Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PUSPOM ABRI WAJIB SELIDIKI KASUS ORANG HILANG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 10 April 1999

Jakarta, Kompas
Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI sebagai institusi penyidik wajib menyidik ulang kasus penghilangan secara paksa (involuntary disappearance) para aktivis politik. Kasus penghilangan paksa tidak dapat dianggap selesai dan dihilangkan dengan berakhirnya persidangan 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) karena persidangan itu hanya berkaitan dengan kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention).

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Jumat (9/4), menanggapi pernyataan Komandan Puspom ABRI Mayjen TNI Djasri Marin, Kamis. Djasri mengatakan, penyidikan ulang untuk mengungkap kasus penculikan sembilan aktivis dapat saja dilakukan dengan syarat ada perintah dari institusi peradilan. (Kompas, 9/4)

Menurut Munir, secara moral Puspom wajib menyidik kasus penghilangan secara paksa, khususnya yang berkaitan dengan 13 korban yang belum kembali. "Puspom adalah institusi penyidik yang mewakili masyarakat dan kepentingan proses hukum dan keadilan, bukan kepentingan institusi ABRI," katanya.

Diungkapkan Munir, kalau peradilan terhadap 11 anggota Kopassus ingin dihormati, sejak awal hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) digunakan. "Kalau mau menghormati peradilan, tidak ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak diseret ke pengadilan. Bukan menjadikan peradilan sebagai justifikasi untuk tidak membongkar pertanggungjawaban. Ini akan dilecehkan," katanya. (bb)
    



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 236 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org