Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Century
Pengambil Kebijakan Bisa Dipidana, KPK Jangan Terkecoh

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - KPK diminta jangan terjebak dengan anggapan bahwa dalam kasus Century tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan. Justru, lewat kebijakan itulah korupsi bisa terjadi.

"Jangan sampai KPK mendelegitimasi kasus ini dengan beranggapan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana," kata peneliti ICW, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (7/12/2009).

Febri mencontohkan, ada kasus di KPK terkait aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR. Para pengambil kebijakan dalam kasus tersebut, seperti mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah hingga besan SBY, Aulia Pohan bisa dijerat.

"Jangan sampai ada politic transactional di dalamnya," tegas Febri.

Sekjen Transperancy International Indonesia (TII) Teten Masduki menambahkan, sikap KPK nantinya bisa dijadikan rujukan dalam proses politik. Untuk itu KPK harus lebih objektif dalam proses penyidikan.

Lain lagi dengan Koordintor ICW, Danang Widoyoko. Ia menilai seharusnya memang KPK yang mengusut kasus Century. Bahkan jika Kejagung atau polisi ikut mengusut unsur pidana lain, komisi antikorupsi harus tetap mengawasinya.

Sementara itu, Koordintor Kontras Usman Hamid menilai, kasus Century adalah ajang pertaruhan wibawa KPK. Lembaga yang untuk sementara waktu dipimpin oleh Tumpak Panggabean ini juga diminta untuk menjalankan rekomendasi Tim 8.

"Ini juga jadi pertaruhan bagi Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi," tegasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 179 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org