Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SELIDIKI ULANG KASUS PENCULIKAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 08 April 1999

Jakarta, Kompas
Pengadilan terhadap 11 anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) gagal mengungkapkan perkara penculikan terhadap aktivis prodemokrasi serta latar belakang politik di balik penculikan itu. Padahal, majelis hakim memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya. Proses peradilan juga memberikan kesan kuat adanya sesuatu yang ditutup-tutupi. Untuk itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI melakukan penyelidikan ulang.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari percakapan Kompas secara terpisah dengan anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) Hadimulyo dan praktisi hukum Frans Hendra Winarta di Jakarta, serta pernyataan pers Kontras, Rabu (7/4).

Seperti diberitakan, majelis hakim Mahmilti II Jakarta, Selasa, menghukum sebelas anggota "Tim Mawar" Kopassus dengan hukuman antara 12-22 bulan. Lima anggota tim yang dipimpin Mayor (Inf) Bambang Kristiono, termasuk komandannya, pun dipecat dari kedinasan militer. Terdakwa langsung menyatakan banding atas putusan tersebut. (Kompas 7/4)
   
Ditutup-tutupi
Hadimulyo dan Frans Winarta sepakat, sebenarnya majelis hakim dapat membantu mengungkapkan kasus penculikan terhadap aktivis dengan melakukan pemeriksaan yang fair. "Putusan Mahmilti II Jakarta itu belum sesuai dengan rasa keadilan rakyat. Bahkan, saya melihat dengan mengatasnamakan prosedur persidangan, ada hal yang ditutupi dalam kasus penculikan yang seharusnya bisa terungkap," jelas Hadimulyo.

Munir mengakui pula, adanya kesan ditutup-tutupinya fakta kasus penculikan yang sebenarnya. Bahkan persidangan itu terkesan sengaja memutus hierarki Komando dan pertanggungjawaban atasan kesebelas anggota "Tim Mawar" Kopassus tersebut.

"Hasil persidangan atas anggota "Tim Mawar" Kopassus itu pun tak selaras pula dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI yang mengungkap pengakuan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penculikan itu. Temuan DKP itu yang membuat Prabowo akhirnya diberhentikan dari dinas militer. Tetapi ini tidak disentuh dalam persidangan atas anggota "Tim Mawar","  ujar Munir lagi.

Frans menambahkan, persidangan terhadap sebelas anggota "Tim Mawar" tidak dapat mengungkapkan fakta sebenarnya dari kasus tersebut, seperti masalah penyiksaan terhadap korban dan nasib korban penculikan lain yang sampai kini belum diketahui. ABRI tampaknya mengajukan kesebelas anggota Kopassus itu ke pengadilan hanya untuk menunjukkan pada forum nasional dan internasional bahwa hukum ditegakkan.

"Padahal jika hukum ditegakkan, bukan hanya pelaku yang diadili dan dihukum, tetapi juga orang yang memerintahkan pelaku itu. Supaya jelas siapa yang salah, kesebelas anggota itu atau ada orang lain," katanya lagi.

Hadimulyo dan Frans menegaskan, yang dihukum semestinya jangan hanya prajurit bawahan, namun juga atasannya yang mengetahui dan memerintahkan penculikan tersebut.

Ditambahkan Munir, putusan yang dijatuhkan majelis hakim sangat memberatkan terdakwa sebagai individu. Padahal, terdakwa hanya orang yang melaksanakan perintah, dan tidak memiliki peluang untuk menolak perintah. Namun dalam persidangan mereka terjebak dalam ketidakmauan mengungkapkan kasus penculikan tersebut.    

Mendesak Puspom
Sementara Kontras mengingatkan, dengan adanya putusan terhadap sebelas anggota "Tim Mawar" bukan berarti pekerjaan Puspom ABRI selesai. Bahkan, Kontras mendesak Puspom ABRI untuk melakukan penyidikan ulang atas persoalan penculikan aktivis politik sehingga mereka yang seharusnya bertanggung jawab, sesuai dengan hierarkidan struktur komando ABRI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. "Dengan putusan itu, Puspom jangan merasa persoalan penculikan sudah selesai. Puspom tetap mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, dan mengungkapkan kasus penculikan terhadap aktivis yang sebenarnya
terjadi. Puspom juga perlu menjelaskan nasib 13 korban penculikan yang belum kembali didasarkan kepada hasil penyelidikan DKP," tegas Munir.

Dikatakan Munir, ABRI perlu pula mempertanggungjawabkan praktik penculikan yang pernah terjadi dengan meminta maaf kepada masyarakat dan memberi pernyataan politik, bahwa praktik semacam itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. "Perkara penculikan bukan persoalan Prabowo atau satu dua orang, tetapi merupakan praktik politik," kata Munir lagi. (bb/tra)



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 373 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org