Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Minta KPK Wasiti Century
Kejagung-Polisi Start Penyidikan Lebih Dulu

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009

Koalisi LSM seperti TII, ICW, dan Kontras kemarin mendatangi KPK untuk memberi suntikan semangat kepada lembaga antikorupsi itu. Selain Teten, hadir pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar dan Romo Beny Susetyo. Mereka mendesak pimpinan KPK agar lebih cepat mengusut skandal yang menjadi perhatian tersebut.

’’Kami menginginkan KPK segera mengambil sikap yang jelas. Sebab, bila KPK sigap bertindak, itu akan menjadi pijakan sikap politik ke depan,’’ ucap Teten. Dia berharap KPK mau menjadi wasit dalam polemik hukum belakangan ini.Peneliti hukum ICW Febri Diansyah meminta agar kasus belakangan ini tidak sampai menjadi agenda politik yang lebih bersifat transaksional. ’’Sebaliknya, kekuatan politik belakangan harus didorong untuk mendukung pemberantasan korupsi,’’ tegasnya. KPK, lanjut dia, juga tidak boleh terjebak pada wacana yang muncul belakangan. Yakni, bailout untuk Bank Century adalah murni kebijakan. Karena itu, mereka yang mengambil kebijakan tak bisa dipidanakan.

Berkaca pada kasus tersebut, KPK harus mengingat kasus korupsi kebijakan dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar yang turut menyeret besan Presiden SBY, Aulia Pohan. ’’Waktu itu, KPK berani mengusut, meski melibatkan banyak orang besar. Seharusnya hal yang sama terjadi dalam pengusutan Bank Century,’’ ucapnya.Sejauh ini, baru Kejagung dan Mabes Polri yang melangkah menangani kasus Bank Century. Kejagung menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bank Century, sedangkan Mabes Polri terkait dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Selain itu, menggunakan jerat pasal tindak pidana perbankan, polisi dan jaksa berhasil menyeret Robert Tantular (pemegang saham) ke pengadilan hingga divonis empat tahun penjara.Sementara itu, KPK yang digadang-gadang bisa mengungkap skandal Bank Century tersebut hingga kini belum menunjukkan langkah pasti. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Fokus penanganan perkara oleh KPK pun masih kabur. Mereka masih memperdalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century itu.Audit tersebut sebenarnya memberi gambaran melalui pintu mana saja KPK bisa masuk. Yakni, terkait kebijakan menggabungkan (merger) tiga bank –yakni Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC– menjadi Bank Century.Dalam audit tersebut tergambar bahwa aset surat-surat berharga yang sebelumnya dinyatakan BI macet akhirnya dikatakan lancar. Audit Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan bank tersebut juga dinyatakan disclaimer.

Berdasar audit itu, KPK juga bisa masuk melalui penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek. Saat mengajukan fasilitas tersebut, rasio kecukupan modal bank itu hanya 2,35 persen. Padahal, BI telah membikin aturan bahwa rasio kecukupan modal bank yang bisa memperoleh pendanaan minimal 8 persen. Entah mengapa, BI kemudian mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menerangkan bahwa bank yang bisa mendapatkan pendanaan cukup memiliki rasio positif. Setelah perubahan aturan BI, digelontorkan dana Rp 689,3 miliar.Audit juga menelisik pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan penyaluran penyertaan modal sementara dalam empat tahap senilai Rp 6,7 triliun. Di luar itu, KPK bisa masuk melalui penyalahgunaan dana FPJP dan PMS.Lantas, pintu mana yang akan dimasuki KPK? Belum ada kepastian hingga kini. ’’Sabar dulu,’’ ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin.

Hingga kini, pihaknya masih mendalami hasil audit tersebut. Untuk itu, KPK tidak hanya bertemu BPK, namun juga BI, Depkeu, KSSK, KK, serta LPS.Menurut Johan, ada tiga dugaan pidana yang hendak ditelusuri KPK. ’’Tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang,’’ ungkapnya. Namun, di antara tiga jenis pidana tersebut, wilayah kewenangan KPK hanya mencakup tindak pidana korupsi. Soal itu, Plt Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pernah menegaskan bahwa lembaganya bakal mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara.Di bagian lain, Kejagung tetap akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century. Namun, sebagaimana pada kesempatan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada penggunaan dana penyertaan modal pemerintah itu.

’’Kejaksaan fokus pada penggunaan dana di Bank Century,’’ katanya kemarin (7/12). Dana itu merupakan dana penyertaan modal dari pemerintah kepada bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.Marwan mengungkapkan, pihaknya mempersilakan jika KPK juga akan menyidik kasus Bank Century. Menurut dia, kasus yang ditangani akan berbeda, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih penanganan perkara. ’’KPK dalam penyalahgunaan wewenang kebijakan itu. Tidak masalah karena selama ini juga kerja sama,’’ ujar mantan Kajati Jatim tersebut.Jumat (4/12), Marwan menjelaskan, dana yang dikucurkan kepada Bank Century melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) itu berbentuk penyertaan modal sementara. Itu berarti ada saham pemerintah di bank tersebut.

’’Jadi, cek apakah ada atau tidak saham pemerintah di sana? Kalau ada, tidak masalah. Sekarang, penggunaan dana itu yang disidik,’’ jelas mantan Kapusdiklat Kejagung itu.Dalam kasus yang saat ini tengah disidik, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka. Yakni, Hesyam Al Waraq (wakil komisaris utama) dan Rafat Ali Rizvi (pemegang saham mayoritas/pengendali). Ravat adalah warga keturunan Pakistan berkebangsaan Inggris dan Hesyam merupakan warga Arab Saudi. Keduanya berstatus buron.Penyidikan kasus tersebut berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang uang Century. Aset yang tersimpan di Hongkong mencapai Rp 11,9 triliun. Berdasar penelusuran PPATK, ditemukan aset Bank Century yang tersimpan di Hongkong dan Jersey, Inggris. (git/fal/iro)
 



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 240 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org