Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KPK Diminta Jadi "Wasit"
Kejaksaan dan Polisi juga Terus Bergerak

Sumber: kaltimpost.web.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009

JAKARTA- Skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun menjadi garapan bareng lembaga penegak hukum. Tiga lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian plus Pansus Angket dari DPR, “mengeroyok” kasus itu. Namun, banyak kalangan menilai hanya KPK yang paling tepat menangani kucuran dana Rp 6,7 triliun itu. “Selama ini lembaga yang efektif baru KPK.

KPK bisa menjadi wasit yang fair,” tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di gedung KPK, kemarin (7/12). Koalisi LSM, seperti TII, ICW, dan Kontras kemarin mendatangani KPK untuk memberikan suntikan semangat kepada lembaga antikorupsi itu. Selain Teten, hadir juga pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dan Romo Beny Susetyo.

Mereka mendesak pimpinan KPK, agar lebih cepat mengusut skandal yang menjadi perhatian itu. “Kami menginginkan KPK segera mengambil sikap yang jelas, sebab apabila KPK sigap bertindak akan menjadi pijakan sikap politik ke depan,” ucap Teten. Dia berharap KPK mau menjadi wasit dalam polemik hukum belakangan.

Peneliti hukum ICW Febri Diansyah berharap jangan sampai kasus belakangan ini menjadi agenda politik yang lebih bersifat transaksional. “Sebaliknya kekuatan politik belakangan harus didorong mendukung pemberantasan korupsi,” jelasnya. KPK, lanjut Febri, tidak boleh terjebak pula oleh wacana yang muncul belakangan. Di mana, bailout kepada Bank Century adalah murni kebijakan.

Karena itu, mereka yang mengambil kebijakan tak bisa dipidanakan. Berkaca kasus itu, KPK harus mengingat kasus korupsi kebijakan dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar yang turut menyeret besan Presiden SBY Aulia Pohan. “Waktu itu, KPK berani mengusut meskipun melibatkan banyak orang-orang besar.

Seharusnya hal yang sama juga terjadi dalam pengusutan Bank Century,” ucapnya. Sejauh ini, baru Kejagung dan Mabes Polri yang melangkah menangani kasus Bank Century. Kejagung menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bank Century, sementara Mabes Polri terkait dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Selain itu, dengan menggunakan jeratan pasal tindak pidana perbankan, polisi dan jaksa berhasil menyeret Robert Tantular (pemegang saham) ke pengadilan hingga divonis empat tahun penjara. Sementara KPK yang digadang-gadang bisa mengungkap skandal Bank Century, hingga kini belum menunjukkan langkah pasti. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Ke mana fokus penanganan perkara oleh KPK pun masih kabur. KPK masih memperdalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengucuran dana senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Audit itu sebenarnya memberikan gambaran melalui pintu mana saja, KPK bisa masuk. Yakni terkait kebijakan menggabungkan merger tiga bank menjadi Bank Century, yakni Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC.

Dalam audit itu tergambar bahwa aset surat-surat berharga yang sebelumnya dinyatakan BI dinyatakan macet tahu-tahu dikatakan lancar. Audit Kantor Akuntan Publik, terhadap laporan keuangan bank tersebut juga dinyatakan disclaimer. Berdasarkan audit itu, KPK juga bisa masuk melalui penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek.

Saat mengajukan fasilitas itu, rasio kecukupan modal bank terseput 2,35 persen. Padahal, BI telah membikin aturan bahwa rasio kecukupan modal bank yang bisa memperoleh pendanaan minimal 8 persen. Entah karena apa BI kemudian mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menerangkan bahwa bank yang bisa mendapatkan pendanaan cukup memiliki rasio positif.

Setelah perubahan aturan BI, kemudian menggelontorkan dana Rp 689,3 miliar. Audit juga menelisik pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan penyaluran penyertaan modal sementara dalam empat tahap senilai Rp 6,7 triliun. Di luar itu, KPK juga bisa masuk melalui penyalahgunaan dana FPJP dan PMS.

Lantas, pintu mana yang akan dimasuki KPK? Belum ada kepastian hingga kini. “Sabar dulu,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin. Hingga kini, pihaknya masih mendalami hasil audit itu. Untuk itu, KPK tidak hanya bertemu dengan BPK, namun juga dengan BI, Depkeu, KSSK, KK, dan LPS. Menurut dia, ada tiga dugaan pidana yang hendak ditelusuri KPK. “Tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya.

Namun, dari tiga jenis pidana itu, wilayah kewenangan KPK hanya mencakup tindak pidana korupsi. Soal ini, Plt Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pernah menegaskan bahwa lembaganya bakal mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan negara merugi.

PERNYERTAAN MODAL

Di bagian lain, Kejagung tetap akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. Namun, seperti kesempatan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy mengatakan, pihaknya akan fokus pada penggunaan dana penyertaan modal pemerintah itu. “Kejaksaan fokus pada penggunaan dana di Bank Century,” kata Marwan, kemarin (7/12).

Dana itu merupakan dana penyertaan modal dari pemerintah kepada bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu. Marwan mengungkapkan, pihaknya mempersilakan jika KPK juga akan menyidik kasus terkait Bank Century. Menurut dia, kasus yang ditangani akan berbeda. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih penanganan perkara. “KPK dalam penyalahgunaan wewenang kebijakan itu.

Tidak masalah, karena selama ini juga kerja sama,” kata mantan Kajati Jatim itu. Jumat lalu (4/12), Marwan menjelaskan, dana yang dikucurkan kepada Bank Century melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) itu adalah dalam bentuk penyertaan modal sementara. Itu berarti ada saham pemerintah di bank tersebut. “Jadi, cek ada tidak saham pemerintah di sana? Kalau ada, tidak masalah.

Sekarang, penggunaan terhadap dana itu yang disidik,” terang mantan Kapusdiklat Kejagung itu. Dalam kasus yang saat ini tengah disidik, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka. Yakni Hesyam Al Waraq (wakil Komisaris Utama) dan Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali). Ravat adalah warga keturunan Pakistan berkebangsaan Inggris dan Hesyam merupakan warga Arab Saudi. Keduanya dalam status buron.

Penyidikan kasus itu berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang uang Century. Aset yang tersimpan di Hongkong mencapai Rp 11,9 triliun. Berdasarkan penelusuran PPATK, ditemukan aset Bank Century yang tersimpan di Hongkong, dan Jersey, Inggris.(git/fal/jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 266 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org