Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MASIH DIPERDEBATKAN, SOAL ADIL DAN ARIF DALAM BERKOMUNIKASI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 16 April 1999

 Jakarta, Kompas
Keadilan dan kearifan dalam pemberitaan di media massa merupakan suatu proses yang bisa berubah seiring dengan realitas sosial masyarakat ketika itu. Di sisi lain, dalam masyarakat yang heterogen, adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi keadilan dan kearifan itu sendiri sangat mungkin terjadi.

Padahal agar komunikasi bisa efektif, diperlukan definisi yang sama antara komunikator dan komunikan terhadap keadilan dan kearifan. "Karena adil dan arif itu adalah sesuatu yang abstrak," kata Soetandyo Wignjosoebroto, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang tampil sebagai pembicara dalam seminar "Forum Nasional: Reformasi Komunikasi", di Jakarta, Kamis (15/4).

Bicara mengenai keadilan dalam komunikasi, Soetandyo menyebutkan dua konsep keadilan, yaitu distributif dan komutatif. "Keadilan distributif terwujud dalam suatu proses distribusi. Dalam pembagian ini jumlah bagiannya belum tentu sama. Keadilan di sini ditentukan antara lain oleh situasi sosio-kultural masyarakat. Tak salah bila dikatakan keadilan distributif tolok ukurnya ditentukan oleh suatu otoritas yang berkedudukan supra," katanya.

Sementara keadilan komutatif, tolok ukurnya ditentukan para subyeknya sendiri dan merupakan suatu kesepakatan. "Jadi soal keadilan dalam komunikasi menjadi relatif, tergantung kesepakatan dan kesempatan untuk mengaksesnya," ujar Soetandyo.

Riza Primadi, Direktur Pemberitaan SCTV menambahkan, keadilan komutatif bisa tercapai kalau ada kesetaraan antara komunikator dengan komunikan. Sebagai praktisi Riza mencontohkan, dalam menayangkan suatu peristiwa, pihaknya memberlakukan sensor diri yang dasarnya antara lain adalah tanggung jawab moral dan kepatutan atau rasa pantas pada masyarakat.

"Dalam beberapa peristiwa, kami tidak menayangkan gambar yang tak patut atau tidak sesuai dengan rasa tanggung jawab moral dan berbangsa kita, meski untuk itu keadilan tidak tercapai karena kita tidak menyuguhkan informasi yang sesungguh-sungguhnya. Di sini kearifan berperan untuk menentukan mana yang ditayangkan, mana yang tidak," ujarnya.
 
Transparansi
Pada diskusi hari pertama, Rabu, pengamat sosial Wimar Witoelar yang berbicara mengenai transparansi komunikasi berpendapat bahwa hal itu tak bisa terjadi begitu saja, tetapi merupakan sesuatu yang harus direbut. "Kalau tidak, transparansi itu tak akan pernah ditunjukkan. Padahal transparansi adalah kebutuhan semua orang," katanya.

Ketika informasi tak tersampaikan secara bebas, nilai komunikasi menjadi negatif. Orang lebih suka tak menonton TV karena informasinya bisa terbalik dari kenyataan yang diketahui. Namun, dengan adanya kebebasan menyampaikan informasi, tumbuh pula kebutuhan orang akan transparansi.

"Kalau komunikasi diibaratkan suatu komoditas pasar, di sini juga berlaku supply dan demand. Kebutuhan orang akan informasi yang transparan meningkat, sehingga penawaran pun muncul dan komunikasi berlangsung. Orang sekarang haus membaca koran dan menonton TV untuk mendapatkan informasi," ujarnya.

Sementara Munir SH, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, dalam setiap informasi yang disampaikan media massa seringkali yang tertuang bukan transparansi, tetapi keinginan redaksi di balik berita itu. Alasannya, moralitas di balik penyajian berita mempengaruhi transparansi.

Menurut dia, peristiwa yang sama bisa disampaikan dengan interpretasi yang berbeda di media massa. Misalnya, demonstrasi mahasiswa, di satu media ditulis terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, sementara media lain hanya menyebutkan peristiwa itu mengganggu lalu lintas.

Pada seminar yang berlangsung dua hari itu berbicara pula Drs Lilik Arifin MSi (praktisi akademisi FISIP UI), Toety Adhitama MA (Wapemred Harian Media Indonesia), Dr Bachtiar Aly (pakar komunikasi), Drs Ishadi MSc (pengamat komunikasi), Brigjen TNI Sudrajat (Wakapuspen TNI), Dr Salim Said (pengamat politik dan militer), Drs Djafar H Assegaf (Pemred harian Media Indonesia) dan Susanto Pudjomartono (Pemred The Jakarta Post). (cp)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 333 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org