Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
"Daripada Khawatir, Lebih Baik Kita Rayakan Bersama"

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone JAKARTA - Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas aksi damai di hari anti korupsi se-dunia yang akan digelar besok dinilai berlebihan. Protes sosial itu seharusnya dimeriahkan oleh pemerintah, termasuk kepala negara.

"Sebagai pemerintah yang didukung mayoritas partai kecemasan itu rasanya aneh. Jika beliau menerima info intelijen tentang ancaman instabilitas tuangkan saja dalam bentuk kebijakan, jangan pernyataan," ujar aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(Kontras), Usman Hamid di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (8/12/2009).

Presiden, sambung dia, sebaiknya berkonsentrasi pada pokok masalah yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti pengungkapan kasus Masaro dan skandal Bank Century, membersihkan mafia hukum dan markus di lembaga penegak hukum dan memberi sangsi kepada pejabat publik atau PNS yang terlibat korupsi.

"Kalaupun mau memberikan pernyataan sebaiknya yang menentramkan dan menciptakan ketenangan, bukan kecemasan. Biarkan urusan demonstrasi itu ditangani aparat keamanan. Toh sudah ada aturan mainnya, kita perlu percaya pada aparat dan yang penting pada kedewasaan rakyat," tandasnya.(bul)
(hri)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 287 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org