan kepada tim tetap penyidikan koneksitas.

Komnas HAM mendapat pengetahuan lanjutan bahwa masalah gelar pengadilan di Aceh yang berkaitan dengan masukan dari Komisi Independen Tindak Kekerasan di Aceh, mungkin akan ditanggapi secara aneka oleh masyarakat Aceh. Akan tetapi hal itu adalah langkah awal, sekalipun barangkali bukan inilah yang tadinya diperkirakan oleh rakyat Aceh akan dilakukan. Titik berat harapan yang dimiliki masyarakat adalah menuju pada para penanggung jawab kebijakan dan bukan semata-mata pelaku.

"Dengan demikian harus diantisipasi bahwa pengadilan itu sekalipun tetap penting sebagai langkah pertama, masih harus disusul dengan tindakan yang lebih mendasar untuk memastikan pertanggungjawaban kebijakan politik terhadap proses yang berlangsung di Aceh. Jikalau masalah gelar peradilan ini dilaksanakan dan dirasakan masih perlu untuk melanjutkan investigasi secara mendasar, tidak tertutup kemungkinan Komnas HAM membentuk KPP di Aceh, serupa dengan KPP yang di Timtim, dengan bekerja sama dengan Komisi Independen Aceh ataupun secara tersendiri," ungkapnya.

Marzuki menambahkan, jikalau ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh sekitar pengadilan kasus-kasus Aceh tersebut, hal tersebut sangat bertalian dengan tingkatan pertanggungjawaban dalam hierarki militer, yang dihubungkan dengan perbuatan fisik pelanggaran HAM dan juga pertanggungjawaban politik atau kebijakannya.

Anggota Komnas HAM Asmara Nababan, menambahkan, pokok persoalannya Komnas melihat bahwa pengadilan koneksitas itu tidak dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Aceh. Oleh karena itulah Komnas HAM mempertimbangkan mendirikan KPP untuk kasus Aceh. (oki)
    



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 328 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org