Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Century Jadi Pertaruhan Nama Baik DPR

Sumber: | Tgl terbit:
Rizka Diputra - OkezoneJAKARTA - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan kasus Bank Century menjadi pertaruhan nama baik DPR. Dia juga mengatakan kasus Century mirip skandal Watergate saat pemerintahan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat, di mana kesalahan ditutupi dengan kesalahan.

Untuk itu ketua asosiasi program pascasarjana komunikasi politik Universitas Indonesia itu berkomitmen menggalang kekuatan untuk mengawal proses penyelidikan Century.

"Sekarang DPR sedang mempertaruhkan nama baiknya, sehingga kita nanti tidak hanya menyerang eksekutif saja, tapi juga legislatif. Kita bisa menyampaikan mosi tidak percaya ke DPR apabila orang-orang yang terpilih (panitia angket) tidak kredibel," paparnya dalam acara Seruan Nasional untuk Indonesia Bersih di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2009).

Dia mengaku mendengar isu bahwa pengusung hak angket akan walk out jika susunan panitia bukan orang yang kredibel.

"Kita berharap teman-teman di DPR benar-benar WO besok. Saya yakin beban yang mereka tanggung berat," tandasnya.

Di kesempatan yang sama Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan dirinya tidak yakin panitia angket bisa mengungkap kasus. Menuruntya ada inkonsistensi dalam mengungkap skandal Century karena DPR tadinya mendukung Polri, namun sekarang beralih mendukung KPK.

Terkait aliran dana yang dirilis oleh aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) kemarin, Usman berkomentar kalau memang orang-orang di sekitar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merasa menerima dana itu, maka tidak perlu bertindak defensif.

"Tanpa adanya upaya Presiden untuk mendorong KPK dalam mengungkap skandal Century, kalau tidak ada langkah konkret, itu berarti SBY gagal," pungkasnya.(ton)
(mbs)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 535 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org