Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DISESALKAN, PENEMBAKAN APARAT POLISI DALAM KASUS TANAH JEMBER

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 April 1999

Jakarta, Kompas
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan terlibatnya aparat kepolisian dalam kasus tanah Perkebunan Ketajek, Jember, Jawa Timur; bahkan sampai melakukan penembakan yang menyebabkan satu orang meninggal dan 11 lainnya luka tertembak. Berdasarkan penyelidikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dengan berdasar pada uraian peraturan hukum dan kenyataan lapangan, disimpulkan bahwa status penguasaan dan pemilikan tanah yang sah dan meyakinkan menurut bukti-bukti surat, saksi sejarah yang masih hidup, dan bukti di lapangan, adalah milik masyarakat petani Ketajek.

Hal itu disampaikan Koordinator Kontras, Munir, dan R Herlambang dari LBH Surabaya, Selasa (27/4), di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta.

Munir menjelaskan, Kontras sudah menemui Mabes Polri untuk mempersoalkan penembakan tersebut, dan diterima Kepala Staf Intel Kapolri dan Kepala Direktorat (Kadit) Intel Satpol. "Pada intinya, dalam pertemuan itu kami menyampaikan protes terhadap langkah yang diambil kepolisian dalam peristiwa di Jember tersebut," jelas Munir.

Mabes Polri menyatakan akan segera mengklarifikasi kepada Polres setempat. "Kami juga menyatakan agar polisi tidak terlibat dalam pertikaian persoalan tanah ini. Apabila tindakan petani dianggap tidak benar terhadap perusahaan, seharusnya pihak perusahaan melakukan proses-proses hukum secara perdata. Jadi kami meminta polisi menarik diri dan mengusut siapa yang melakukan penembakan dan struktur komandonya," tambah Munir.

Dua saksi mata ketika penembakan dilakukan, menjelaskan, pada tanggal 21 April 1999, sekitar tengah hari, Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) yang menggunakan sekitar 200 orang preman, berkumpul di dekat rumah-rumah semi permanen milik rakyat Ketajek. Mereka kemudian diperkuat dengan kedatangan sekitar 14 truk yang mengangkut pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polri yang kemudian mengambil posisi siaga. Kedatangan pasukan Brimob itu pada awalnya disambut masyarakat dengan gambira, karena dikira akan melindungi masyarakat dari serbuan pasukan sewaan PDP. Namun kenyataannya polisi bersikap keras kepada masyarakat.
 
Penerbitan HGU
Herlambang menjelaskan, berdasarkan fakta sejarah penguasaan tanah garapan rakyat Ketajek tersebut-yang kemudian muncul perampasan tanah secara paksa-maka penting dipertanyakan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Ketajek Jember, termasuk mencermati bagaimana proses pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah (RPT) yang dilampirkan dalam pengajuan HGU, karena terbukti masyarakat Ketajek keberatan atas terbitnya HGU.

"Dasar hukum perolehan hak atas tanah atau sertifikat HGU yang dimiliki oleh PDP Ketajek Jember, ternyata hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, SK Mendagri tanggal 29 Agustus 1974 Nomor SK.12/HGU/DA/1974," jelas pengacara LBH Surabaya tersebut. (oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 419 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org